KebonCinta.com - Kabar mengenai keberlanjutan masa kerja menjadi perhatian guru honorer atau tenaga pendidik non-ASN menjelang akhir 2026. Pemerintah memutuskan memberikan perpanjangan kontrak bagi guru yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pemerintah menggelar serangkaian rapat lintas kementerian yang difasilitasi pimpinan DPR pada 6 November 2026.
Kebijakan ini ditujukan kepada guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026
Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus non-ASN, terutama mereka yang masa kontraknya segera berakhir.
Dalam konferensi pers pada Jumat, 6 November 2026, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan untuk memperpanjang perjanjian kerja guru non-ASN yang berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan ini memberikan kepastian bagi guru yang selama ini mengajar di sekolah negeri dan sudah tercatat dalam Dapodik.
Dengan adanya keputusan tersebut, guru yang memenuhi kriteria tidak perlu langsung menghadapi berakhirnya masa kerja hanya karena kontrak sebelumnya mencapai batas waktu pada penghujung tahun.
Meski demikian, ketentuan teknis mengenai mekanisme perpanjangan tetap perlu diperhatikan melalui instansi yang menaungi masing-masing guru.
Kebijakan perpanjangan kontrak dan penataan tenaga pendidik ini mencakup sekitar 172.323 guru yang mengajar di sekolah negeri.
Selain itu, terdapat 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang turut menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan tenaga pendidik non-ASN di berbagai satuan pendidikan.
Khusus guru yang berada di bawah naungan Kemenag, proses penataan akan dilakukan oleh kementerian tersebut sebagai instansi pembina. Pengaturannya meliputi peta jalan, kebutuhan anggaran, serta keberlanjutan guru non-ASN di satuan pendidikan binaannya.
Selain memperpanjang kontrak guru non-ASN, pemerintah juga menyiapkan pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Setelah resmi dialihkan, gaji guru akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Namun, selama proses pengalihan belum dilaksanakan, pembayaran masih menjadi tanggung jawab instansi tempat guru bekerja sesuai perjanjian kerja.
Di sisi lain, Kemendikdasmen akan menata kembali penempatan guru berdasarkan neraca kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.
Artinya, kebijakan pemerintah mencakup dua hal penting, yakni menjaga keberlanjutan masa kerja guru non-ASN dan menata status kepegawaian guru PPPK paruh waktu.
Bagi guru yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026, keputusan perpanjangan ini menjadi informasi penting untuk diperhatikan. Guru tetap perlu mengikuti arahan resmi dari instansi masing-masing mengenai proses administrasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut.***
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir