Kolaborasi dengan berbagai Pihak, Kemenag Wujudkan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Aceh Besar

Keboncinta.com-- Dalam rangka menjaga aset wakaf tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Aceh Besar mewujudkan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Sertifikasi wakaf dilakukan dengan menggandeng sejumlah stakeholder lintas sektor antara lain Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Baitul Mal.

Kepala Kankemenag Aceh Besar Saifuddin menjelaskan sebanyak 80 persil tanah wakaf kini telah bersertifikat dan diserahkan kepada para nazir sebagai pengelola, di Aceh Besar, Rabu (20/8/2025).

Kegiatan penyerahan berlangsung di Kantor Kejari Aceh Besar, Jantho, dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil, Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti, Kepala BPN Aceh Besar Ramlan, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh Besar Khalid Wardana, serta sejumlah pejabat lain.

Dalam acara tersebut, Kepala Kemenag Aceh Besar Saifuddin mengapresiasi peran aktif Kejaksaan dalam mendorong percepatan sertifikasi wakaf. 

"Legalitas ini menjadi langkah nyata menjaga aset umat agar memiliki kepastian hukum sekaligus bisa dimanfaatkan secara produktif," ungkap Saifuddin.

“Bagi umat muslim, menjaga harta agama adalah tanggung jawab bersama. Karena itu kami berterima kasih kepada Kajari atas inisiatif mempercepat pengsertifikatan tanah wakaf,” terangnya.

Kepala Kankemenag Aceh Besar juga menambahkan bahwa daerah Aceh Besar menunjukkan kemajuan signifikan dalam sertifikasi wakaf.

Pada tahun 2024 lalu target 100 persil tercapai, sementara tahun ini ditargetkan 150 persil, dan sejauh ini sudah terealisasi 97 persil termasuk 80 persil yang diserahkan dalam kesempatan saat ini.

“Masih ada 104 berkas tanah wakaf yang sedang diproses di Kemenag Aceh Besar dan segera diajukan ke BPN untuk pengukuran dan sertifikasi. Kami berharap semua tanah wakaf tercatat resmi, tidak lagi sekadar lisan, sehingga bisa memberikan kepastian hukum,” terangnya.

Selain legalitas, ia menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif. Ia mencontohkan Wakaf Baitul Asyi yang mampu memberi manfaat langsung kepada jamaah haji asal Aceh di Tanah Suci. “Nazir harus bisa mengoptimalkan aset wakaf agar berkembang, bukan sekadar punya sertifikat,” tegasnya.

Kemudian, Kepala Kejari Aceh Besar Jemmy N. Tirayudi turut menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan sertifikasi wakaf, padahal hal itu sangat penting secara hukum. “Jangan sampai tanah wakaf dibiarkan tanpa sertifikat, karena bisa menimbulkan masalah di kemudian hari,” terangnya.

Selanjutnya, Jemmy juga menambahkan bahwa melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, target sertifikasi 150 persil pada 2025 optimis dapat tercapai sesuai target.***