Pendidikan
M. Fadhli Dzil Ikram

Kenapa Banyak Guru PAI Gagal Lolos Verifikasi PPG? Simak Rincian Data dan Syarat Terbaru Kemenag

Kenapa Banyak Guru PAI Gagal Lolos Verifikasi PPG? Simak Rincian Data dan Syarat Terbaru Kemenag

18 November 2026 | 12:35

KebonCinta.com — Kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengalami perubahan setelah Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan aturan terbaru.

Ketentuan penyelenggaraan PPG Guru PAI Dalam Jabatan sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, aturan tersebut kini telah digantikan dengan KMA Nomor 1160 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru di Lingkungan Kementerian Agama.

Perubahan regulasi tersebut turut memperluas sasaran guru yang berkesempatan mengikuti PPG Dalam Jabatan. Artinya, guru yang sebelumnya belum masuk dalam kriteria berdasarkan aturan lama kini memiliki peluang untuk mengikuti program apabila memenuhi persyaratan terbaru.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dilakukan setelah sasaran guru berdasarkan aturan sebelumnya telah diselesaikan.

Menurutnya, regulasi baru membuka ruang bagi guru yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan terbaru untuk kembali mendapatkan kesempatan mengikuti PPG.

"Dengan adanya ketentuan terbaru pada tahun 2026, terdapat perluasan sasaran berdasarkan persyaratan yang baru, sehingga guru yang memenuhi kriteria tersebut kembali memperoleh kesempatan mengikuti PPG," ujar Suyitno dalam keterangannya yang dikutip dari laman Kemenag, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Cara Menata Portofolio RPL PPG agar Mudah Diperiksa, Lengkap dengan Contoh Daftar Isi dan Penamaan Berkas 

Batas Pengangkatan Guru Diperluas

Salah satu perubahan penting dalam aturan PPG Guru PAI 2026 berkaitan dengan batas waktu pengangkatan guru.

Dalam ketentuan sebelumnya, calon peserta PPG Dalam Jabatan harus sudah diangkat sebagai guru paling lambat 30 Juni 2023.

Sementara berdasarkan KMA Nomor 1160 Tahun 2026, batas tersebut diperluas. Guru yang diangkat paling lambat 31 Desember 2025 kini dapat masuk dalam sasaran peserta selama memenuhi persyaratan lainnya.

Selain batas waktu pengangkatan, calon peserta juga harus berstatus aktif mengajar pada semester gasal tahun ajaran 2025/2026.

Perubahan tersebut membuat jumlah guru yang berpeluang mengikuti PPG Dalam Jabatan menjadi lebih luas dibandingkan ketentuan sebelumnya.

11.630 Guru Memenuhi Persyaratan

Direktur Pendidikan Agama Islam, M Munir, menyampaikan bahwa masih terdapat puluhan ribu guru PAI yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenag, terdapat 24.849 guru PAI yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.630 guru dinyatakan memenuhi persyaratan. Mereka telah melakukan pendaftaran melalui sistem SIAGA dan melewati proses verifikasi secara berjenjang, mulai dari Kemenag kabupaten/kota hingga Kantor Wilayah Kemenag provinsi.

Sementara itu, terdapat 13.218 guru yang belum memenuhi persyaratan berdasarkan proses verifikasi.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tidak semua guru yang belum bersertifikasi otomatis dapat mengikuti PPG. Status pengangkatan, kesesuaian kualifikasi akademik, jumlah jam mengajar, serta status aktif sebagai guru menjadi bagian dari persyaratan yang diperiksa.

Mengapa Ada Guru PAI yang Tidak Lolos?

Salah satu alasan guru belum memenuhi syarat adalah ketidaksesuaian atau ketidaklinieran ijazah dengan mata pelajaran PAI.

Data Kemenag menunjukkan terdapat 806 guru yang memiliki ijazah pendidikan terakhir tidak linier dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Selain persoalan ijazah, jumlah jam mengajar juga menjadi faktor penting. Sebanyak 4.299 guru tercatat baru mengajar mata pelajaran PAI kurang dari 6 jam tatap muka (JTM) per minggu.

Ada pula guru yang sudah tidak aktif mengajar PAI. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 46 guru masuk dalam kategori tersebut.

Karena itu, guru PAI yang ingin mengikuti program PPG perlu memastikan seluruh data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.

M Munir mengimbau guru dan pihak sekolah untuk memperhatikan data kepegawaian, kualifikasi akademik, status keaktifan mengajar, serta kelengkapan dokumen administrasi.

Kesesuaian data menjadi penting karena proses verifikasi dilakukan secara berjenjang sebelum guru ditetapkan sebagai calon peserta.

Baca Juga: Persiapan Menghadapi PPG Daljab Kemenag 2026, Ini Dokumen dan Hal Penting yang Harus Disiapkan 

PPG Ditujukan untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PAI

Program PPG Guru PAI tidak hanya berkaitan dengan proses memperoleh sertifikasi. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan proses pembelajaran.

Guru PAI diharapkan mampu memberikan pembelajaran agama yang tidak berhenti pada penguasaan materi keagamaan. Pembelajaran juga diarahkan untuk membentuk akhlak mulia, karakter peserta didik, sikap moderat, serta rasa tanggung jawab.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah umum.

Berdasarkan data SIAGA, saat ini terdapat 249.502 guru PAI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224.653 guru telah tersertifikasi, sedangkan 24.849 guru lainnya belum memiliki sertifikat pendidik.

Dengan diberlakukannya KMA Nomor 1160 Tahun 2026, guru yang sebelumnya belum masuk sasaran memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti PPG. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan Kemenag.

Guru PAI yang belum lolos pada tahap ini perlu memastikan kembali data dan dokumen yang menjadi dasar verifikasi. Perbaikan data sejak awal dapat menjadi langkah penting agar peluang mengikuti program PPG pada periode berikutnya tidak kembali terkendala.

Tags:
PPG Guru PAI PPG PAI 2026 PPG Dalam Jabatan PPG Guru 2026 Guru PAI Pendidikan Agama Islam kemenag KMA Nomor 1160 Tahun 2026 syarat PPG PAI seleksi PPG PAI guru tidak lolos PPG sertifikasi guru Sertifikasi Guru PAI SIAGA PAI guru madrasah guru sekolah umum Pendidikan Islam Berita Pendidikan informasi PPG kebijakan Kemenag ppg kemenag

Komentar Pengguna