Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan fungsi tanah wakaf bukan keputusan yang dapat diambil secara sepihak. Ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi tujuan wakaf.
Perlu dipahami pula bahwa Undang-Undang Wakaf mengenal beberapa peruntukan, termasuk kegiatan ibadah dan peningkatan ekonomi umat. Artinya, koperasi tidak otomatis menjadi penggunaan yang dilarang dalam seluruh keadaan. Namun, jika tanah secara khusus telah diwakafkan untuk masjid, pembangunan koperasi tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa koperasi juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Peruntukan awal, ketentuan ikrar, dan prosedur perubahan tetap harus diperhatikan.
Persoalan Masjid Jami Nuruttijaroh tidak berhenti pada pembongkaran bangunan lama. Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai pembangunan tempat ibadah pengganti.
Pada Juli 2025, Kepala Desa Tobat menyampaikan permintaan maaf dan menyebut adanya rencana penyediaan tanah untuk pembangunan masjid baru. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mendorong penetapan lokasi bersama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan perwakilan masyarakat. Peletakan batu pertama pembangunan masjid pengganti kemudian diberitakan berlangsung pada 23 Juli 2025. [TangerangOnline.id, 10 Juli 2025; Faktabanten, 28 Oktober 2026]
Namun, pemberitaan pada Oktober 2026 menyebutkan bahwa pembangunan fisik masjid pengganti belum terlihat terealisasi. Pada saat yang sama, bangunan koperasi telah berdiri di area yang beririsan dengan bekas lokasi masjid. Kondisi ini memunculkan kembali pertanyaan mengenai kepastian fasilitas ibadah bagi pedagang dan masyarakat sekitar. [Ujaran, 27 Oktober 2026]
Dalam perspektif kemaslahatan, penyediaan tempat ibadah merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses yang layak untuk melaksanakan salat berjamaah dan kegiatan keagamaan.
Jika pembangunan masjid pengganti telah menjadi komitmen bersama, realisasinya perlu disertai kejelasan lokasi, status tanah, pembiayaan, dan jadwal pengerjaan. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan rencana tersebut.
Baca Juga: Sering Ragu dengan Kesucian Pakaian Saat Beribadah? Simak Penjelasan Lengkap Fikih Ini!
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Islam menempatkan masjid sebagai tempat ibadah yang harus dijaga fungsi dan kemaslahatannya. Pembongkaran masjid tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terlebih jika bangunan tersebut masih digunakan masyarakat. Dalam fikih, pembongkaran memiliki batasan dan harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun pengalihan tanah bekas masjid menjadi bangunan koperasi harus dilihat berdasarkan status hukumnya. Jika tanah tersebut merupakan wakaf yang secara khusus diperuntukkan bagi masjid, perubahan fungsi tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus mengikuti ketentuan fikih serta peraturan perwakafan di Indonesia.
Sementara itu, jika tanah tersebut merupakan aset pemerintah desa dan bukan tanah wakaf, persoalannya harus diperiksa berdasarkan aturan pengelolaan aset desa, kewenangan pemerintah, serta hak masyarakat atas fasilitas ibadah.
Kasus ini mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas ekonomi dan pemerintahan tidak boleh mengabaikan kebutuhan keagamaan masyarakat.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir