Parenting
M. Fadhli Dzil Ikram

Jangan Keliru! Apakah Peran Orang Tua Cukup Hanya dengan Melarang Akses Internet Saja?

Jangan Keliru! Apakah Peran Orang Tua Cukup Hanya dengan Melarang Akses Internet Saja?

16 November 2026 | 11:46

KebonCinta.com — Pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mulai diterapkan pemerintah Indonesia pada 28 Maret 2026. Kebijakan ini mewajibkan sejumlah platform digital memperketat mekanisme verifikasi usia untuk melindungi anak dari konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya.

Namun, penerapan aturan tersebut menghadirkan tantangan baru. Anak-anak yang memiliki kemampuan teknologi lebih tinggi berpotensi mencari cara untuk melewati pembatasan, salah satunya menggunakan Virtual Private Network (VPN).

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai bahwa pemblokiran internet secara menyeluruh bukan solusi yang realistis. Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital perlu dibangun melalui peningkatan literasi digital dan kedewasaan dalam menggunakan teknologi.

Ia juga menekankan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran anak agar mampu membedakan konten yang bermanfaat dan berbahaya.

Baca Juga: Awas! Sering Main Media Sosial Ternyata Bisa Turunkan Kemampuan Membaca Remaja 

Pembatasan Media Sosial Anak Mulai Diterapkan

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS. Regulasi ini mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk memberikan perlindungan kepada anak di ruang digital.

Sejumlah platform digital diwajibkan menerapkan mekanisme verifikasi usia dan menyesuaikan akses pengguna berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi risiko anak terpapar konten yang tidak sesuai usia, seperti kekerasan, pornografi, perundungan digital, serta berbagai materi yang dapat mengganggu perkembangan psikologis.

Meski demikian, penerapan pembatasan akses tidak berarti anak sepenuhnya terputus dari internet. Pemerintah tetap mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan usia dan tingkat kesiapan pengguna.

Pakar Keamanan Siber Sebut Anak Perlu Memiliki Kesadaran Digital

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai bahwa perlindungan anak di internet tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran teknologi.

Menurutnya, mustahil memastikan anak tidak dapat mengakses internet secara bebas hanya melalui pembatasan teknis. Teknologi terus berkembang dan selalu terdapat kemungkinan pengguna menemukan cara untuk melewati sistem pembatasan.

Alfons menjelaskan bahwa tujuan utama PP TUNAS adalah melindungi anak agar tidak terpapar konten digital yang berbahaya.

Karena itu, pendekatan perlindungan perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran anak dalam menggunakan teknologi.

Anak perlu memahami bahwa setiap kelompok usia memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam mengakses layanan digital. Konten dan platform yang sesuai untuk remaja berusia 15 tahun belum tentu tepat bagi anak berusia 12 tahun.

Kesadaran tersebut perlu dibangun melalui pendidikan dan pendampingan, bukan hanya larangan.

Peran Orang Tua Tidak Cukup dengan Melarang Anak Mengakses Internet

Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi perkembangan anak, termasuk aktivitas mereka di media sosial.

Namun, pengawasan tidak selalu dapat dilakukan setiap saat. Anak dapat menggunakan perangkat digital di luar rumah, melalui jaringan internet lain, atau ketika orang tua tidak sedang mendampingi.

Alfons menilai bahwa pendekatan yang terlalu mengekang justru tidak cukup untuk membangun kemampuan anak dalam menghadapi risiko digital.

Orang tua perlu mengajarkan penggunaan teknologi secara bertahap sesuai perkembangan usia.

Sebagai contoh, anak berusia 12 tahun perlu memahami batasan platform yang boleh digunakan. Ketika memasuki usia 15 tahun, akses dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan ketentuan perlindungan yang berlaku.

Memasuki usia dewasa, seseorang diharapkan memiliki kemampuan lebih baik dalam menentukan pilihan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas digitalnya.

Pendekatan tersebut menempatkan literasi digital sebagai bagian penting dari pendidikan anak.

Bagaimana Jika Anak Menggunakan VPN untuk Menghindari Pembatasan?

Penggunaan Virtual Private Network atau VPN menjadi salah satu perhatian dalam penerapan pembatasan media sosial.

VPN merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat membuat koneksi jaringan melalui server perantara. Teknologi ini dapat membantu melindungi lalu lintas internet, menjaga privasi, dan mengakses jaringan dari lokasi berbeda.

Dalam konteks pembatasan media sosial, sebagian pengguna dapat memanfaatkan VPN untuk mengubah lokasi jaringan yang terdeteksi oleh layanan digital.

Alfons Tanujaya menyampaikan pandangan yang cukup terbuka mengenai kemungkinan anak menggunakan teknologi tersebut. Ia menilai bahwa kemampuan menggunakan VPN dapat menunjukkan tingkat literasi digital yang lebih tinggi.

Namun, kemampuan teknis tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seorang anak sudah mampu menggunakan internet secara bertanggung jawab.

Pengetahuan tentang teknologi harus disertai pemahaman mengenai keamanan informasi, privasi, serta risiko konten digital.

Anak yang memahami cara kerja VPN tetap membutuhkan pendampingan agar tidak menggunakan teknologi tersebut untuk mengakses konten yang tidak sesuai usia atau menghindari perlindungan yang berlaku.

Belajar dari China dalam Menghadapi Penggunaan VPN

Dalam penjelasannya, Alfons juga menyinggung pengalaman China dalam mengelola akses internet dan penggunaan VPN.

China dikenal memiliki sistem penyaringan internet yang ketat melalui mekanisme yang sering disebut Great Firewall of China. Sistem tersebut membatasi akses terhadap sejumlah layanan dan situs internet dari luar negeri.

Menurut Alfons, pemerintah China memiliki kemampuan teknis untuk membatasi penggunaan VPN. Namun, ia menilai teknologi tersebut juga memiliki manfaat sehingga pendekatan terhadap penggunaannya tidak selalu berupa pemblokiran secara menyeluruh.

VPN memang memiliki sejumlah fungsi yang sah, terutama untuk kebutuhan keamanan jaringan, perlindungan privasi, dan akses terhadap jaringan perusahaan.

Namun, penggunaan VPN tidak otomatis membuat aktivitas internet menjadi aman. Keamanan tetap bergantung pada penyedia layanan, kebijakan pengelolaan data, dan konfigurasi teknologi yang digunakan.

Pakar Ingatkan Bahaya VPN Gratis dan Tidak Terpercaya

Meskipun VPN dapat digunakan untuk melindungi privasi, Alfons mengingatkan anak-anak agar tidak sembarangan memilih layanan.

Penggunaan VPN gratis atau tidak terpercaya berpotensi menimbulkan risiko keamanan informasi.

Beberapa layanan VPN yang tidak memiliki reputasi jelas dapat mengumpulkan data pengguna, melacak aktivitas internet, atau menyalahgunakan informasi yang melewati server mereka.

Risiko lainnya adalah aplikasi VPN palsu yang disusupi perangkat lunak berbahaya atau malware.

Berikut beberapa risiko penggunaan VPN yang perlu dipahami:

  1. Pencurian data pribadi: Penyedia layanan yang tidak terpercaya berpotensi mengumpulkan informasi pengguna tanpa transparansi yang memadai.
  2. Penyadapan informasi: Koneksi yang tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan risiko kebocoran data.
  3. Malware: Aplikasi VPN palsu dapat menjadi sarana penyebaran perangkat lunak berbahaya.
  4. Penyalahgunaan aktivitas internet: Sebagian penyedia dapat mencatat dan memanfaatkan data aktivitas pengguna.
  5. Perlindungan yang tidak sesuai klaim: Tidak semua layanan VPN memberikan tingkat keamanan dan privasi yang sama.

Karena itu, penggunaan VPN perlu mempertimbangkan reputasi penyedia, kebijakan privasi, transparansi pengelolaan data, serta standar keamanan aplikasi.

Baca Juga: Jangan Asal Buat Konten! Simak Kriteria Akun Media Sosial yang Berpotensi Masuk Pengaturan Khusus 

Literasi Digital Menjadi Kunci Perlindungan Anak di Internet

Penerapan PP TUNAS menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membuat regulasi dan mengawasi penyelenggara platform digital. Sementara itu, orang tua dan sekolah berperan membangun pemahaman anak mengenai penggunaan internet yang aman.

Anak perlu diajarkan untuk mengenali informasi palsu, menjaga data pribadi, menghindari komunikasi berisiko, dan memahami konsekuensi dari aktivitas digital.

Pendampingan juga perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka. Anak sebaiknya merasa nyaman menceritakan pengalaman buruk di internet tanpa takut langsung mendapatkan hukuman atau larangan menggunakan perangkat.

Dengan pendekatan tersebut, anak tidak hanya memahami batasan penggunaan media sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.

Kesimpulan

Pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui PP TUNAS menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi generasi muda di ruang digital.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai bahwa pemblokiran internet secara menyeluruh bukan solusi yang cukup. Anak perlu dibekali literasi digital, kesadaran terhadap risiko internet, dan kemampuan mengendalikan perilaku saat menggunakan teknologi.

Penggunaan VPN juga perlu dipahami secara tepat.

LANJUT MEMBACA
Jelajahi Artikel
1 / 2
LANJUTKAN MEMBACA Selanjutnya
Tags:
pembatasan media sosial PP TUNAS VPN untuk anak penggunaan VPN Keamanan Siber Alfons Tanujaya Komdigi perlindungan anak digital media sosial anak Literasi Digital keamanan internet bahaya VPN gratis verifikasi usia parenting digital internet aman

Komentar Pengguna