SeCirebon.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mendorong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memperkuat literasi informasi masyarakat untuk menghadapi penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial.
Dorongan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, dalam rangkaian Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat di Cimahi pada Senin, 16 November 2026.
Pernyataan tersebut dipublikasikan ANTARA pada Selasa, 17 November 2026.
MEDIA SOSIAL MENGUBAH CARA MASYARAKAT MENERIMA INFORMASI
Menurut Rafael, perkembangan teknologi digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengakses berita.
Masyarakat kini semakin sering memperoleh informasi melalui media sosial dibandingkan melalui radio atau televisi.
Perubahan tersebut memberikan kemudahan karena informasi dapat diperoleh dengan cepat.
Namun, kecepatan penyebaran tidak selalu diikuti pemeriksaan kebenaran informasi.
Akibatnya, masyarakat berisiko menerima informasi yang belum dapat dipastikan sumber maupun keakuratannya.
HOAKS MENJADI TANTANGAN DI ERA DIGITAL
Baca Juga: Waspada Leptospirosis Saat Musim Hujan, Kenali Gejala Penyakit Kencing Tikus dan Cara Mencegahnya
Rafael menyoroti banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial tanpa proses verifikasi yang memadai.
Konten yang terlihat menarik belum tentu didasarkan pada fakta.
Informasi yang salah dapat menyebar semakin luas ketika dibagikan ulang tanpa pemeriksaan.
Karena itu, masyarakat perlu mempunyai kemampuan membedakan informasi yang dapat dipercaya dengan kabar yang masih meragukan.
KPID DIMINTA MEMPERKUAT EDUKASI
DPRD Jawa Barat menilai KPID tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengawasan penyiaran.
Lembaga tersebut juga diharapkan meningkatkan kegiatan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat.
Literasi informasi dapat membantu warga memahami pentingnya memilih sumber berita yang bertanggung jawab.
Kegiatan edukasi juga dapat memberikan pemahaman mengenai cara memeriksa isi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.
MEDIA PENYIARAN MEMILIKI PROSES EDITORIAL
Rafael menjelaskan bahwa lembaga penyiaran seperti radio dan televisi mempunyai mekanisme verifikasi sebelum menyampaikan produk jurnalistik kepada masyarakat.
Proses tersebut dapat menjadi salah satu pembeda dengan informasi yang diunggah secara langsung oleh pengguna media sosial.
Meski demikian, informasi dari lembaga penyiaran tetap dapat dikritisi dan diperiksa ulang apabila terdapat keraguan.
Kepercayaan publik perlu dijaga melalui konsistensi pemberitaan yang akurat.
CARA SEDERHANA MENGHINDARI HOAKS
Masyarakat dapat memulai dengan memperhatikan siapa yang menerbitkan informasi.
Periksa apakah sumber mempunyai identitas yang jelas dan apakah berita didukung pernyataan atau dokumen yang dapat diverifikasi.
Selain itu, perhatikan tanggal publikasi karena berita lama terkadang dibagikan ulang seolah-olah merupakan kejadian terbaru.
Gambar dan video juga perlu diperiksa konteksnya sebelum dianggap sebagai bukti suatu peristiwa.
Apabila informasi belum dapat dipastikan, sebaiknya jangan langsung membagikannya.
PENTING UNTUK PELAJAR DAN GENERASI MUDA
Literasi informasi juga penting bagi peserta didik yang menggunakan internet sebagai sumber pembelajaran.
Siswa perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang muncul di mesin pencari atau media sosial memiliki tingkat keakuratan yang sama.
Guru dapat membantu melalui kegiatan membandingkan sumber, mengidentifikasi fakta dan opini, serta memeriksa tanggal dan asal informasi.
Pendekatan tersebut dapat mendukung kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran.
RELEVAN BAGI MASYARAKAT CIREBON
Masyarakat wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan juga menghadapi perkembangan arus informasi digital.
Informasi mengenai lowongan kerja, beasiswa, layanan pemerintah, maupun peristiwa daerah perlu diperiksa sebelum dipercaya.
Terutama untuk informasi yang meminta pembayaran atau data pribadi, masyarakat sebaiknya memastikan kebenarannya melalui instansi resmi.
DPRD BERHARAP MASYARAKAT SEMAKIN KRITIS
Melalui penguatan literasi informasi, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat mampu mengakses berita dengan lebih bijak.
KPID didorong memperluas kegiatan edukasi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang berkualitas.
Upaya tersebut diharapkan membantu masyarakat menghadapi perkembangan media digital tanpa mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir