ASN & Karier
Dewi Safitri

Kemendagri Tekankan PNS Harus Pahami Kebijakan Sebelum Memberi Respons

Kemendagri Tekankan PNS Harus Pahami Kebijakan Sebelum Memberi Respons

21 November 2026 | 15:23

KebonCinta.com - Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya tentang memperoleh status sebagai aparatur negara. Jabatan tersebut juga membawa kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai aturan, menjaga loyalitas, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan selama masa pengabdian.

Prinsip tersebut ditekankan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dalam kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Tahun 2026. 

Baca Juga: SKP ASN Sudah Disetujui tetapi Atasan Berganti? Ini Cara Menyesuaikan Penilaian Kinerja di e-Kinerja BKN 

Tomsi mengingatkan bahwa sumpah yang diucapkan para pegawai tidak boleh berhenti sebagai kewajiban seremonial. Komitmen tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan maupun menentukan sikap di luar lingkungan kedinasan.

PNS diminta memahami kebijakan sebelum merespons

Salah satu hal yang menjadi perhatian Kemendagri adalah cara aparatur menyikapi kebijakan pemerintah. Tomsi meminta PNS memahami terlebih dahulu latar belakang, maksud, dan tujuan suatu kebijakan sebelum memberikan tanggapan.

Menurutnya, respons yang diberikan tanpa pemahaman menyeluruh berpotensi menimbulkan penilaian yang tidak tepat. Karena itu, aparatur perlu membiasakan diri mempelajari kebijakan secara utuh sebagai bagian dari tanggung jawab profesional.

Baca Juga: Tunjangan Guru 2026 Capai Rp91,4 Triliun, Guru Non-ASN Dapat Insentif Rp400 Ribu 

Ia juga menekankan bahwa kesetiaan kepada Pancasila, negara, pemerintah, dan peraturan perundang-undangan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Jika terdapat perbedaan pandangan, PNS diminta menyampaikannya melalui jalur dan mekanisme yang telah ditentukan.

Inovasi pelayanan tetap harus berlandaskan regulasi

Dalam menjalankan tugas, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis menjadi hal penting. Regulasi berfungsi sebagai pedoman agar pekerjaan aparatur berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Tunjangan Guru 2026 Capai Rp91,4 Triliun, Guru Non-ASN Dapat Insentif Rp400 Ribu 

Tomsi juga mendorong PNS meningkatkan kualitas kerja melalui penyelesaian persoalan yang lebih efektif dan efisien. Inovasi serta percepatan pelayanan tetap diperlukan, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aturan.

Dengan pemahaman regulasi yang baik, aparatur diharapkan mampu bekerja secara profesional sekaligus menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan.

Nama baik instansi menjadi tanggung jawab bersama

Selain tanggung jawab kedinasan, setiap PNS diminta menjaga kehormatan institusi. Tomsi mengingatkan bahwa tindakan beberapa pegawai dapat berdampak terhadap penilaian masyarakat kepada seluruh organisasi.

Oleh sebab itu, perilaku aparatur tidak hanya menjadi urusan pribadi. Sikap dan tindakan mereka turut membawa nama lembaga yang diwakilinya.

Pesan tersebut kembali menegaskan bahwa integritas harus diterapkan secara konsisten, baik ketika berada di kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah jabatan, menurut Tomsi, merupakan komitmen yang terus melekat selama seseorang menjalankan pengabdian sebagai PNS.

Dari total 320 peserta pengambilan sumpah, sebanyak 263 orang beragama Islam, 43 Kristen, 6 Katolik, dan 8 Hindu. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring dari berbagai wilayah.

Tags:
PNS Integritas sumpah jabatan

Komentar Pengguna