Jangan Asal Tunjuk Imam! Simak Aturan Status Musafir, Muqim, dan Mustauthin dalam Salat Jumat

KebonCinta.com — Pelaksanaan shalat Jumat memiliki sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan, termasuk persyaratan jamaah yang menghadiri shalat Jumat dan orang yang bertindak sebagai imam maupun khatib. Salah satu persoalan yang terkadang muncul di masyarakat adalah ketika imam dan khatib yang bertugas bukan penduduk asli desa tempat shalat Jumat dilaksanakan.

Persoalan ini berkaitan dengan pembahasan fikih mengenai status penduduk tetap (mustauthin), orang yang menetap sementara (muqim), serta orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir). Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat ketentuan khusus mengenai jumlah jamaah yang harus memenuhi persyaratan untuk mendirikan shalat Jumat.

Lantas, apakah shalat Jumat tetap sah apabila imam dan khatibnya berasal dari luar desa atau bukan penduduk asli setempat?

Baca Juga: Benarkah Orang Gemuk Boleh Tidak Mengerjakan Salat Jumat? Ini Penjelasan Fikihnya! 

Hukum Imam dan Khatib Shalat Jumat dari Luar Desa

Menurut ketentuan fikih Mazhab Syafi'i, shalat Jumat tetap sah apabila imam dan khatibnya bukan penduduk asli desa tersebut, selama persyaratan sah dan syarat pendirian shalat Jumat telah terpenuhi.

Salah satu persyaratan penting dalam Mazhab Syafi'i adalah adanya 40 orang laki-laki yang memenuhi kriteria sebagai jamaah Jumat, yaitu berstatus mustauthin (penduduk tetap yang menetap di wilayah tersebut). Keempat puluh orang tersebut harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam pendirian shalat Jumat.

Dengan demikian, imam dan khatib tidak harus berasal dari penduduk asli desa. Seseorang yang berstatus musafir atau orang yang menetap sementara (muqim) tetap diperbolehkan menjadi imam shalat Jumat, meskipun statusnya tidak dapat digunakan untuk melengkapi jumlah minimal jamaah yang menjadi syarat sah pendirian shalat Jumat menurut Mazhab Syafi'i.

Artinya, apabila di suatu desa terdapat 40 orang jamaah yang memenuhi persyaratan sebagai mustauthin, kemudian shalat Jumat dipimpin oleh imam yang berasal dari luar desa, shalat Jumat tersebut tetap sah selama persyaratan lainnya terpenuhi.

Perbedaan Status Mustauthin, Muqim, dan Musafir dalam Shalat Jumat

Untuk memahami persoalan ini, perlu diketahui perbedaan beberapa istilah yang digunakan dalam pembahasan fikih shalat Jumat.

1. Mustauthin

Mustauthin adalah orang yang menetap secara permanen di suatu wilayah dan menjadikannya sebagai tempat tinggal tetap. Dalam Mazhab Syafi'i, keberadaan minimal 40 orang mustauthin menjadi salah satu syarat sah pendirian shalat Jumat.

2. Muqim

Muqim adalah orang yang tinggal sementara di suatu tempat untuk jangka waktu tertentu, tetapi tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggal permanennya. Dalam pembahasan shalat Jumat, keberadaan orang muqim tidak dapat menggantikan persyaratan jumlah mustauthin menurut pendapat yang menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi'i.

3. Musafir

Musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dengan memenuhi ketentuan safar menurut hukum fikih. Orang yang berstatus musafir tidak termasuk kelompok yang dapat melengkapi jumlah minimal 40 orang mustauthin untuk mendirikan shalat Jumat menurut Mazhab Syafi'i.

Meskipun demikian, orang yang berstatus muqim maupun musafir tetap dapat menjadi imam shalat Jumat apabila persyaratan pendiriannya telah terpenuhi oleh jamaah yang berstatus mustauthin.

Penjelasan dalam Kitab Al-Mughni

Keterangan mengenai kebolehan orang yang bukan penduduk tetap menjadi imam shalat Jumat juga dijelaskan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah.

Di dalamnya disebutkan:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ إِمَامًا فِيهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ

Artinya:

"Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang hamba sahaya dan musafir boleh menjadi imam dalam shalat Jumat. Imam Malik juga sependapat dengan mereka mengenai kebolehan musafir menjadi imam."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa status seseorang sebagai musafir tidak menghalanginya untuk menjadi imam shalat Jumat. Dengan kata lain, persyaratan sebagai penduduk tetap yang berkaitan dengan pendirian shalat Jumat tidak otomatis menjadi persyaratan bagi orang yang bertindak sebagai imam.

Baca Juga: Wajib Tahu Fikih Salat: Bagaimana Hukumnya Jika Anda Diam Lama karena Lupa atau Kehilangan Konsentrasi? 

Penjelasan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah

Pembahasan yang lebih terperinci juga terdapat dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Dijelaskan bahwa ulama Syafi'iyyah menganggap sah kepemimpinan shalat Jumat oleh orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pendirian shalat Jumat, tetapi keberadaan mereka tidak dapat digunakan untuk melengkapi jumlah minimal jamaah.

Keterangan tersebut berbunyi:

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَصَحَّحُوا الْإِمَامَةَ مِنْ هَؤُلَاءِ دُونَ الِانْعِقَادِ بِهِ

Artinya:

"Adapun ulama Syafi'iyyah, mereka mengesahkan keimaman orang-orang tersebut, tetapi tidak menganggap mereka dapat digunakan untuk memenuhi syarat terbentuknya shalat Jumat."

Penjelasan ini menjadi dasar bahwa orang yang berstatus musafir atau muqim boleh menjadi imam shalat Jumat, tetapi tidak dapat dihitung sebagai bagian dari jumlah minimal 40 orang mustauthin menurut ketentuan Mazhab Syafi'i.

Kesimpulan

Imam dan khatib shalat Jumat yang bukan penduduk asli desa tetap diperbolehkan dan shalat Jumatnya sah, selama terdapat minimal 40 orang mustauthin yang memenuhi persyaratan pendirian shalat Jumat menurut Mazhab Syafi'i serta seluruh ketentuan lainnya terpenuhi.

Namun, dalam praktiknya, sebaiknya imam shalat Jumat tetap dipercayakan kepada imam rawatib atau imam tetap masjid yang sudah biasa bertugas. Hal ini bertujuan menjaga keteraturan pelaksanaan ibadah dan menghormati pengurus serta kebiasaan masyarakat setempat.

Dengan demikian, bukan status sebagai penduduk asli yang menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk menjadi imam dan khatib shalat Jumat. Hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya persyaratan pendirian shalat Jumat oleh jamaah yang berstatus mustauthin. Wallahu a'lam bish-shawab.