KebonCinta.com - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap daya beli pekerja.
Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima pekerja memenuhi syarat mencapai Rp900 ribu.
Namun, tidak semua masyarakat yang memiliki pekerjaan dan penghasilan dapat memperoleh bantuan tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sejumlah persyaratan dan pengecualian melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Baca Juga: Gaji Pokok atau Take Home Pay? Ini Komponen Upah yang Dihitung untuk Menentukan Penerima BSU 2026!
1. Aparatur Sipil Negara (ASN)
ASN merupakan kelompok pertama yang dikecualikan dari penerima BSU 2026.
Ketentuan tersebut berlaku bagi pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan demikian, status ASN menjadi dasar pengecualian meskipun seseorang memiliki penghasilan yang berada dalam batas nominal BSU.
2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Kelompok kedua yang tidak termasuk penerima BSU adalah prajurit TNI aktif.
Pengecualian tersebut merupakan bagian dari ketentuan sasaran penerima bantuan subsidi upah.
Artinya, anggota TNI aktif tidak dapat memperoleh BSU melalui program yang diperuntukkan bagi pekerja atau buruh sesuai persyaratan pemerintah.
Baca Juga: Gaji Lebih dari Rp3,5 Juta Masih Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu? Ini Penjelasan Aturannya!
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Anggota Polri aktif juga masuk dalam kelompok yang dikecualikan.
Ketentuan ini ditegaskan dalam peraturan yang menjadi dasar penyaluran BSU 2026.
Karena itu, kepemilikan rekening bank atau besaran penghasilan tidak menghapus ketentuan pengecualian berdasarkan status pekerjaan.
Pekerja yang dapat menjadi calon penerima harus memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain memiliki NIK, terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta memenuhi batas penghasilan.
Batas gaji secara umum ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah yang lebih tinggi.
Namun, pemenuhan persyaratan belum otomatis menjamin seseorang menerima bantuan karena data masih harus diverifikasi.
Pekerja dapat memantau informasi melalui situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/.
Kesimpulannya, ASN, prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif merupakan tiga kelompok yang dikecualikan dari BSU 2026. Pekerja di luar kelompok tersebut tetap harus memenuhi seluruh persyaratan sebelum dapat ditetapkan sebagai penerima.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir