KebonCinta.com — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materiil terkait pembatasan perekaman audio dan video ketika wajib pajak atau kuasanya bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025 yang diajukan seorang kuasa wajib pajak bernama Fungsiawan.
Meski permohonan ditolak, MK memberikan penegasan penting mengenai hak wajib pajak untuk memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan perpajakan.
Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan kerahasiaan pajak tidak boleh digunakan pejabat untuk menutup seluruh akses informasi yang sebenarnya menjadi hak wajib pajak.
Lantas, apakah setelah putusan MK, wajib pajak dilarang merekam petugas pajak saat pemeriksaan?
Baca Juga: Putusan MK Tuai Kritik, Anggaran Pendidikan Masih Bisa Membiayai MBG hingga 2027
Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 211/PUU-XXIII/2025 dalam sidang pleno pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Fungsiawan.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 34 ayat (1) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pasal tersebut pada dasarnya mengatur kewajiban pejabat menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak.
Namun, menurut pemohon, ketentuan itu telah ditafsirkan terlalu luas sehingga membatasi hak wajib pajak maupun kuasanya.
Fungsiawan menilai pembatasan perekaman dapat menghambat proses dokumentasi ketika wajib pajak berhadapan dengan petugas pajak.
Menurutnya, rekaman audio dan video diperlukan untuk menyimpan informasi, memastikan transparansi, dan mendukung pembelaan dalam proses perpajakan.
Pemohon juga mempersoalkan penafsiran DJP terhadap istilah pihak lain dalam ketentuan kerahasiaan pajak.
Ia berpendapat bahwa wajib pajak dan kuasanya tidak seharusnya dianggap sebagai pihak luar ketika meminta informasi mengenai pemeriksaan atas kewajiban perpajakannya sendiri.
Karena itu, Fungsiawan meminta MK memberikan pemaknaan tambahan terhadap norma yang diuji, termasuk memperjelas posisi kuasa wajib pajak.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi wajib pajak dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.
Ketentuan mengenai penunjukan kuasa terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP.
Menurut Mahkamah, hak atas informasi perpajakan pada dasarnya melekat pada wajib pajak.
Sementara itu, kuasa yang ditunjuk secara sah dapat menjalankan hak tersebut atas nama wajib pajak.
Karena mekanisme perwakilan sudah diatur, MK menilai tidak diperlukan penambahan frasa khusus mengenai kuasa wajib pajak dalam Pasal 34 ayat (1).
Namun, putusan ini sekaligus menegaskan bahwa kuasa yang memiliki kewenangan sah tetap harus diberikan akses terhadap informasi yang diperlukan.
Salah satu bagian penting dalam pertimbangan MK adalah penegasan mengenai batas kewenangan pejabat pajak.
Mahkamah menyatakan bahwa aturan kerahasiaan dibuat untuk melindungi informasi wajib pajak, bukan untuk menghalangi pemilik informasi memperoleh haknya.
Karena itu, pejabat pajak tidak boleh menggunakan alasan kerahasiaan secara berlebihan.
Wajib pajak maupun kuasanya yang sah harus dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pemeriksaannya.
Akses tersebut mencakup tahapan penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan hingga pembahasan akhir.
Meski demikian, akses tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan informasi pihak lain.
Pertanyaan ini menjadi inti perhatian publik setelah gugatan ditolak.
MK menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan tidak secara tegas memberikan hak kepada wajib pajak untuk merekam audio, video, ataupun melakukan siaran langsung selama pemeriksaan.
Mahkamah juga menilai aktivitas perekaman bukan bagian yang secara khusus diatur dalam prosedur pemeriksaan pajak.
Karena itu, persoalan pembatasan rekaman lebih berkaitan dengan pelaksanaan aturan dan ketentuan teknis, bukan konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) UU KUP yang diuji.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai izin bebas merekam pejabat pajak.
Sebaliknya, penolakan gugatan juga tidak berarti MK menetapkan bahwa seluruh bentuk perekaman di kantor pajak pasti dilarang.
Ketentuan yang berlaku pada situasi konkret tetap harus diperhatikan.
Selain menjelaskan hak memperoleh informasi, MK mengingatkan pentingnya perlindungan data perpajakan.
Kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya berlaku bagi petugas dan tenaga ahli perpajakan.
Wajib pajak dan kuasa wajib pajak juga harus memperhatikan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007.
Perlindungan diperlukan karena pemeriksaan dapat melibatkan informasi keuangan, transaksi usaha, dan data pihak lain yang bersifat sensitif.
Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kebebasan merekam tanpa pembatasan dapat meningkatkan risiko kebocoran data.
Namun, perlindungan kerahasiaan harus diterapkan secara proporsional dan tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh informasi pemeriksaan.
Baca Juga: Putusan MK soal Syarat Pendidikan Gibran Dinanti, Perkara Masuk Tahap Penentuan
Putusan MK memberikan kejelasan mengenai perbedaan antara hak mengakses informasi dan hak melakukan perekaman.
Wajib pajak memiliki kepentingan sah untuk mengetahui proses pemeriksaan yang menyangkut dirinya.
Sementara itu, kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan dapat mewakili wajib pajak dalam memperoleh informasi terkait.
Apabila membutuhkan dokumentasi pemeriksaan, wajib pajak dapat meminta dokumen resmi yang tersedia serta mengikuti prosedur permintaan informasi yang berlaku.
Untuk perekaman audio dan video, wajib pajak sebaiknya terlebih dahulu meminta penjelasan mengenai ketentuan atau izin yang diperlukan.
Langkah tersebut penting agar kebutuhan dokumentasi tidak bertentangan dengan aturan kerahasiaan ataupun prosedur pemeriksaan.
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025 mengenai ketentuan kerahasiaan pajak yang dipersoalkan terkait larangan perekaman.
Meski demikian, MK menegaskan bahwa wajib pajak dan kuasanya yang sah tetap memiliki hak mengakses informasi pemeriksaan.
Mahkamah juga mengingatkan bahwa pejabat pajak tidak boleh menjadikan kerahasiaan sebagai alasan untuk menutup seluruh informasi secara sewenang-wenang.
Putusan ini memperjelas bahwa hak memperoleh informasi perpajakan tidak sama dengan hak melakukan perekaman audio dan video.
Keduanya harus dipahami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir