Batas Setoran PPh Marketplace 20 November 2026! Apa Saja yang Wajib Disiapkan Penjual Online?

KebonCinta.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan 20 November 2026 sebagai batas waktu pengumpulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari transaksi pedagang dalam negeri melalui marketplace. Ketentuan ini berlaku bagi platform yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak, termasuk Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah baru dapat mengungkapkan realisasi penerimaan dari kebijakan tersebut setelah batas waktu penyetoran berakhir.

Pernyataan itu disampaikan Bimo dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor. Ia menjelaskan bahwa tenggat 20 November menjadi acuan untuk melihat angka penerimaan dari implementasi PPh Pasal 22 marketplace.

Baca Juga: Tanpa Kartu dan Bebas Biaya Admin: Begini Cara Tarik Tunai ShopeePay di ATM BCA! 

Empat Marketplace Wajib Memungut PPh Pasal 22

Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 marketplace mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Pemerintah menunjuk empat perusahaan sebagai pihak pemungut pajak, yaitu:

1. PT Shopee International Indonesia melalui Shopee.
2. PT Tokopedia melalui Tokopedia.
3. PT Global Digital Niaga Tbk melalui Blibli.
4. PT Ecart Webportal Indonesia melalui Lazada.

Keempat perusahaan tersebut bertugas memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dalam negeri yang melakukan transaksi melalui platform masing-masing.

DJP menjelaskan bahwa penunjukan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Ketentuan ini mengatur mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan pedagang melalui perdagangan elektronik. https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemungutan-pph-pasal-22-melalui-marketplace-mulai-dilaksanakan-1-oktober-2026

Tarif PPh Marketplace Sebesar 0,5 Persen

Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace yang ditunjuk pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet pedagang.

Dasar pengenaan tersebut tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan dilakukan melalui sistem transaksi marketplace ketika pembayaran diterima oleh platform.

Sebagai ilustrasi, apabila omzet yang menjadi dasar pemungutan mencapai Rp10 juta, PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp50.000.

Mekanisme ini mengubah cara pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelumnya, pedagang menyetorkan sendiri pajak sesuai ketentuan. Kini, marketplace yang ditunjuk menjalankan fungsi pemungutan dan penyetoran kepada negara. https://www.pajak.go.id/marketplace

Penjual dengan Omzet hingga Rp500 Juta Mendapat Pengecualian

Tidak semua pedagang orang pribadi otomatis terkena pemungutan PPh Pasal 22 marketplace.

DJP memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dan telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Artinya, pengecualian tersebut tidak berlaku otomatis hanya karena penjual memiliki omzet di bawah batas yang ditentukan. Pedagang perlu menyampaikan dokumen yang diminta melalui mekanisme masing-masing marketplace.

DJP juga mengatur kewajiban penyampaian informasi perpajakan, seperti NPWP atau NIK dan alamat korespondensi. Pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh juga perlu menyampaikan dokumen tersebut kepada marketplace. https://www.pajak.go.id/marketplace

PPh Marketplace Bukan Pajak Baru

Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru ataupun penambahan tarif pajak bagi pedagang online.

Pemerintah menerapkan mekanisme pemungutan melalui marketplace untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan atau level playing field antara perdagangan konvensional dan ekonomi digital.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut juga dapat diperhitungkan dalam kewajiban pajak pedagang. Bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum, pungutan tersebut dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan. Sementara itu, bagi pedagang yang memenuhi ketentuan PPh Final, pungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah mengubah proses administrasi pemungutan tanpa menetapkan jenis pajak baru. https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemungutan-pph-pasal-22-melalui-marketplace-mulai-dilaksanakan-1-oktober-2026

Baca Juga: Persib Bidik Start Sempurna di Shopee Cup 2026, Thom Haye dan Ragnar Jadi Suntikan Tenaga 

Pelaksanaan Kebijakan Dimulai Lebih Awal

Sebelum implementasi berjalan, pemerintah sempat memberikan masa penyesuaian hingga 31 Oktober 2026. Penundaan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kesiapan sistem administrasi marketplace.

Namun, setelah melakukan evaluasi, pemerintah menetapkan pemungutan mulai berjalan pada 1 Oktober 2026. DJP menyatakan kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara marketplace menjadi salah satu pertimbangan perubahan jadwal tersebut.

Dengan tenggat pengumpulan pada 20 November 2026, pemerintah akan memiliki dasar untuk menyampaikan realisasi penerimaan dari kebijakan ini setelah proses penyetoran dilakukan.

Bagi para penjual, hal penting yang perlu diperhatikan adalah memastikan data perpajakan pada akun marketplace sudah benar. Penjual orang pribadi yang memenuhi syarat pengecualian juga perlu memastikan surat pernyataan omzet telah disampaikan sesuai prosedur.

Kebijakan ini membuat marketplace memiliki peran langsung dalam administrasi pemungutan pajak penghasilan pedagang online di Indonesia.