APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk PPPK Guru dan Nakes, Pemda Berpotensi Punya Ruang Fiskal Lebih Besar

Keboncinta.com - Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk mendukung pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

khususnya yang bertugas sebagai guru dan tenaga kesehatan.

Skema tersebut diarahkan untuk mengambil alih sebagian beban pembayaran gaji dan tunjangan PPPK guru

dan tenaga kesehatan yang sebelumnya menjadi bagian dari belanja pemerintah daerah (Pemda).

Pendanaan tersebut direncanakan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD)

 yang bersifat earmarked atau memiliki peruntukan khusus.

Selain menopang pembiayaan PPPK yang telah berstatus penuh waktu,

skema ini juga disebut dapat menjadi salah satu instrumen pendanaan dalam proses penataan PPPK paruh waktu menuju PPPK penuh waktu secara bertahap.

Kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat tersebut berkaitan dengan persoalan keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah.

Besarnya belanja pegawai selama ini dapat membatasi kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan maupun peningkatan pelayanan publik.

Dengan adanya pembiayaan dari APBN melalui TKD earmarked,

 sebagian beban belanja pegawai yang sebelumnya ditanggung APBD dapat dialihkan kepada pemerintah pusat.

Sebagai ilustrasi, terdapat daerah dengan total 4.500 ASN.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.200 orang merupakan PPPK penuh waktu yang terdiri atas 800 guru dan tenaga kesehatan serta 400 tenaga teknis.

Sementara itu, terdapat 700 PPPK paruh waktu yang terdiri atas 250 guru dan tenaga kesehatan serta 450 tenaga teknis atau pelaksana.

Dengan demikian, jumlah guru dan tenaga kesehatan yang berstatus PPPK,

baik penuh waktu maupun paruh waktu, dalam simulasi tersebut mencapai 1.050 orang.

Jika digunakan asumsi rata-rata gaji dan tunjangan PPPK penuh waktu sebesar Rp3,5 juta per bulan atau Rp42 juta per tahun,

 pengalihan pembiayaan bagi guru dan tenaga kesehatan PPPK dapat mengurangi beban belanja pegawai daerah.

Dalam simulasi tersebut, pembiayaan untuk 1.050 PPPK guru dan tenaga kesehatan mencapai sekitar Rp44,1 miliar per tahun.

Penghematan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran ke kebutuhan lain,

seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas sekolah dan puskesmas, hingga peningkatan layanan publik.

Selain skema pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan relaksasi terhadap ketentuan mandatory spending atau batas belanja pegawai pemerintah daerah.

 Relaksasi tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam melakukan penataan struktur anggaran.

Ruang fiskal yang lebih besar juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan penganggaran terkait penataan status PPPK paruh waktu.

Namun, proses perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tetap membutuhkan pengaturan dan perencanaan sesuai dengan kebijakan pemerintah serta kemampuan anggaran.

Skema APBN 2027 tersebut pada akhirnya menempatkan persoalan pembiayaan PPPK tidak hanya sebagai isu kepegawaian,

 tetapi juga bagian dari penataan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Bagi pemerintah daerah, pengalihan sebagian beban gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan dapat membuka ruang dalam APBD.

Sementara bagi PPPK paruh waktu, kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah penataan status kepegawaian dan pembiayaan yang masih akan berlangsung secara bertahap.