KebonCinta.com - Pendidikan di luar negeri selama ini kerap dipandang sebagai investasi untuk memperoleh peluang karier yang lebih luas. Namun, bagi lulusan asal China, ijazah dari universitas internasional ternyata tidak selalu menjadi modal utama untuk memasuki sektor pekerjaan bergengsi, khususnya birokrasi pemerintahan.
Perubahan itu terlihat dalam kebijakan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) China untuk 2027. Lebih dari 10 pemerintah provinsi, termasuk Beijing dan Shanghai, tidak membuka kesempatan bagi lulusan universitas luar negeri untuk mengikuti program xuandiaosheng atau jalur perekrutan kader muda pemerintahan.
Baca Juga: 59 Ribu Guru Non-ASN Berusia di Atas 35 Tahun, Bagaimana Nasib Seleksi CPNS 2026?
Program tersebut menjadi salah satu jalur pembinaan calon pejabat publik di lingkungan Partai Komunis China (CPC) dan pemerintahan. Pesertanya akan menjalani penugasan selama beberapa tahun di tingkat provinsi sebelum berkesempatan menduduki posisi yang lebih tinggi.
Jumlah lulusan yang direkrut melalui program ini mencapai puluhan ribu orang setiap tahun, meskipun kuotanya berbeda di setiap wilayah. Guangdong, misalnya, biasanya menerima sekitar 2.000 lulusan dalam satu periode rekrutmen.
Perubahan kebijakan tersebut berlangsung di tengah persaingan kerja domestik yang semakin kompetitif. Gelar dari universitas luar negeri yang sebelumnya dianggap sebagai keunggulan kini tidak selalu memberikan keuntungan dalam memperoleh pekerjaan di China.
Ming Cheng, profesor pendidikan tinggi di Sheffield Hallam University, menjelaskan bahwa layanan sipil China sejak lama memiliki kecenderungan mengutamakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri.
Baca Juga: Gelar Pendidikan PNS Belum Tercantum di MyASN? Ini Cara Mengajukan Pencantuman dan Memperbaiki Data
Ia juga menggambarkan perubahan cara masyarakat memandang lulusan yang kembali setelah belajar di luar negeri. Mereka dahulu dikenal dengan sebutan haigui, yang merujuk pada talenta berpengalaman internasional. Belakangan, muncul istilah haifei yang memiliki konotasi negatif.
Perubahan penyebutan tersebut mencerminkan berkurangnya anggapan bahwa pendidikan luar negeri otomatis membawa keuntungan ekonomi dan mobilitas sosial. Terlebih, kesempatan kerja di dalam negeri semakin diperebutkan oleh banyak lulusan.
Perubahan persepsi terhadap pendidikan internasional juga terlihat dari data jumlah warga China yang belajar di negara lain. Kementerian Pendidikan China mencatat sekitar 570.600 pelajar China menempuh pendidikan di luar negeri pada 2025.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi universitas internasional yang selama ini menjadikan mahasiswa China sebagai salah satu kelompok penting. Cheng menilai perguruan tinggi di luar China perlu memperkuat dukungan karier bagi mahasiswa setelah mereka menyelesaikan studi.
Jalur menuju pekerjaan setelah lulus menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pendidikan internasional tetap memiliki daya saing di tengah perubahan kebutuhan pasar kerja.
Meski begitu, kebijakan rekrutmen PNS tersebut tidak serta-merta membuat keluarga China berhenti mempertimbangkan pendidikan luar negeri. Sabrina Wang, CEO Aslan Education Planning, menyebut keputusan studi ke luar negeri memiliki latar belakang yang beragam.
Sebagian siswa memilih universitas internasional karena nilai Gaokao yang tidak memenuhi harapan, keterbatasan pilihan akademik di dalam negeri, atau keinginan keluarga untuk pindah dan menetap di negara lain.
Menurut Wang, pendidikan luar negeri juga semakin menjadi alternatif bagi siswa yang ingin mendapatkan gelar atau bidang studi yang tidak tersedia melalui jalur pendidikan domestik.
Pembatasan dalam program xuandiaosheng perlu dilihat sesuai ruang lingkupnya. Program ini merupakan jalur khusus untuk menyiapkan calon kader pemerintahan, sehingga persyaratan masuknya berbeda dari pekerjaan pemerintah lainnya.
Calon peserta harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain menjadi anggota CPC, memiliki pengalaman kepemimpinan selama menjadi mahasiswa, serta menunjukkan prestasi akademik yang baik. Wang juga menilai sebagian kandidat berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang karier di pemerintahan.
Karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai larangan bagi seluruh lulusan universitas luar negeri untuk bekerja di sektor pemerintahan China.
Namun, perubahan ini memberi gambaran bahwa reputasi universitas internasional bukan satu-satunya faktor yang menentukan peluang karier. Dalam sistem rekrutmen tertentu, latar belakang pendidikan domestik, persyaratan politik, pengalaman organisasi, dan prestasi akademik justru menjadi pertimbangan yang lebih menentukan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir