KebonCinta.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan rencana penerapan kebijakan kenaikan kelas yang tidak lagi dilakukan secara otomatis bagi peserta didik.
Melalui kebijakan yang masih dipersiapkan tersebut, penentuan kenaikan kelas akan mempertimbangkan hasil belajar akademik sekaligus perkembangan karakter siswa.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu'ti setelah menghadiri kegiatan koordinasi pengembangan kompetensi guru sekolah dasar dalam mengajar Bahasa Inggris di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
KENAIKAN KELAS TIDAK HANYA BERDASARKAN NILAI
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa rencana kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Menurutnya, penentuan kenaikan kelas tidak semata-mata didasarkan pada pencapaian akademik peserta didik.
Aspek nonakademik, terutama perilaku dan akhlak mulia, juga akan menjadi bagian dari pertimbangan.
Pendekatan tersebut diharapkan mendorong sekolah memperhatikan perkembangan peserta didik secara lebih menyeluruh.
KARAKTER SISWA MENJADI PERHATIAN
Baca Juga: Bukan Cuma Guru! Ini Formasi Prioritas CPNS 2026, Ada Polisi Hutan hingga Manggala Agni
Pemerintah menilai bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual tinggi.
Sekolah juga memiliki tanggung jawab membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki perilaku baik.
Karena itu, pengembangan karakter dipandang sebagai bagian penting dalam proses pendidikan.
Penilaian karakter tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk memberikan keputusan secara sewenang-wenang kepada peserta didik.
Penerapannya tetap memerlukan ketentuan serta mekanisme penilaian yang jelas dan adil.
KEPUTUSAN MELIBATKAN PARA GURU
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa penentuan kenaikan kelas nantinya akan dilakukan melalui rapat bersama para guru.
Proses tersebut tidak hanya melibatkan wali kelas, tetapi juga guru mata pelajaran lainnya.
Keterlibatan sejumlah guru diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan siswa.
Dengan demikian, keputusan kenaikan kelas bukan sekadar hasil penilaian satu orang pendidik.
Mekanisme rinci mengenai rapat penentuan kenaikan kelas masih perlu diatur lebih lanjut oleh kementerian.
APAKAH KEBIJAKAN SUDAH BERLAKU?
Meskipun telah disampaikan kepada publik, rencana tersebut belum boleh dianggap sebagai aturan teknis final yang berlaku seragam di seluruh sekolah.
Mendikdasmen menyatakan mekanisme pelaksanaannya masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri.
Artinya, sekolah tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku hingga tersedia dasar hukum serta pedoman pelaksanaan terbaru.
Orang tua siswa juga tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa anak akan otomatis tidak naik kelas jika memiliki catatan perilaku tertentu.
Penentuan kenaikan kelas tetap membutuhkan penilaian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara pendidikan.
DAMPAK BAGI GURU DAN ORANG TUA
Apabila kebijakan tersebut diterapkan, guru perlu memperhatikan hasil pembelajaran dan perkembangan karakter siswa secara bersamaan.
Sekolah juga perlu memiliki mekanisme komunikasi yang baik dengan orang tua agar perkembangan peserta didik dapat dipantau sepanjang tahun.
Bagi orang tua, rencana kebijakan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui angka rapor.
Kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan kebiasaan belajar juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter anak.
PANTAU ATURAN RESMI KEMENDIKDASMEN
Masyarakat dapat mengikuti perkembangan rencana kebijakan tersebut melalui situs https://www.kemendikdasmen.go.id.
Sekolah disarankan menunggu petunjuk resmi mengenai standar penilaian, mekanisme rapat guru, dan ketentuan pelaksanaan.
Sampai aturan lebih lanjut diterbitkan, pernyataan mengenai kenaikan kelas nonotomatis harus dipahami sebagai arah kebijakan yang sedang dipersiapkan, bukan keputusan final untuk seluruh peserta didik.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir