Korea Selatan Hapus Koordinat dari Google Maps! Ini Alasan dan Dampaknya bagi Pengguna

KebonCinta.com — Google menghapus tampilan koordinat lintang dan bujur wilayah Korea Selatan dari layanan Google Maps dan Google Earth. Kebijakan ini merupakan bagian dari persyaratan keamanan nasional yang ditetapkan pemerintah Seoul sebelum mengizinkan Google mengekspor data peta berpresisi tinggi ke luar negeri.

Langkah tersebut bukan berarti Korea Selatan menghilang dari Google Maps. Pengguna tetap dapat mengakses layanan peta, tetapi Google harus membatasi informasi geografis tertentu dan memenuhi aturan perlindungan fasilitas militer serta keamanan negara.

Pemerintah Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Google telah memenuhi sejumlah persyaratan tersebut pada Jumat, 13 November 2026. Persetujuan ekspor data peta yang diberikan pada Februari 2026 menjadi perubahan besar setelah pemerintah menolak permohonan serupa pada 2007 dan 2016.

Baca Juga: Wamen P2MI Kunjungi SMKN 1 Mundu Cirebon, Lulusan SMK Didorong Siap Kerja di Jepang dan Korea 

Mengapa Korea Selatan Menghapus Koordinat dari Google Maps?

Persoalan utama berkaitan dengan keamanan nasional. Pemerintah Korea Selatan khawatir data geografis berpresisi tinggi dapat mengungkap lokasi fasilitas militer, instalasi pertahanan, dan objek strategis lainnya.

Kekhawatiran tersebut membuat Seoul selama bertahun-tahun membatasi pemindahan data peta beresolusi tinggi ke server luar negeri.

Pada 27 Februari 2026, pemerintah akhirnya memberikan izin bersyarat kepada Google untuk mengekspor data peta digital skala 1:5.000.

Namun, izin tersebut disertai sejumlah kewajiban keamanan. Google harus membatasi tampilan koordinat geografis, menggunakan data citra yang telah diproses untuk kepentingan keamanan, serta menjalankan proses pengolahan data melalui mitra dan server domestik.

Pemerintah juga membentuk mekanisme pengawasan lintas lembaga untuk memastikan seluruh persyaratan dipenuhi.

Google Hapus Tampilan Koordinat dan Batasi Informasi Fasilitas Militer

Salah satu persyaratan utama adalah menghilangkan tampilan koordinat lintang dan bujur wilayah Korea Selatan dari Google Maps dan Google Earth.

Ketentuan tersebut berlaku pada layanan web maupun aplikasi seluler, termasuk perangkat Android dan iOS.

Google mengembangkan sistem kontrol khusus untuk wilayah Korea Selatan. Sistem tersebut juga dirancang untuk mencegah koordinat yang dibatasi kembali muncul melalui pembaruan aplikasi.

Jika pembaruan berpotensi menampilkan informasi koordinat yang dilarang, sistem akan memblokir distribusi pembaruan tersebut.

Pemerintah juga menetapkan perlindungan terhadap citra fasilitas militer dan keamanan. Google wajib menggunakan citra yang telah diproses oleh otoritas Korea Selatan melalui mitra domestik.

Citra yang sudah melalui proses pengamanan harus ditampilkan tanpa perubahan dari Google.

Google Wajib Menghapus Citra Street View di Sekitar Fasilitas Keamanan

Pembatasan tidak hanya berlaku pada koordinat geografis. Pemerintah Korea Selatan juga menetapkan aturan terhadap citra visual yang memperlihatkan fasilitas militer dan objek keamanan.

Dalam ketentuan yang diumumkan pemerintah, Google telah menghapus citra Street View dari bagian dalam fasilitas militer dan keamanan serta jalan hingga radius 50 meter dari batas fasilitas tersebut.

Google juga harus mengganti citra satelit yang belum memenuhi standar keamanan dengan citra yang telah diproses oleh otoritas Korea Selatan.

Pengamanan ini mencakup citra terbaru maupun citra historis yang tersedia di Google Earth.

Langkah tersebut bertujuan mencegah informasi sensitif tetap dapat diakses melalui arsip gambar lama meskipun tampilan terbaru sudah disamarkan.

Google Gandeng TMAP Mobility untuk Mengolah Data Peta

Untuk memenuhi ketentuan pemerintah, Google bekerja sama dengan perusahaan navigasi lokal Korea Selatan, TMAP Mobility.

Perusahaan tersebut bertugas membantu pengolahan dan penyediaan data peta dasar melalui sistem domestik sesuai standar keamanan pemerintah.

Google telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan mitra lokal pada 31 Agustus 2026 untuk menerima citra yang telah diproses oleh National Geographic Information Institute (NGII).

Data yang disediakan melalui kerja sama ini mencakup informasi statis, seperti:

• Jaringan dan geometri jalan.
• Nama jalan.
• Jumlah lajur.
• Batas kecepatan.
• Bangunan dan alamat.

Sementara itu, data pribadi pengguna TMAP, lokasi pengguna secara real-time, dan riwayat rute berkendara tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja sama.

Pemisahan tersebut penting karena pemerintah hanya mengizinkan pemanfaatan data peta dasar yang dibutuhkan untuk layanan peta dan navigasi, bukan pemindahan informasi pribadi pengguna.

Pemerintah Korea Selatan Bisa Mencabut Izin Google

Pemerintah Seoul tidak hanya menetapkan persyaratan sebelum memberikan izin ekspor data. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan setelah izin diberikan.

Google wajib memiliki prosedur penanganan insiden keamanan. Perusahaan juga harus memastikan data yang digunakan tetap sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Jika ditemukan pelanggaran serius, pemerintah Korea Selatan dapat menangguhkan atau mencabut izin ekspor data peta tersebut.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa izin ekspor data geografis tidak diberikan secara bebas. Google tetap harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah Korea Selatan selama menjalankan layanan.

Baca Juga: Korea Utara Punya “Radar Terbang” Baru, Dibangun dari Il-76 dan Bukan E-7 Wedgetail 

Dampaknya bagi Pengguna Google Maps

Bagi pengguna biasa, penghapusan tampilan koordinat tidak berarti seluruh fungsi Google Maps di Korea Selatan langsung berhenti.

Layanan peta tetap tersedia, tetapi sejumlah informasi geografis dibatasi untuk memenuhi ketentuan keamanan.

Perubahan ini juga berkaitan dengan rencana Google mengembangkan layanan navigasi yang lebih lengkap di Korea Selatan. Sebelumnya, Google Maps memiliki keterbatasan dibandingkan layanan peta lokal karena aturan pemindahan data geografis berpresisi tinggi.

Dengan adanya izin ekspor bersyarat, Google memiliki peluang memperluas layanan peta dan navigasinya. Namun, pengembangan tersebut tetap bergantung pada jenis data yang boleh diproses dan dipindahkan ke luar negeri.

Kebijakan Korea Selatan memperlihatkan bahwa pengembangan layanan peta digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Pengelolaan data geografis juga menyangkut keamanan nasional, kedaulatan data, dan kepatuhan terhadap regulasi lokal.