KebonCinta.com — Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 belum juga cair. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan tersebut masih menjalani proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat ditemui di Bandung pada Sabtu, 14 November 2026. Ia meminta masyarakat bersabar karena pemerintah belum menyalurkan bantuan kepada pekerja yang menjadi sasaran program.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli, dikutip dari ANTARA, Minggu (15/11/2026).
Yassierli juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu dan penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Ia menegaskan bahwa informasi resmi mengenai pencairan bantuan hanya dapat dipercaya melalui kanal Kementerian Ketenagakerjaan.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat! Begini Cara Pengkinian Data BSU 2026 Lewat JMO Sebelum 17 November
Penyebab utama BSU belum disalurkan adalah proses administrasi yang masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Artinya, meskipun pemerintah telah menetapkan aturan dan besaran bantuan, proses penyalurannya belum selesai.
Sebelumnya, pada 9 November 2026, Yassierli juga menyampaikan bahwa data calon penerima BSU masih menjalani proses verifikasi. Setelah proses pendataan dan finalisasi di Kemenkeu selesai, Kemnaker akan melanjutkan validasi terhadap calon penerima bantuan.
Dengan demikian, pekerja belum bisa memastikan kapan dana BSU masuk ke rekening masing-masing. Hingga 15 November 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan yang pasti.
Pemerintah kembali menyiapkan program BSU untuk pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan ini mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa setiap pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan.
Penyaluran dilakukan sekaligus sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000 untuk setiap penerima.
Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Airlangga menyampaikan rencana tersebut setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 September 2026.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyaluran BSU melalui rekening bank. Airlangga mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Program tersebut menyasar sekitar 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1 sampai 4.
" Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Kemnaker sebelumnya menyebut penyaluran BSU 2026 dijadwalkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Karena itu, masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi mengenai mekanisme penyaluran yang berlaku bagi masing-masing penerima.
Ketentuan penyaluran BSU 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pekerja yang berhak menerima bantuan.
Berikut persyaratan utama penerima BSU 2026:
Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Kemnaker juga menjelaskan bahwa pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Besaran upah yang digunakan untuk menentukan penerima mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pekerja dapat memantau informasi mengenai BSU melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
Kemnaker juga menegaskan bahwa pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk mendapatkan BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.
Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630.
Baca Juga: HRD Sudah Perbarui Data BSU 2026 Lewat SIPP, Apakah Karyawan Masih Perlu Pengkinian Mandiri?
Belum cairnya BSU berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap pesan yang menjanjikan pencairan cepat atau meminta sejumlah uang agar bantuan dapat diterima.
Jangan sembarangan mengeklik tautan dari nomor tidak dikenal.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir