Jutaan Anak Terindikasi Tidak Sekolah, Kemenag Perkuat Data Madrasah untuk Penanganan

Keboncinta.com-- Sebanyak 3,97 juta anak terindikasi tidak sekolah (ATS) berdasarkan data September 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena anak yang tidak mengenyam pendidikan dapat memiliki latar belakang dan hambatan yang berbeda-beda.

Untuk membantu memperkuat identifikasi dan penanganannya, Kementerian Agama (Kemenag) turut mengintegrasikan data madrasah ke dalam pengembangan Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) 2.0.

Integrasi tersebut dilakukan melalui Education Management Information System (EMIS), yaitu sistem pengelolaan data pendidikan Islam milik Kemenag. Data EMIS nantinya menjadi bagian dari berbagai sumber informasi yang digunakan untuk memetakan anak yang sedang tidak mengikuti pendidikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menegaskan bahwa data tidak seharusnya hanya berhenti sebagai informasi administratif. Data perlu menjadi dasar untuk memahami kondisi anak sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Baca Juga: Korps Kadet RI Resmi Jadi Ekstrakurikuler Pilihan, Ini Tujuan dan Aturannya

Kemenag Masukkan Data Madrasah dalam Dashboard ATS 2.0

Pengembangan Dashboard ATS 2.0 dilakukan dengan menggabungkan sejumlah sumber data pendidikan dan kependudukan.

Selain EMIS, sistem tersebut mengintegrasikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Penggabungan berbagai sumber tersebut memungkinkan informasi mengenai anak dibandingkan dan diperiksa secara lebih menyeluruh.

Data yang berasal dari sistem berbeda kemudian menjalani proses pemadanan identitas. Tahapan ini dilakukan dengan mencocokkan informasi anak dari berbagai sumber untuk memastikan data yang digunakan memiliki keterkaitan dan kesesuaian.

Setelah proses pemadanan, data selanjutnya diklasifikasikan, diverifikasi, dan divalidasi hingga menghasilkan data induk ATS yang telah terverifikasi.

Penyebab Anak Tidak Sekolah Sangat Beragam

Berdasarkan Dasbor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per September 2026, terdapat sekitar 3,97 juta anak yang terindikasi tidak sekolah.

Kondisi tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Anak dapat menghadapi berbagai hambatan yang membuat mereka tidak sedang mengikuti pendidikan.

Beberapa faktor yang disebutkan antara lain kondisi ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, disabilitas, persoalan dokumen kependudukan, pekerjaan anak, pernikahan anak, serta faktor sosial dan budaya.

Karena latar belakangnya beragam, penanganan anak tidak sekolah juga tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan yang sama untuk seluruh kasus.

Data yang lebih lengkap diharapkan dapat membantu pihak terkait memahami kondisi masing-masing anak sehingga langkah yang diberikan dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi.

Baca Juga: 150 Ribu Guru Berpeluang Raih S1 atau D4 lewat PKA, Ini Skema RPL Kemendikdasmen

Data ATS Tidak Berhenti pada Proses Pendataan

Kemenag menekankan bahwa identifikasi anak tidak sekolah seharusnya dilanjutkan dengan tindak lanjut yang konkret.

Data yang telah melalui proses verifikasi dapat membantu melengkapi informasi mengenai faktor penyebab seorang anak tidak bersekolah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghubungkan temuan dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan penanganan.

Keterhubungan tersebut dapat melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga terkait, hingga pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Amien Suyitno, semakin kuat dan terverifikasi data yang dimiliki, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap temuan memiliki tindak lanjut.

Hal ini penting karena persoalan anak tidak sekolah tidak selalu bersumber dari sektor pendidikan. Faktor ekonomi, sosial, administrasi kependudukan, hingga kondisi keluarga dapat ikut memengaruhi keadaan anak.

Penanganan ATS Membutuhkan Kerja Sama Lintas Sektor

Penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, masyarakat, serta mitra pembangunan perlu bekerja dalam satu ekosistem.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar intervensi yang diberikan tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga benar-benar sesuai dengan persoalan yang terjadi di lapangan.

Dengan integrasi berbagai sumber data, pihak terkait memiliki informasi yang lebih lengkap untuk melihat kondisi anak. Selanjutnya, informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

Pendekatan lintas sektor juga menjadi penting karena tidak semua penyebab anak berhenti atau tidak mengikuti pendidikan dapat diselesaikan oleh sekolah maupun kementerian yang menangani pendidikan.

Baca Juga: Pilihan Mata Pelajaran TKA 2026 Harus Tepat, Cek Ketentuan dan Jadwalnya di Sini

Madrasah Diharapkan Ikut Memperluas Akses Pendidikan

Kemenag menilai madrasah dan satuan pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membantu memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang menghadapi hambatan untuk bersekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menekankan bahwa madrasah dan satuan pendidikan Islam perlu menjadi bagian dari solusi dalam penanganan ATS.

Salah satu upayanya adalah membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan pendekatan tersebut, anak dengan kondisi dan kebutuhan yang beragam tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Peran tersebut menjadi semakin penting ketika data ATS telah mampu menunjukkan anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Integrasi Data Diharapkan Memperkuat Penanganan Anak Tidak Sekolah

Pengembangan Dashboard ATS 2.0 dengan mengintegrasikan Dapodik, EMIS, dan SIAK Dukcapil menjadi bagian dari upaya memperkuat identifikasi anak tidak sekolah.

Data dari berbagai sumber dipadankan, kemudian melalui proses klasifikasi, verifikasi, dan validasi untuk menghasilkan informasi ATS yang lebih terverifikasi.

Dengan jumlah anak yang terindikasi tidak sekolah mencapai 3,97 juta, ketersediaan data yang lebih lengkap menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan.

Namun, proses tersebut tidak berhenti pada pemetaan. Temuan yang dihasilkan perlu diikuti dengan intervensi sesuai kondisi masing-masing anak.

Baca Juga: Pilihan Mata Pelajaran TKA 2026 Harus Tepat, Cek Ketentuan dan Jadwalnya di Sini

Melalui kolaborasi pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, madrasah serta satuan pendidikan Islam diharapkan dapat ikut memperluas akses layanan pendidikan sehingga anak-anak yang menghadapi berbagai hambatan tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang.***