Baca Juga: Sering Membaca Doa Sapu Jagat? Kenali Juga Ragam Doa Nabi Ibrahim untuk Kebaikan Keturunan!
Perselisihan dengan Sultan Baibars juga memperlihatkan keberanian Imam Nawawi menghadapi tekanan kekuasaan.
Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ancaman tidak akan menghalanginya untuk menyampaikan nasihat kepada sultan.
Berikut salah satu bagian yang dicatat Ibnu al-Aththar:
فَلَا يَضُرُّنِي التَّهْدِيدُ، وَلَا يَأْكَبُرُ مِنْهُ، وَلَا يَمْنَعُنِي ذَلِكَ مِنْ نَصِيحَةِ السُّلْطَانِ
Artinya, ancaman tidak akan merugikan atau menghalangi dirinya untuk menasihati sultan.
Imam Nawawi meyakini bahwa menyampaikan kebenaran merupakan kewajiban. Risiko yang muncul karena menjalankan kewajiban tersebut ia serahkan kepada Allah.
Sikap ini memperlihatkan bahwa nasihat kepada penguasa bukan sekadar keberanian berbicara. Ada tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh orang berilmu ketika melihat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan.
Persoalan kemudian berkembang menjadi tindakan pembekuan atau penahanan hak kepemilikan masyarakat.
Dalam surat ketiga, Imam Nawawi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan berbagai kesulitan. Masyarakat diminta menunjukkan bukti kepemilikan atas harta yang berada dalam penguasaan mereka.
Ia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila hak kepemilikan masyarakat diabaikan dan mereka dibebani tuntutan pembuktian yang tidak semestinya.
Salah satu bagian suratnya berbunyi:
فَهَذِهِ الْحَوْطَةُ لَا تَحِلُّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
Artinya, tindakan pembekuan atau penahanan harta tersebut tidak dibenarkan menurut para ulama yang dimaksud dalam surat itu.
Imam Nawawi juga mengingatkan sultan tentang kondisi kelompok masyarakat yang paling rentan. Ia menyebut anak yatim, janda, orang miskin, dan kaum lemah sebagai kelompok yang paling mungkin menanggung dampak kebijakan tersebut.
Ia kemudian meminta agar pemerintah membebaskan masyarakat dari tindakan pembekuan harta.
Nasihat tersebut memperlihatkan perhatian Imam Nawawi terhadap perlindungan hak kepemilikan. Bagi dirinya, kebijakan negara tidak boleh mengabaikan hak masyarakat hanya karena pemerintah sedang menghadapi kebutuhan tertentu.
Kisah ini perlu dipahami secara tepat. Penolakan Imam Nawawi tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa semua bentuk pajak dalam setiap keadaan pasti haram.
Pokok argumentasinya berkaitan dengan keadaan keuangan negara dan alasan pemungutan. Selama Baitul Mal masih memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan militer, pungutan tambahan terhadap rakyat dinilai tidak dibenarkan.
Kajian akademik Rasmus Bech Olsen dalam disertasinya Just Taxes? Tracing 14th Century Damascene Politics through Objects, Space and Historiography menjelaskan bahwa Imam Nawawi tidak menutup kemungkinan pungutan dalam kondisi terakhir ketika sumber keuangan negara tidak mencukupi.
Dengan kata lain, konteks, kebutuhan, sumber pembiayaan, dan dampak terhadap masyarakat menjadi pertimbangan penting.
Prinsip ini juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak cukup dinilai dari tujuan yang dikemukakan pemerintah. Cara memperoleh dana, kondisi masyarakat yang menanggungnya, serta penggunaan anggaran perlu diperiksa.
Baca Juga: Mengapa Sebagian Imam Baru Membaca Takbir Saat Tubuh Sudah Hampir Sujud?
Kisah Imam Nawawi memiliki relevansi sebagai bahan refleksi mengenai hubungan antara kekuasaan, kebijakan publik, dan tanggung jawab moral.
Dalam konteks Indonesia, persoalan pajak, cukai, daya beli, dan kondisi ketenagakerjaan tetap menjadi bagian dari diskusi kebijakan ekonomi. Data Kementerian Ketenagakerjaan yang diberitakan pada November 2026 mencatat 72.336 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan adanya kelompok pekerja yang menghadapi tekanan ekonomi, meskipun tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kondisi ekonomi nasional.
Kondisi masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang kebijakan fiskal. Pemerintah perlu menjelaskan dasar pemungutan, tujuan penggunaan penerimaan, serta dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang berbeda.
Di sisi lain, perbandingan antara kebijakan Sultan Baibars dan kebijakan fiskal Indonesia saat ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Sistem negara, struktur keuangan, dasar hukum, dan bentuk pungutannya berbeda. Kisah sejarah ini lebih tepat digunakan untuk mengambil prinsip umum tentang tanggung jawab penguasa dan perlindungan masyarakat.
Ulama juga memiliki peran penting dalam menyampaikan nasihat berdasarkan ilmu dan pertimbangan yang matang. Kritik perlu disertai argumentasi, bukti, serta pemahaman terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Imam Nawawi memberikan contoh bahwa kedalaman ilmu tidak seharusnya menjauhkan seseorang dari persoalan sosial. Ia tetap memperhatikan keadaan rakyat dan berani menyampaikan keberatan ketika kebijakan penguasa dinilai tidak adil.
Kisah tersebut mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, sedangkan ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan nasihat. Keduanya perlu bertemu dalam prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak manusia.
Wallahu a'lam.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir