SeCirebon.com — Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat pengawasan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga kualitas makanan yang diterima peserta didik.
Pengawasan dibahas dalam rapat koordinasi Satuan Tugas MBG Kabupaten Cirebon bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) pada Rabu, 18 November 2026.
Salah satu perhatian utama adalah memastikan proses penyediaan dan penyaluran makanan dijalankan sesuai standar keamanan pangan.
279 SPPG TELAH BEROPERASI
Kasubbag Tata Usaha KPPG Cirebon, Erik Dian Nurdiansyah, menyampaikan bahwa terdapat 279 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Cirebon.
Menurut data yang disampaikan KPPG, seluruh unit tersebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat menjadi salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan layanan makanan.
Meski demikian, kepemilikan SLHS tidak menghilangkan kebutuhan pemeriksaan dan pengawasan operasional secara berkelanjutan.
PENGAWASAN DIMULAI DARI BAHAN BAKU
Baca Juga: PDF Tidak Bisa Dibuka dan Muncul Pesan File Corrupted? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
KPPG menekankan pentingnya pengendalian keamanan pangan sejak tahap penerimaan bahan baku.
Bahan yang digunakan perlu dipastikan dalam kondisi layak sesuai prosedur pengelolaan makanan.
Pengawasan kemudian dilanjutkan pada tahap penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi.
Setiap tahap membutuhkan perhatian karena kesalahan penanganan dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima siswa.
SATGAS MEMBAHAS KENDALA PELAKSANAAN
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menjelaskan bahwa rapat koordinasi dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan di lapangan.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah berupaya menyamakan pemahaman antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Penanganan masalah diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan sesuai kewenangan.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya memastikan anak-anak tetap memperoleh layanan makanan bergizi dengan kualitas yang terjaga.
ADA PELAPORAN MENU HARIAN
KPPG menjalankan sistem pelaporan menu harian yang disampaikan oleh masing-masing SPPG.
Pelaporan tersebut menjadi salah satu sarana pemantauan kegiatan operasional.
Selain itu, evaluasi dilakukan melalui kegiatan rutin, termasuk pemeriksaan pelaksanaan prosedur kerja.
Pengawasan juga dapat mencakup peninjauan secara acak untuk melihat kesesuaian kegiatan dengan ketentuan.
DUGAAN KELALAIAN HARUS DIPERIKSA
Apabila ditemukan indikasi masalah, KPPG menyatakan akan melakukan investigasi terlebih dahulu.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui sumber persoalan dan pihak yang bertanggung jawab.
Langkah tersebut penting agar keputusan tidak diambil berdasarkan dugaan tanpa bukti yang cukup.
Pemerintah juga harus membedakan antara masalah administrasi, pelanggaran prosedur, dan kejadian yang benar-benar menimbulkan gangguan kesehatan.
KEAMANAN MAKANAN MENJADI PRIORITAS
Program MBG menyasar penerima manfaat yang membutuhkan makanan aman dan bergizi.
Karena itu, penyelenggara tidak cukup hanya memastikan jumlah makanan yang didistribusikan.
Kebersihan, kualitas bahan, penyimpanan, dan ketepatan prosedur juga harus menjadi perhatian.
Melalui penguatan koordinasi, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap pelaksanaan program MBG berlangsung lebih tertib dan mampu melindungi kesehatan para siswa.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir