SeCirebon.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon pekerja.
Menaker menegaskan bahwa informasi yang menyebut perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara tidak benar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026.
PEMERINTAH BELUM MENETAPKAN PENGELOLA DANA
Baca Juga: Jawa Barat Siaga Banjir dan Longsor hingga 30 April 2027, Seluruh 27 Kabupaten Kota Tercakup
Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah masih mempersiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon.
Ketentuan dasarnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam konferensi pers.
Namun, aturan turunan yang akan mengatur mekanisme secara lebih terperinci belum selesai disusun.
Karena itu, masyarakat belum dapat menyimpulkan lembaga mana yang akan mengelola dana tersebut.
INFORMASI SETOR KE DANANTARA DIBANTAH
Menaker secara khusus membantah kabar bahwa pengusaha harus menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara.
Menurutnya, informasi mengenai kewajiban penyetoran kepada lembaga tertentu belum mempunyai dasar dalam keputusan pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Pemerintah masih membahas bentuk pengaturan yang akan digunakan.
Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi terhadap informasi yang beredar melalui media sosial.
APA TUJUAN DANA CADANGAN PESANGON?
Dana cadangan pesangon direncanakan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan kepastian kepada pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Dalam konsep yang dibahas, ketersediaan cadangan dana diharapkan membantu memastikan hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Namun, mekanisme pembentukan cadangan, pengelolaan, serta penggunaan dananya masih memerlukan pengaturan lanjutan.
Karena itu, belum tepat menganggap skema yang beredar sebagai ketentuan teknis final.
PEMERINTAH INGIN MENJAGA KESEIMBANGAN
Yassierli menegaskan bahwa pengaturan dana cadangan perlu mempertimbangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.
Pemerintah ingin memberikan kepastian perlindungan kepada buruh tanpa menciptakan beban yang tidak proporsional bagi dunia usaha.
Keseimbangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan.
Pembahasan perlu memperhatikan kondisi ekonomi serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAHA AKAN DILIBATKAN
Menurut Menaker, penyusunan peraturan pelaksanaan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kelompok yang disebut mencakup organisasi pengusaha, serikat pekerja atau buruh, DPR RI, serta kementerian terkait.
Yassierli juga menyampaikan perlunya koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Presiden.
Pelibatan berbagai pihak diharapkan memberikan ruang pembahasan sebelum ketentuan final ditetapkan.
BELUM ADA KEPUTUSAN MEMBENTUK LEMBAGA BARU
Menaker juga mendapatkan pertanyaan mengenai kemungkinan pembentukan lembaga khusus untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut belum diputuskan dan masih perlu dikaji dalam peraturan turunan.
Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pengelolaan akan dilakukan oleh lembaga yang sudah tersedia atau menggunakan mekanisme lainnya.
Masyarakat sebaiknya menunggu keputusan resmi.
PEKERJA TIDAK PERLU LANGSUNG PERCAYA INFORMASI VIRAL
Informasi mengenai pesangon dapat memengaruhi kekhawatiran pekerja maupun perusahaan.
Karena itu, setiap kabar yang menyebut kewajiban pembayaran baru, perubahan lembaga pengelola, atau ketentuan pemotongan dana perlu diperiksa.
Sumber yang dapat digunakan antara lain Kementerian Ketenagakerjaan dan dokumen peraturan resmi.
Informasi dari media sosial sebaiknya tidak dijadikan dasar tunggal untuk mengambil keputusan.
ATURAN TETAP MENUNGGU PROSES RESMI
Pemerintah menyatakan akan menyampaikan perkembangan setelah tahapan pembahasan, penyusunan, dan penetapan peraturan selesai.
Hingga 17 November 2026, belum ada kepastian teknis mengenai pengelola dana cadangan pesangon dari keterangan Menaker tersebut.
Bagi pekerja dan pengusaha, langkah paling tepat adalah mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang sedang berlaku sambil memantau pengumuman resmi pemerintah.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir