KebonCinta.com - Kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 bagi tenaga pendidik masih dibatasi oleh ketentuan usia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak ada kebijakan afirmasi batas usia khusus bagi pelamar formasi guru tahun ini. Artinya, ketentuan umum maksimal 35 tahun tetap berlaku.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian, terutama bagi guru non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lama mengabdi tetapi usianya melewati batas persyaratan. Di tengah rencana pembukaan formasi CPNS, kelompok ini masih membutuhkan kepastian mengenai peluang memperoleh status kepegawaian yang lebih jelas.
Baca Juga: 125.000 Tahun Lalu, Gurun Arab Ternyata Berupa Danau dan Padang Rumput
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa seleksi CPNS guru 2026 tidak disertai kebijakan afirmasi usia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, pemerintah mengaku telah menerima aspirasi dari para guru yang terkendala batas usia. Kemendikdasmen kini mengusulkan kemungkinan pemberian afirmasi usia melalui skema seleksi PPPK, bukan CPNS.
Baca Juga: Tunjangan Guru 2026 Capai Rp91,4 Triliun, Guru Non-ASN Dapat Insentif Rp400 Ribu
Persoalan batas usia ini berkaitan dengan banyaknya guru non-ASN yang masih tercatat mengajar di sekolah negeri. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terdapat sekitar 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri.
Dari jumlah tersebut, sekitar 59 ribu guru diketahui telah berusia di atas 35 tahun. Kondisi ini membuat mereka tidak memenuhi persyaratan usia umum untuk mengikuti seleksi CPNS 2026.
Baca Juga: Siapa yang Menguburkan Jasad Nabi Adam AS? Ini Kisah Malaikat Mengurus Jenazahnya
Kemendikdasmen menyatakan tengah mengupayakan alternatif seleksi agar guru dalam kelompok usia tersebut tetap memiliki kesempatan memperoleh status kepegawaian. Namun, bentuk kebijakan yang akan diterapkan masih dalam tahap pengusulan.
Sementara itu, guru non-ASN yang berusia maksimal 35 tahun tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi persyaratan lainnya.
Kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS juga terbuka bagi guru yang telah berstatus PPPK, termasuk pada seleksi tahun berikutnya, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS harus mengikuti proses seleksi CPNS. Namun, apabila tidak berhasil lolos, status dan kontrak PPPK yang bersangkutan tidak otomatis dihentikan.
Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap guru yang telah lama menjalankan tugas pendidikan melalui skema PPPK. Dengan demikian, kesempatan mengikuti seleksi CPNS tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap status kepegawaian yang telah dimiliki.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perpanjangan kontrak bagi guru non-ASN yang masa kerjanya semula berakhir pada Desember 2026.
Persoalan guru yang telah melewati batas usia pendaftaran menunjukkan bahwa penataan tenaga pendidik tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan formasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pengabdian mereka.
Dengan adanya sekitar 59 ribu guru non-ASN berusia di atas 35 tahun, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyediakan mekanisme seleksi yang tetap memperhatikan ketentuan kepegawaian sekaligus mempertimbangkan pengalaman dan masa pengabdian tenaga pendidik.
Untuk saat ini, Kemendikdasmen masih mengupayakan alternatif kebijakan bagi kelompok tersebut, termasuk kemungkinan afirmasi usia dalam seleksi PPPK.
Karena itu, guru non-ASN maupun PPPK perlu terus memantau perkembangan kebijakan resmi pemerintah. Sementara belum ada keputusan lebih lanjut, ketentuan batas usia CPNS 2026 tetap mengacu pada persyaratan umum yang berlaku.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir