KebonCinta.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kewenangannya dalam mengawasi konten internet tidak berarti menjadikan pemerintah sebagai lembaga sensor. Setiap permintaan penghapusan konten harus mengikuti dasar hukum, klasifikasi pelanggaran, dan mekanisme verifikasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mediodecci, kewenangan kementerian dalam moderasi konten memiliki dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga peraturan turunannya.
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci.
Salah satu dasar hukum moderasi konten adalah Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Pemerintah juga dapat memerintahkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang.
Pasal 40 juga mengatur kewajiban platform untuk melakukan moderasi konten secara mandiri sepanjang memungkinkan secara teknologi.
Artinya, tanggung jawab moderasi tidak hanya berada pada pemerintah. Platform digital juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan menangani konten yang melanggar ketentuan hukum.
Namun, kewenangan pemerintah tetap memiliki batas. Komdigi tidak dapat memutus akses hanya berdasarkan penilaian sepihak tanpa dasar dan prosedur yang sesuai.
Mediodecci menjelaskan bahwa tugas Komdigi lebih berfokus pada pengaturan tata kelola ruang digital atau digital governance.
Kementerian mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik, terutama platform berbasis user-generated content (UGC), yaitu layanan yang memungkinkan pengguna membuat dan mengunggah konten sendiri.
Kewenangan tersebut berbeda dari penyidikan dan penegakan hukum pidana. Komdigi tidak mengambil alih tugas aparat penegak hukum untuk menentukan kesalahan pidana seseorang.
Jika sebuah unggahan diduga mengandung tindak pidana, penanganan hukumnya harus mengikuti kewenangan lembaga yang berwenang.
Pemisahan ini penting agar proses moderasi konten tidak disamakan dengan proses pemidanaan pengguna media sosial.
Komdigi menjelaskan bahwa dua kategori konten yang dapat langsung ditangani melalui pemutusan akses adalah perjudian online dan pornografi.
Kedua kategori tersebut telah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing layanan.
Sementara itu, konten di luar kategori tersebut membutuhkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Contohnya:
Mekanisme tersebut dimaksudkan agar penilaian terhadap suatu konten tidak hanya berdasarkan laporan atau dugaan, tetapi juga mempertimbangkan keterangan dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Komdigi menjelaskan bahwa proses penghapusan konten tidak berlangsung secara sepihak. Ada tahapan komunikasi antara kementerian dan platform digital.
Setelah menerima laporan, baik dari masyarakat, patroli siber, maupun instansi terkait, Komdigi melakukan pemeriksaan terhadap data dan bukti pendukung.
Jika persyaratan dinilai terpenuhi, kementerian mengirimkan notifikasi kepada platform untuk ditindaklanjuti.
Dalam satu kali pengiriman, notifikasi dapat memuat sekitar 200 hingga 400 tautan konten. Platform kemudian memeriksa permintaan tersebut dan dapat memberikan tanggapan.
Mediodecci menyebut tidak semua permintaan penghapusan konten dari Komdigi otomatis disetujui. Platform masih memiliki ruang untuk memberikan tanggapan, meminta klarifikasi, atau menyampaikan keberatan.
Untuk kategori konten mendesak, platform dapat diminta merespons dalam waktu 12 jam. Namun, kategori mendesak memiliki batasan tersendiri dan tidak mencakup semua konten yang dilaporkan.
Komdigi menyebut konten terorisme, pornografi anak, serta konten tertentu yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum sebagai bagian dari kategori yang mendapat penanganan mendesak.
Selain UU ITE, terdapat perkembangan hukum yang memperjelas prosedur pemutusan akses konten.
Pada 29 September 2026, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026. Putusan ini memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE.
Mahkamah menyatakan bahwa pemerintah harus menerbitkan notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis beserta alasannya sebelum melakukan pemutusan akses atau memerintahkan platform melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.
Ketentuan ini memperjelas bahwa tindakan pemutusan akses harus disertai pemberitahuan dan alasan yang dapat diketahui pihak terdampak.
Putusan tersebut juga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan pemerintah di ruang digital.
Komdigi menyatakan pengawasan ruang digital bertujuan menciptakan ekosistem internet yang aman dan produktif. Kementerian juga menyebut moderasi konten perlu berjalan bersama peningkatan literasi digital masyarakat.
Di sisi lain, pelaksanaan moderasi tetap membutuhkan transparansi. Masyarakat perlu mengetahui alasan sebuah unggahan dihapus, dasar hukum yang digunakan, serta mekanisme untuk mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan.
Platform juga perlu menjalankan kewajiban moderasi secara proporsional dan memberikan penjelasan kepada pengguna ketika membatasi atau menghapus konten.
Perdebatan mengenai moderasi konten pada akhirnya bukan hanya soal kewenangan pemerintah. Persoalan ini juga menyangkut batas antara perlindungan ruang digital dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Kewenangan pemerintah harus berjalan sesuai hukum. Platform perlu bertanggung jawab atas keputusan moderasinya. Masyarakat pun berhak mendapatkan kejelasan ketika kontennya dibatasi.
Dengan mekanisme yang transparan dan dapat diuji, moderasi konten dapat berjalan tanpa menghilangkan ruang kritik dan kebebasan berekspresi di internet.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir