Kemenkeu Siapkan Belanja Negara Rp945 Triliun untuk November–Desember 2026, Ini Prioritas Pemerintah

SeCirebon.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran belanja negara sebesar Rp945 triliun untuk periode November hingga Desember 2026.

Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Pemerintah mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan belanja prioritas dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

RP945 TRILIUN BUKAN DANA YANG DIBAGIKAN LANGSUNG

Kemenkeu menekankan bahwa angka Rp945 triliun merupakan anggaran belanja negara yang disiapkan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah hingga akhir tahun.

Dana tersebut bukan berarti akan dibagikan secara langsung kepada seluruh masyarakat.

Belanja negara meliputi berbagai kewajiban dan program pemerintah sesuai alokasi APBN.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara belanja pemerintah, program bantuan sosial, dan transfer langsung kepada penerima tertentu.

BELANJA NEGARA CAPAI RP2.997,2 TRILIUN

Baca Juga: Dinkes Cirebon Bentuk Desa Siaga TBC di 61 Wilayah, Ini Peran Kader dan Pentingnya Pengobatan Tuntas 

Berdasarkan laporan Kemenkeu, realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 78 persen dari alokasi APBN.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja negara tercatat tumbuh 15,6 persen.

Perkembangan tersebut mencerminkan penggunaan anggaran pemerintah selama sepuluh bulan pertama 2026.

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Dari total realisasi belanja negara, pemerintah pusat telah membelanjakan Rp2.343,6 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun.

Sementara itu, belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp1.104,5 triliun.

Komponen tersebut menunjukkan bahwa anggaran negara digunakan melalui berbagai mekanisme sesuai fungsi dan kewajiban pemerintah.

TRANSFER KE DAERAH CAPAI RP653,6 TRILIUN

Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi Transfer ke Daerah atau TKD mencapai Rp653,6 triliun hingga Oktober 2026.

Nilai tersebut setara dengan sekitar 94,3 persen dari alokasi yang tercantum dalam APBN.

Transfer ke daerah menjadi bagian dari hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Penggunaan dana tersebut tetap mengikuti ketentuan berdasarkan jenis transfer dan kebutuhan pembiayaan daerah.

Realisasi TKD tidak boleh langsung dianggap sebagai besaran bantuan tunai yang diterima masyarakat secara perorangan.

PENDAPATAN NEGARA RP2.618 TRILIUN

Pada sisi pendapatan, pemerintah mencatat penerimaan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun.

Angka tersebut setara dengan sekitar 83 persen dari target APBN.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.064 triliun atau tumbuh 20,8 persen secara tahunan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP mencapai Rp551,8 triliun dan tumbuh 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

PENERIMAAN PAJAK DAN CUKAI

Kemenkeu menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan terdiri atas beberapa komponen.

Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau mencapai 76,2 persen dari target APBN.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau sekitar 79,5 persen dari target.

Kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penerimaan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam APBN.

TARGET PENDAPATAN DUA BULAN TERAKHIR

Untuk periode November hingga Desember 2026, Kementerian Keuangan menetapkan sasaran pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, target penerimaan pajak mencapai Rp514 triliun.

Pemerintah mengharapkan seluruh unit terkait dapat mengoptimalkan penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, angka target tersebut belum dapat dianggap sebagai penerimaan yang sudah terealisasi.

KEMENTERIAN DAN PEMDA DIMINTA MENJAGA EFISIENSI

Suahasil Nazara menegaskan bahwa percepatan belanja harus tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan program.

Pemerintah meminta kegiatan prioritas dituntaskan sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, efisiensi dan akuntabilitas harus tetap diperhatikan agar pembiayaan publik digunakan secara tepat.

Percepatan belanja bukan berarti seluruh anggaran harus dihabiskan tanpa mempertimbangkan kebutuhan serta kualitas pelaksanaan.

PANTAU LAPORAN APBN RESMI

Masyarakat dapat memantau perkembangan penerimaan dan belanja negara melalui publikasi APBN KiTa dari Kementerian Keuangan.

Informasi resmi tersedia melalui https://www.kemenkeu.go.id.

Laporan tersebut dapat menjadi rujukan untuk memahami perkembangan anggaran dan penggunaan dana pemerintah.

Dengan tersedianya rencana belanja Rp945 triliun pada dua bulan terakhir 2026, pemerintah berupaya menyelesaikan program prioritas sambil menjaga efisiensi pengelolaan keuangan negara.