Daftar Target Penyadapan Listyo Sigit dkk Terungkap, Ada Presiden Prabowo dan Tokoh Politik

keboncinta.com — Dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara dan tokoh publik menjadi perbincangan pada Selasa (3/11/2026). Informasi yang beredar menyebut Presiden Prabowo Subianto hingga tokoh politik menjadi sasaran pemantauan komunikasi tanpa prosedur yang sah.

Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso turut dikaitkan dengan isu tersebut. Namun, hingga informasi ini disusun, keterlibatan nama-nama tersebut maupun kebenaran dugaan penyadapan belum dapat dipastikan secara independen.

Dalam informasi yang beredar, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah kelompok masyarakat.

Baca Juga: Terungkap! Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo 

Siapa Saja yang Disebut Menjadi Target Penyadapan?

Berdasarkan keterangan yang beredar dan dikaitkan dengan pernyataan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, terdapat beberapa kelompok yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan ilegal.

Kelompok tersebut meliputi:

1. Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto.
2. Pejabat negara, yang memiliki posisi dalam pemerintahan.
3. Tokoh politik, dari berbagai kalangan.
4. Media dan jurnalis, yang menjalankan aktivitas pemberitaan.
5. Tokoh organisasi masyarakat (ormas).
6. Lembaga swadaya masyarakat (LSM).
7. Kalangan pengusaha.

Daftar tersebut menunjukkan luasnya kelompok yang disebut dalam informasi dugaan penyadapan. Meski demikian, belum ada konfirmasi independen mengenai identitas seluruh pihak yang benar-benar menjadi sasaran maupun bukti penyadapan terhadap masing-masing kelompok.

Nama Sejumlah Perwira Polri Ikut Disebut

Selain Presiden Prabowo, nama Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso turut menjadi perhatian dalam kabar yang beredar.

Informasi tersebut mengaitkan ketiganya dengan dugaan penyadapan ilegal serta akses tanpa izin terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, status hukum dan keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan penjelasan resmi yang dapat diverifikasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengecek informasi yang berkembang mengenai dugaan pengamanan sejumlah perwira dan isu penyadapan di lingkungan Istana.

"Jadi sedang kami cek saat ini," ujar Isir sebagaimana diberitakan pada Selasa (3/11/2026).

Pernyataan tersebut belum mengonfirmasi adanya penetapan tersangka maupun keterlibatan nama-nama yang disebut dalam kabar tersebut.

Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti Masih Perlu Konfirmasi

Dalam materi informasi yang beredar, disebutkan bahwa penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Selain itu, terdapat klaim mengenai penyitaan sejumlah barang bukti, termasuk telepon seluler dan flashdisk.

Namun, rincian tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi kepolisian. Belum tersedia informasi yang cukup untuk memastikan hubungan barang bukti tersebut dengan dugaan penyadapan maupun pihak-pihak yang disebut.

Publik perlu membedakan informasi yang beredar, keterangan resmi aparat, dan fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum.

Polri Diminta Memberikan Kejelasan

Dugaan penyadapan terhadap kepala negara, pejabat publik, jurnalis, dan kelompok masyarakat merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan privasi serta keamanan komunikasi.

Oleh sebab itu, penjelasan resmi dari Polri diperlukan untuk mengungkap apakah benar terjadi penyadapan ilegal, siapa pihak yang terlibat, dan siapa saja yang menjadi sasaran.

Sampai terdapat konfirmasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi mengenai daftar target penyadapan maupun keterlibatan individu tertentu harus diperlakukan sebagai dugaan, bukan fakta hukum yang telah terbukti.