Gaya Hidup
Hilmi An Naufal

DLH Kabupaten Cirebon Rencanakan TPST Modern 4,3 Hektare di Gempol, Sampah Akan Diolah Jadi Bahan Bakar

DLH Kabupaten Cirebon Rencanakan TPST Modern 4,3 Hektare di Gempol, Sampah Akan Diolah Jadi Bahan Bakar

18 November 2026 | 07:28

SeCirebon.com — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjelaskan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern di Kecamatan Gempol dengan luas lahan sekitar 4,3 hektare.

Fasilitas tersebut dipersiapkan menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sebagian sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan sektor industri.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Cirebon, Suyanto, pada Selasa, 17 November 2026.

TPST GEM POL DIRANCANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RDF

Pemerintah Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa rencana TPST Gempol berbeda dari tempat pembuangan sampah konvensional.

Teknologi RDF merupakan metode pengolahan sampah melalui tahapan pemilahan dan pemrosesan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif.

Produk hasil pengolahan dapat digunakan oleh industri yang memiliki fasilitas serta standar operasional yang sesuai.

Namun, tidak semua jenis sampah dapat langsung dijadikan bahan bakar tanpa proses.

Kelayakan teknologi dan hasil pengolahan harus mengikuti karakteristik sampah serta persyaratan lingkungan.

LUAS LAHAN SEKITAR 4,3 HEKTARE

Baca Juga: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat dan Petir di Jawa Barat hingga 22 November 2026 

Menurut DLH, lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan fasilitas tersebut mempunyai luas sekitar 4,3 hektare.

Lokasi berada di kawasan Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

Pemerintah daerah menyatakan pemilihan kawasan telah mempertimbangkan kesesuaian peruntukan tata ruang.

Meski demikian, kesesuaian lokasi masih perlu diikuti proses administrasi, kajian teknis, serta pelaksanaan ketentuan lingkungan yang berlaku.

SEBAGIAN WARGA PALIMANAN BARAT MENYAMPAIKAN PENOLAKAN

Rencana pembangunan TPST Gempol mendapat perhatian dari sebagian masyarakat Desa Palimanan Barat.

Warga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan bertambahnya beban pencemaran lingkungan.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan keberadaan berbagai kegiatan industri di sekitar kawasan.

Aktivitas yang disebut meliputi industri semen, pengolahan aspal, dan pengolahan batu bara.

Keberatan masyarakat perlu menjadi bagian dari pembahasan agar informasi mengenai rencana fasilitas dapat disampaikan secara terbuka.

WARGA JUGA MEMPERHATIKAN POTENSI WISATA

Selain masalah lingkungan, sebagian masyarakat mengkhawatirkan dampak terhadap potensi wisata alam di sekitar kawasan hutan.

Pengembangan kawasan tersebut berkaitan dengan kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH.

Karena itu, masyarakat berharap rencana pembangunan mempertimbangkan aktivitas ekonomi dan lingkungan yang telah ada.

Pengembangan fasilitas pengolahan sampah perlu memperhatikan kebutuhan pemerintah sekaligus kepentingan warga setempat.

DLH MENJELASKAN PERBEDAAN DENGAN TPA BIASA

Suyanto menegaskan bahwa konsep fasilitas Gempol berbeda dari tempat pembuangan sampah yang selama ini dikenal masyarakat.

Menurutnya, sampah akan menjalani proses pengolahan sehingga fasilitas direncanakan berfungsi sebagai tempat pemrosesan, bukan hanya penampungan.

Namun, penjelasan mengenai teknologi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa fasilitas nantinya sama sekali tidak mempunyai dampak lingkungan.

Hal tersebut memerlukan kajian, pengelolaan, dan pemantauan sesuai ketentuan.

PEMERINTAH MEMBUKA PELUANG KERJA SAMA SWASTA

DLH menyampaikan bahwa sejumlah pelaku usaha telah menunjukkan minat untuk bekerja sama dalam pengembangan fasilitas tersebut.

Rencana pelibatan swasta diharapkan membantu penyediaan teknologi dan pembangunan infrastruktur.

Namun, pihak perusahaan yang akan menjadi mitra belum ditetapkan dalam informasi yang dipublikasikan.

Pemilihan mitra harus mengikuti prosedur pemerintah yang berlaku.

PEMBEBASAN LAHAN MASIH MENJADI TAHAP PENTING

Suyanto menyampaikan harapan agar proses pembebasan lahan dapat direalisasikan pada 2026.

Setelah tahapan lahan selesai, pemerintah akan melanjutkan persiapan pembangunan dan penetapan pihak yang terlibat.

Rincian jadwal pembebasan lahan berada dalam koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya bidang yang menangani sanitasi.

Karena itu, rencana TPST belum boleh dilaporkan sebagai fasilitas yang telah selesai dibangun atau beroperasi.

TRANSPARANSI KAJIAN LINGKUNGAN DIPERLUKAN

DLH menyebutkan bahwa dokumen studi kelayakan atau feasibility study fasilitas tersedia di dinas tersebut.

Kajian dan informasi teknis menjadi penting untuk menjelaskan cara pengolahan, kebutuhan transportasi sampah, serta pengelolaan dampak lingkungan.

Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diperiksa agar kekhawatiran dapat dibahas berdasarkan data.

Pelibatan warga juga penting agar pembangunan tidak hanya dinilai dari manfaat teknologi, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kehidupan sekitar.

PENGELOLAAN SAMPAH CIREBON MEMBUTUHKAN SOLUSI

Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap fasilitas RDF dapat menjadi salah satu alternatif penanganan sampah.

Namun, keberhasilan proyek akan bergantung pada kelayakan teknologi, penerimaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta kesinambungan operasional.

Rencana TPST Gempol masih harus melalui tahapan lanjutan.

Masyarakat diharapkan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai manfaat, risiko, dan perkembangan pembangunan sebelum fasilitas benar-benar digunakan.

Tags:
TPST Gempol Cirebon pengolahan sampah RDF DLH Kabupaten Cirebon sampah jadi bahan bakar TPST Palimanan Barat pengelolaan sampah modern lingkungan Cirebon 2026.

Komentar Pengguna