Aktivasi KTP Digital Kota Cirebon Baru 16,12 Persen, Disdukcapil Kejar Target 30 Persen

KebonCinta.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, Jawa Barat, terus meningkatkan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.

Hingga November 2026, tingkat aktivasi IKD di Kota Cirebon baru mencapai 16,12 persen, sedangkan pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 30 persen sebelum akhir tahun.

Perkembangan itu disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, dan dilaporkan Radar Cirebon pada Sabtu, 14 November 2026.

AKTIVASI MENINGKAT DARI 12 PERSEN

Menurut Andi Armawan, capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Sebelumnya, tingkat aktivasi berada pada kisaran 12 persen.

Pada November 2026, jumlah tersebut naik menjadi 16,12 persen.

Meskipun mengalami peningkatan, Disdukcapil menilai masih banyak masyarakat yang belum mengaktifkan identitas digital.

Karena itu, berbagai upaya pelayanan terus dilakukan agar lebih banyak warga memperoleh akses terhadap layanan IKD.

TARGET 30 PERSEN PADA AKHIR 2026

Baca Juga: Festival Pesisiran Kota Cirebon 2026 Digelar, Tradisi Nadran dari Tiga Kampung Akan Jadi Agenda Wisata Tahunan 

Disdukcapil Kota Cirebon menetapkan target aktivasi IKD mencapai 30 persen hingga akhir Desember 2026.

Jika dibandingkan dengan capaian 16,12 persen, masih terdapat selisih 13,88 poin persentase yang perlu dikejar.

Andi menjelaskan bahwa peningkatan angka aktivasi bukan hal yang mudah.

Menurut perkiraan yang disampaikan dalam laporan, peningkatan satu poin persentase membutuhkan sedikitnya sekitar 300 warga melakukan aktivasi setiap hari selama periode yang diperhitungkan.

Pencapaian target akan bergantung pada partisipasi masyarakat serta kapasitas layanan petugas.

APA ITU IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL?

Identitas Kependudukan Digital merupakan layanan pemerintah yang memungkinkan informasi identitas kependudukan tersedia secara digital melalui aplikasi resmi.

Layanan tersebut dirancang untuk mendukung penggunaan identitas dalam berbagai proses administrasi.

Penerapannya juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan integrasi data kependudukan.

Namun, penggunaan IKD tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat tidak sebaiknya menganggap bahwa seluruh layanan publik sudah mewajibkan penggunaan IKD atau bahwa setiap dokumen fisik telah dinyatakan tidak berlaku.

PELAYANAN DIPERLUAS HINGGA KELURAHAN

Disdukcapil Kota Cirebon meningkatkan pelayanan dengan pendekatan jemput bola.

Sebelumnya, kegiatan aktivasi dilaksanakan pada tingkat kecamatan.

Kini, pelayanan diperluas hingga wilayah kelurahan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan mempermudah warga yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan mengakses kantor pelayanan utama.

LIBATKAN BERBAGAI UNSUR PEMERINTAH

Disdukcapil juga memperkuat kerja sama dengan berbagai unsur yang terlibat dalam program perlindungan sosial.

Kegiatan jemput bola melibatkan dukungan agen perlindungan sosial serta unsur TNI dan Polri.

Polairud bahkan direncanakan membantu memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di kawasan pesisir.

Rencana tersebut bertujuan membantu warga yang selama ini belum terjangkau pelayanan administrasi kependudukan.

IKD DIHARAPKAN MENDUKUNG DATA BANTUAN SOSIAL

Andi menjelaskan bahwa pengembangan IKD berkaitan dengan upaya integrasi data pemerintah, termasuk informasi perlindungan sosial.

Pemerintah berharap keterhubungan data membantu proses verifikasi dan validasi penerima bantuan menjadi lebih akurat.

Namun, aktivasi IKD bukan jaminan seseorang otomatis memperoleh bantuan sosial.

Penetapan penerima bantuan tetap bergantung pada kriteria dan mekanisme masing-masing program.

CARA MENCARI LAYANAN AKTIVASI

Masyarakat Kota Cirebon dapat menghubungi Disdukcapil, kantor kecamatan, atau kelurahan untuk mengetahui jadwal pelayanan aktivasi.

Petugas berwenang akan memberikan informasi mengenai persyaratan identitas, aplikasi resmi, serta proses verifikasi.

Warga perlu berhati-hati terhadap aplikasi palsu atau pihak yang meminta kata sandi dan data pribadi melalui tautan tidak dikenal.

Dengan perluasan pelayanan hingga kelurahan, Pemerintah Kota Cirebon berharap tingkat aktivasi IKD dapat terus meningkat dan mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses masyarakat.