Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada keberadaan KDMP, penjualan barang dengan harga lebih murah daripada warung sekitar tidak otomatis bertentangan dengan syariat.
Koperasi dapat memperoleh harga pembelian lebih rendah karena membeli barang dalam jumlah besar, menjalin kerja sama langsung dengan produsen, atau menggunakan jalur distribusi yang lebih pendek. Efisiensi tersebut memungkinkan koperasi menawarkan harga yang lebih terjangkau tanpa harus menjual barang di bawah biaya perolehannya.
Pemerintah juga pernah menyampaikan bahwa KDMP diharapkan menjual barang kebutuhan masyarakat dengan harga lebih rendah daripada harga pasar. Menteri Koperasi menyebut barang bersubsidi seperti LPG, minyak, beras, dan pupuk sebagai contoh produk yang harus tersedia dengan harga lebih terjangkau. Pemerintah juga mendorong koperasi memperoleh pasokan langsung dari produsen atau pemegang merek.
Jika harga yang lebih murah berasal dari efisiensi distribusi, pembelian langsung, atau dukungan subsidi yang sah, praktik tersebut dapat menjadi bentuk persaingan yang sehat sekaligus memberikan manfaat kepada konsumen.
Namun, persoalannya berbeda apabila suatu badan usaha sengaja menjual barang dengan harga rugi dalam jangka tertentu untuk membuat pedagang lain tidak mampu bertahan, kemudian menguasai pasar setelah pesaing tersingkir.
Karena itu, harga bumbu racik Rp1.750 yang dibandingkan dengan harga eceran tercetak Rp2.000 belum cukup untuk menyimpulkan adanya praktik dumping. Harga eceran yang tercetak pada kemasan tidak selalu sama dengan harga pembelian warung atau harga pasar aktual.
Untuk menilai praktik tersebut, perlu diketahui beberapa hal, seperti harga perolehan barang oleh koperasi, biaya distribusi, sumber pasokan, dukungan subsidi, jangka waktu penjualan dengan harga rendah, serta dampaknya terhadap persaingan usaha di wilayah tersebut.
Persoalan harga murah juga memiliki ketentuan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur larangan praktik jual rugi atau penetapan harga sangat rendah melalui Pasal 20.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memasok barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan bahwa praktik predatory pricing merupakan strategi penetapan harga sangat rendah dalam periode tertentu untuk mengeluarkan pesaing dari pasar atau menghambat pelaku usaha lain masuk ke pasar. Harga murah dalam jangka pendek memang dapat menguntungkan konsumen, tetapi dampaknya dapat berubah ketika pesaing telah tersingkir dan pelaku usaha menguasai pasar.
Artinya, tidak setiap penjualan dengan harga rendah melanggar hukum. Harus ada pemeriksaan mengenai unsur jual rugi, maksud menyingkirkan pesaing, serta potensi timbulnya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan dalam fatwa Darul Ifta Mesir. Penilaian tidak berhenti pada murah atau mahalnya harga, tetapi melihat tujuan, mekanisme, dan dampak praktik perdagangan terhadap pasar.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam pada dasarnya membolehkan seseorang menjual barang dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran. Penjual memiliki hak untuk menentukan harga berdasarkan pertimbangan usahanya sendiri.
Namun, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merusak persaingan, menyingkirkan pedagang lain melalui praktik jual rugi yang tidak sehat, atau menguasai pasar demi kepentingan sepihak. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan menimbulkan kemudaratan.
Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, harga yang lebih murah dapat dibenarkan apabila berasal dari efisiensi distribusi, kerja sama dengan produsen, atau dukungan subsidi yang sah. Namun, pemerintah dan pengelola koperasi tetap perlu memperhatikan keberlangsungan usaha kecil di sekitarnya agar persaingan berjalan secara adil.
Tujuan menyediakan barang dengan harga terjangkau seharusnya tidak mengorbankan keberadaan pedagang kecil yang juga menjadi bagian dari perekonomian masyarakat desa. Konsumen berhak memperoleh harga yang wajar, sedangkan pedagang berhak menjalankan usaha tanpa menghadapi persaingan yang sengaja dirancang untuk menyingkirkan mereka.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir