Kemendikdasmen Targetkan 14.000 Desa Memiliki TK hingga Akhir 2026, Ini Perkembangan Programnya

KebonCinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan akses pendidikan anak usia dini bagi sekitar 14.000 desa di Indonesia yang hingga kini belum memiliki taman kanak-kanak (TK).

Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemerataan layanan pendidikan melalui pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun.

Informasi disampaikan dalam siaran pers Kemendikdasmen pada Jumat, 6 November 2026, setelah pembahasan program revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini.

MASIH ADA 14.000 DESA BELUM MEMILIKI TK

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa pemerataan akses pendidikan anak usia dini masih menghadapi tantangan di sejumlah wilayah.

Meskipun banyak desa di daerah tertentu telah memiliki fasilitas TK, masih terdapat sekitar 14.000 desa yang belum mendapatkan layanan tersebut.

Ketimpangan ini menjadi perhatian pemerintah karena akses pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bagian penting dari persiapan memasuki jenjang sekolah dasar.

Pemerintah menargetkan perluasan jangkauan fasilitas PAUD bagi desa-desa tersebut hingga akhir 2026.

Target tersebut merupakan rencana yang masih membutuhkan pelaksanaan di lapangan, bukan laporan bahwa seluruh desa telah mendapatkan fasilitas TK.

PROGRAM WAJIB BELAJAR 13 TAHUN

Baca Juga: Cengkeh Punya Banyak Manfaat, Kenali Kandungan Eugenol dan Cara Menggunakannya dengan Aman 

Perluasan layanan PAUD berkaitan dengan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang menekankan pentingnya pendidikan prasekolah sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memperkuat kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.

Keberadaan layanan pendidikan anak usia dini juga dapat membantu perkembangan kemampuan komunikasi, sosial, serta kemandirian anak melalui kegiatan yang sesuai usianya.

Pemerataan akses menjadi penting karena kondisi sarana pendidikan berbeda antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

RIBUAN SEKOLAH MASUK SASARAN REVITALISASI

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD tahun 2026 mencapai 19.940 sekolah.

Jumlah tersebut terdiri atas 3.865 sekolah jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui skema Alokasi Biaya Tambahan (ABT).

Hingga laporan disampaikan, pemerintah telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan 17.267 sekolah PAUD.

Nilai keseluruhan kerja sama yang disebutkan mencapai sekitar Rp10,9 triliun.

Capaian penandatanganan kerja sama tersebut merupakan perkembangan administratif program, sedangkan pekerjaan fisik dan penyelesaian bantuan tetap harus dipantau sesuai tahapan masing-masing sekolah.

PENGGUNAAN ANGGARAN HARUS TRANSPARAN

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa dana revitalisasi harus digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan sesuai tujuan program.

Pemerintah meminta pengelola sekolah mengikuti ketentuan penggunaan bantuan dan melaksanakan administrasi dengan penuh integritas.

Meskipun terdapat ruang penyesuaian berdasarkan kondisi di lapangan, pengelola bantuan tetap wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Apabila muncul kendala tak terduga, termasuk akibat bencana alam, sekolah diminta menyampaikan laporan secara transparan.

Langkah tersebut diperlukan agar proses pekerjaan, pelaporan, dan evaluasi dapat berjalan sesuai aturan.

MANFAAT BAGI ANAK DAN ORANG TUA

Perluasan layanan TK di desa-desa diharapkan dapat memudahkan orang tua mendapatkan akses pendidikan awal bagi anak tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Fasilitas pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal juga dapat membantu masyarakat mengakses layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan. Pemerataan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, dan keberlanjutan operasional sekolah tetap menjadi kebutuhan penting.

Melalui program perluasan akses serta revitalisasi PAUD, Kemendikdasmen berupaya memperkuat fondasi pendidikan anak sejak usia dini.

Perkembangan realisasi target 14.000 desa hingga akhir 2026 masih perlu dipantau melalui laporan resmi pemerintah.