DPR Soroti Tiga Tantangan Pesantren di Cirebon: Digitalisasi, Kualitas SDM, dan Kemandirian Lembaga

SeCirebon.com — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyelaraskan kebijakan pembinaan pondok pesantren dengan Undang-Undang Pesantren.

Permintaan tersebut disampaikan dalam kegiatan halaqah yang melibatkan perwakilan 500 pondok pesantren di Kabupaten Cirebon pada Jumat, 13 November 2026.

Melalui kegiatan tersebut, terdapat tiga persoalan utama yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, yaitu digitalisasi pesantren, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kemandirian lembaga pendidikan Islam.

500 PESANTREN IKUTI HALAQAH DI CIREBON

Kegiatan halaqah diselenggarakan di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Cirebon.

Forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk membahas berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pesantren.

Selly menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berjalan searah agar pembinaan pesantren tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, penyelarasan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan program pembinaan mempunyai dasar yang jelas.

TANTANGAN PERTAMA: DIGITALISASI PESANTREN

Baca Juga: Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Tempat Kerja, Kabupaten Cirebon Jadi Daerah Percontohan 

Perkembangan teknologi menuntut lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, untuk menyesuaikan sistem pengelolaannya.

Digitalisasi dapat mencakup administrasi santri, pengelolaan data pendidikan, layanan informasi, dan komunikasi dengan wali santri.

Namun, penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik lembaga.

Selly menekankan bahwa penerapan teknologi tidak boleh menghilangkan tradisi maupun kekhasan pesantren yang telah berkembang di masyarakat.

Karena itu, modernisasi dan pelestarian identitas pendidikan Islam perlu berjalan secara beriringan.

TANTANGAN KEDUA: PENINGKATAN KUALITAS SDM

Persoalan berikutnya adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan pesantren.

Pengembangan kompetensi diperlukan agar tenaga pendidik dan pengelola pesantren dapat menghadapi perkembangan dunia pendidikan.

Peningkatan kemampuan tersebut dapat berkaitan dengan pengelolaan lembaga, pembelajaran, administrasi, dan penggunaan teknologi sesuai kebutuhan.

Namun, jenis pelatihan maupun bantuan yang akan diberikan tetap memerlukan pengaturan melalui program pemerintah atau lembaga terkait.

Halaqah ini belum menjadi pengumuman pembukaan pelatihan untuk seluruh pondok pesantren.

TANTANGAN KETIGA: KEMANDIRIAN PESANTREN

Selly juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian pesantren.

Kemandirian lembaga dapat membantu pesantren mengembangkan layanan pendidikan dan mempertahankan keberlangsungan kegiatan.

Penguatan tersebut membutuhkan dukungan serta kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat.

Selain pembinaan pendidikan, pesantren juga memerlukan tata kelola yang baik agar pengembangan lembaga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

PENYELARASAN DENGAN UNDANG-UNDANG PESANTREN

Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI adalah kesesuaian kebijakan daerah dengan Undang-Undang Pesantren.

Selly mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan arah antara ketentuan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah.

Penyelarasan diperlukan agar pembinaan, pengembangan, dan dukungan terhadap pesantren mempunyai kepastian kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut.

HASIL HALAQAH AKAN DIBAWA KE KEMENTERIAN AGAMA

Selly menyatakan hasil pembahasan bersama perwakilan pesantren akan dibawa dalam rapat dengan Kementerian Agama.

Langkah tersebut bertujuan menjadikan masukan dari pesantren sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan.

Ia juga menilai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola lembaga pendidikan pesantren.

Namun, hasil akhir dari pembahasan tersebut masih perlu menunggu perkembangan kebijakan resmi.

ANGGARAN PENDIDIKAN PESANTREN JADI PERHATIAN

Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi pengembangan pesantren.

Selly menyampaikan bahwa keberpihakan anggaran menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan kebijakan pendidikan keagamaan.

Dukungan tersebut perlu dikaitkan dengan kebutuhan lembaga dan ketentuan yang berlaku.

Namun, belum ada rincian nominal bantuan baru yang dipastikan akan diterima masing-masing pesantren melalui kegiatan halaqah tersebut.

HARAPAN BAGI PONDOK PESANTREN CIREBON

Kabupaten Cirebon memiliki banyak lembaga pendidikan pesantren yang berperan dalam pembinaan keagamaan dan kehidupan masyarakat.

Peningkatan kemampuan pengelolaan, penggunaan teknologi, serta kemandirian lembaga dapat menjadi bagian dari pengembangan pendidikan pesantren.

Melalui kerja sama pemerintah dan pengelola pesantren, kebutuhan lembaga diharapkan dapat disampaikan secara lebih terarah.

Kegiatan halaqah 13 November 2026 menjadi salah satu forum untuk menghimpun masukan, sementara pelaksanaan kebijakan lanjutan tetap harus dipantau melalui pemerintah dan Kementerian Agama.