Kuningan Hadirkan KUSAPPA DILANN untuk Korban Kekerasan, Ini Nomor WhatsApp Pengaduannya

KebonCinta.com — Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memperkuat pelayanan perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan melalui inovasi digital bernama KUSAPPA DILANN.

Program tersebut merupakan singkatan dari Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan.

Penguatan layanan dibahas dalam kegiatan bedah kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Kamis, 12 November 2026.

PERMUDAH AKSES PENGADUAN KORBAN

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan, Apip Ropi'i, menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang mengalami kekerasan.

Layanan dirancang agar korban dapat memperoleh akses bantuan yang lebih mudah dan responsif.

Penyandang disabilitas juga menjadi perhatian karena kebutuhan aksesibilitas dapat berbeda-beda.

TIGA PRINSIP PELAYANAN

Baca Juga: 18 Ribu Warga Indramayu Berangkat Kerja ke Luar Negeri hingga Oktober 2026, Ini Alasan dan Peluang Kerjanya 

KUSAPPA DILANN mengedepankan tiga prinsip, yaitu aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas.

Aksesibilitas berarti kanal pengaduan diharapkan lebih mudah dijangkau masyarakat.

Inklusivitas menekankan pemberian pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisi korban.

Sementara itu, responsivitas berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan penanganan laporan.

Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar penguatan sistem pelayanan perlindungan di Kabupaten Kuningan.

NOMOR WHATSAPP PENGADUAN

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui dua jalur yang diumumkan UPTD PPA.

Jalur pertama adalah pelayanan langsung atau tatap muka di Kantor UPTD PPA Kabupaten Kuningan.

Jalur kedua adalah pengaduan digital melalui layanan berbasis web serta WhatsApp pada nomor 0821-1689-0831.

Nomor tersebut merupakan kontak layanan yang disebut dalam pemberitaan. Jam operasional dan waktu respons sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada petugas.

LIMA TAHAP PENANGANAN LAPORAN

Pemerintah daerah menjelaskan bahwa setiap pengaduan ditangani melalui lima tahapan.

Tahap pertama adalah penerimaan laporan dari masyarakat.

Selanjutnya, petugas melakukan identifikasi dan asesmen awal, menentukan kebutuhan layanan, serta menyiapkan tindak lanjut dan rujukan.

Tahap terakhir adalah pendampingan dan pemantauan terhadap kondisi korban sesuai kebutuhan.

Mekanisme tersebut dirancang agar korban tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga dapat memperoleh bantuan lanjutan.

WASPADA KEKERASAN DIGITAL

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kuningan, Nana Suhendra, turut mengingatkan pentingnya pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Bentuknya dapat mencakup intimidasi daring, penyebaran foto tanpa persetujuan, penguntitan digital, pembocoran data pribadi, dan pemerasan seksual.

Manipulasi foto atau video menggunakan kecerdasan buatan juga menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai.

Masyarakat diimbau menjaga privasi akun dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi.

KORBAN MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN

Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, mengajak masyarakat tidak menutupi kejadian kekerasan karena rasa malu.

Laporan diharapkan dapat membantu petugas memberikan penanganan sesuai ketentuan hukum.

Identitas korban harus dijaga kerahasiaannya dan korban tidak boleh dipersalahkan atas kekerasan yang dialami.

Jika kejadian berkaitan dengan kekerasan digital, bukti seperti tangkapan layar dan percakapan dapat disimpan secara aman untuk mendukung proses penanganan.

PERLINDUNGAN MEMBUTUHKAN KERJA SAMA

Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap KUSAPPA DILANN memperkuat layanan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan korban.

Pencegahan kekerasan juga memerlukan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan instansi berwenang.

Dalam situasi bahaya langsung, keselamatan korban harus diutamakan dengan menghubungi layanan darurat atau aparat yang berwenang.