Kebonconta.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut.
RUU DISETUJUI DALAM RAPAT PARIPURNA
Proses persetujuan dilakukan setelah DPR menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang bersama pemerintah.
Dalam rapat paripurna, Puan Maharani meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan kemudian diberikan dalam forum tersebut.
Perkembangan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pengaturan mengenai aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
PEMBAHASAN BERLANGSUNG SELAMA 18 TAHUN
Baca Juga: Anak Mendengkur Saat Tidur, Apakah Berbahaya? Kenali Penyebab dan Tanda yang Perlu Diwaspadai
RUU Perampasan Aset merupakan rancangan yang telah lama menjadi bagian dari agenda pembahasan legislasi.
Menurut laporan yang disampaikan DPR, pembahasannya telah bergulir selama 18 tahun.
Panjangnya proses tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset merupakan persoalan hukum yang membutuhkan pembahasan mendalam.
Isu yang perlu diperhatikan tidak hanya berkaitan dengan penindakan kejahatan, tetapi juga pengelolaan barang dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.
KOMISI III MEMBAHAS 397 DAFTAR MASALAH
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah atau DIM.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap.
Kemudian terdapat 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Daftar inventarisasi masalah merupakan salah satu instrumen dalam pembahasan rancangan undang-undang.
Melalui proses tersebut, berbagai ketentuan ditelaah sebelum mencapai kesepakatan.
DPR MENGGELAR 87 KALI RAPAT DENGAR PENDAPAT
Dalam proses pembahasan, Komisi III DPR menyelenggarakan 87 kali rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum.
Kegiatan tersebut dilakukan sejak September 2025.
DPR menyatakan forum tersebut digunakan untuk menyerap pandangan masyarakat, pakar, dan organisasi.
Masukan yang diperoleh menjadi bagian dari pembahasan ketentuan dalam rancangan undang-undang.
Namun, banyaknya jumlah rapat tidak dengan sendirinya menjamin seluruh pihak mempunyai pandangan yang sama terhadap hasil akhir undang-undang.
INVESTASI BODONG DAN PENIPUAN DIGITAL TURUT DIBAHAS
Habiburokhman menjelaskan bahwa salah satu pokok pembahasan berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi.
Persoalan tersebut dapat mencakup praktik investasi bodong maupun perdagangan saham bodong yang merugikan banyak korban.
DPR menilai ketentuan mengenai aset yang berkaitan dengan tindak pidana diperlukan untuk membantu penanganan perkara.
Namun, penerapan aturan terhadap suatu peristiwa tetap memerlukan dasar hukum dan proses penegakan hukum sesuai ketentuan.
PENGELOLAAN ASET MENJADI PERHATIAN
Salah satu aspek penting dalam rancangan undang-undang adalah pengaturan mengenai pengelolaan aset terkait tindak pidana.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pengelolaan tersebut perlu dilakukan oleh badan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
Proses yang dimaksud meliputi penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset.
Selain itu, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penjualan, serta pengembalian atau pelepasan aset sesuai dasar hukum.
Pengelolaan secara profesional dinilai diperlukan agar barang atau kekayaan yang ditangani tidak mengalami penyalahgunaan.
ANCAMAN PIDANA TETAP BERLAKU
DPR juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai perampasan aset tidak menghilangkan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Sanksi pidana tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, pengelolaan aset hasil kejahatan perlu dibedakan dari proses penentuan kesalahan serta penjatuhan hukuman kepada seseorang.
Masing-masing tindakan harus mempunyai dasar kewenangan dan prosedur hukum.
PERLINDUNGAN HAK TETAP PENTING
Pengaturan perampasan aset dapat mempunyai implikasi terhadap hak kepemilikan dan kepentingan pihak ketiga.
Oleh sebab itu, penerapan ketentuan harus memperhatikan proses hukum yang adil, pembuktian, serta mekanisme keberatan yang tersedia.
Masyarakat perlu menghindari kesimpulan bahwa seluruh aset seseorang dapat langsung diambil tanpa prosedur hanya karena terdapat dugaan tindak pidana.
Rincian hak dan kewajiban harus merujuk pada naskah undang-undang resmi.
MASYARAKAT PERLU MEMANTAU NASKAH RESMI
Persetujuan DPR pada 19 November 2026 merupakan perkembangan penting dalam proses legislasi.
Untuk mengetahui nomor undang-undang, tanggal pengundangan, ketentuan mulai berlaku, serta mekanisme penerapannya, masyarakat perlu merujuk dokumen peraturan resmi setelah tersedia.
Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga perlu memastikan pelaksanaan aturan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset, DPR berharap Indonesia mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan memberikan kepastian terhadap proses pengelolaannya.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir