Kemenag Majalengka Periksa Dana BOS di Empat Madrasah, Data Siswa dan Dokumen Pertanggungjawaban Jadi Fokus

KebonCinta.com — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada empat madrasah.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, tersebut dilakukan melalui Seksi Pendidikan Madrasah sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan.

Pemeriksaan difokuskan pada penggunaan dana BOS, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, dan kesesuaian jumlah peserta didik dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

EMPAT MADRASAH MENJADI SASARAN PEMERIKSAAN

Berdasarkan informasi resmi Kemenag Kabupaten Majalengka, empat lembaga yang menjadi sasaran monitoring adalah MIS PUI Cimeong, MI PUI Sangiang, MA PUI Banjaran, dan MTs Al Mudzakkirin.

Tim melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut bukan hanya memeriksa pencatatan administrasi, tetapi juga menilai kesesuaian informasi yang digunakan madrasah dalam pengelolaan bantuan.

Langkah ini diharapkan membantu satuan pendidikan memperbaiki tata kelola anggaran apabila ditemukan kekurangan administratif.

DATA SISWA MENJADI PERHATIAN UTAMA

Baca Juga: 120 PNS Kuningan Terima SK Pensiun, 91 Pejabat Fungsional dan Empat Pejabat Tinggi Akan Purna Tugas pada 2027 

Pelaksana Pengelola BOS Kabupaten Majalengka, Sapudin, menjelaskan bahwa jumlah peserta didik berkaitan langsung dengan perhitungan alokasi bantuan.

Karena itu, data siswa harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen yang disampaikan oleh operator madrasah.

Tim juga perlu memastikan bahwa peserta didik yang tercantum dalam administrasi memang sesuai dengan kondisi sekolah.

Salah satu cara yang digunakan adalah mencocokkan data dengan daftar kehadiran siswa.

DOKUMEN SPJ TURUT DIPERIKSA

Selain data siswa, tim Kemenag memeriksa Surat Pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan dana BOS.

Dokumen tersebut diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pendidikan.

Pemeriksaan dilakukan agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis.

Ketepatan dokumen menjadi penting karena bantuan pemerintah harus digunakan untuk kebutuhan yang diperbolehkan berdasarkan aturan program.

Dengan administrasi yang tertib, madrasah diharapkan lebih mudah melakukan evaluasi dan menyusun laporan penggunaan bantuan.

PENGELOLAAN DANA HARUS SESUAI JUKNIS

Sapudin menegaskan bahwa tim pengelola BOS tingkat kabupaten mempunyai tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pada lembaga penerima.

Kegiatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan bantuan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat persoalan administrasi atau ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis, madrasah diharapkan segera melakukan perbaikan.

Pemeriksaan juga menjadi kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada pengelola sekolah mengenai pentingnya ketelitian dalam menyusun laporan.

KEPALA MADRASAH SAMBUT BAIK EVALUASI

Kepala MIS PUI Cimeong, Ujang Jaenudin, menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Kemenag Majalengka.

Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan dapat dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan operator serta madrasah yang berada dalam lingkungan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) 4 agar selalu memperhatikan validitas data peserta didik.

Informasi yang dilaporkan kepada pemerintah harus mencerminkan keadaan nyata di sekolah.

Dengan demikian, pencatatan data tidak boleh hanya dilakukan sebagai formalitas administratif.

PEMERIKSAAN BUKAN BERARTI SUDAH ADA PENYIMPANGAN

Perlu diperhatikan bahwa kegiatan monitoring dana BOS merupakan bagian dari mekanisme pengawasan.

Pelaksanaan pemeriksaan tidak secara otomatis berarti keempat madrasah terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan.

Hingga publikasi Kemenag pada 5 November 2026, belum terdapat pengumuman mengenai keputusan sanksi, temuan kerugian negara, atau hasil audit final terhadap empat lembaga tersebut.

Kegiatan yang terkonfirmasi adalah pemeriksaan administrasi dan pencocokan data peserta didik.

Karena itu, pemberitaan mengenai kegiatan ini harus membedakan proses evaluasi dari hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan.

PENTINGNYA KETEPATAN DATA PENDIDIKAN

Data peserta didik mempunyai peran penting dalam pengelolaan bantuan pendidikan.

Ketidaksesuaian informasi dapat menimbulkan kebutuhan koreksi dalam perhitungan ataupun laporan administrasi.

Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu melakukan pemutakhiran data dan memastikan informasi yang dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya.

Pengelola madrasah juga diharapkan memiliki dokumentasi yang memadai untuk mendukung pertanggungjawaban anggaran.

PENGAWASAN DIHARAPKAN BERLANJUT

Kemenag Majalengka menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan dana BOS.

Melalui kegiatan tersebut, madrasah diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan administratif lebih awal.

Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan bantuan pendidikan.

Masyarakat dapat mengikuti informasi kegiatan melalui kanal berita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

Hingga Jumat, 6 November 2026, perkembangan yang terverifikasi adalah dilaksanakannya monitoring penggunaan dana BOS di empat madrasah dengan fokus pada dokumen SPJ dan keakuratan data peserta didik.