Selain Pekerja, Ketua RT dan RW Juga Bisa Mendapat Bantuan Subsidi Upah Rp600 Ribu dari BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025, Begini Caranya!

Keboncinta.com- Dalam beberapa hari terakhir, media sosial ramai memperbincangkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Program ini kembali digulirkan pada tahun 2025 sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu pekerja yang terdampak situasi ekonomi global dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

BSU 2025 diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yang akan dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000 langsung ke rekening penerima.

Bantuan ini bukan hanya menyasar pekerja sektor formal bergaji di bawah Rp3,5 juta, tetapi juga mencakup ketua RT, RW, dan perangkat lingkungan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Gunungkidul.

Baca Juga: Tiga Kepala Sekolah Swasta Wakili Indonesia dalam Program Pertukaran ASEAN–Jepang 2025

Syarat Penerima BSU 2025

Mengutip situs resmi Kemnaker, berikut kriteria penerima BSU tahun ini:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) per 30 April 2025.

3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan.

4. Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.

Mengapa Ketua RT dan RW Bisa Menerima BSU?

Di Kabupaten Gunungkidul, sejak tahun 2024, Ketua RT dan RW telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang difasilitasi oleh Kalurahan. Iuran kepesertaan mereka dibayarkan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Karena status mereka sebagai pekerja dengan pemberi kerja instansi pemerintah kalurahan, mereka memenuhi ketentuan penerima subsidi upah.

Baca Juga: Jenis-Jenis Campuran Beserta Pengertiannya dalam Sains

Proses Pencairan Dana

BSU disalurkan melalui bank-bank milik pemerintah seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BSI. Oleh karena itu, semua calon penerima wajib memiliki rekening bank aktif atas nama sendiri.

Pemerintah mengimbau pekerja yang memenuhi syarat segera memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai, dan rekening bank terdaftar aktif agar dana bantuan bisa segera dicairkan.

Masyarakat yang ingin mengecek status kepesertaan dan kelayakan sebagai penerima BSU dapat mengakses laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id. Program bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli jutaan pekerja dan membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga di tengah tantangan ekonomi nasional dan global.***