Daerah
Hilmi An Naufal

Pajak Kendaraan Jawa Barat Baru Capai 76 Persen, DPRD Usulkan Pembayaran Pajak Digabung Cicilan Motor

Pajak Kendaraan Jawa Barat Baru Capai 76 Persen, DPRD Usulkan Pembayaran Pajak Digabung Cicilan Motor

16 November 2026 | 20:15

SeCirebon.com — Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Dudy Pamuji, mengusulkan inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan jadwal angsuran kredit kendaraan.

Usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Sabtu, 14 November 2026.

Gagasan ini muncul setelah realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui skema opsen dilaporkan baru mencapai sekitar 76 persen dari target.

PAJAK KENDARAAN BARU MENCAPAI 76 PERSEN

Baca Juga: Guru dan Siswa SMAN 1 Tual Ciptakan Kapal Amfibi Bertenaga Surya untuk Angkut Sampah 

Menurut Dudy, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan penting untuk mendukung anggaran daerah.

Berdasarkan evaluasi yang disampaikannya, realisasi penerimaan melalui skema opsen masih berada di angka 76 persen dari sasaran tahun 2026.

Capaian tersebut menjadi perhatian karena penerimaan daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik.

Namun, angka 76 persen menunjukkan capaian terhadap target penerimaan, bukan berarti 76 persen pemilik kendaraan telah membayar pajak.

CICILAN MOTOR DAN PAJAK DINILAI MEMBERATKAN

Dudy menyoroti kondisi masyarakat yang membeli kendaraan melalui pembiayaan kredit.

Sebagian pemilik kendaraan harus membayar cicilan setiap bulan, tetapi pada waktu tertentu juga menghadapi kewajiban membayar pajak tahunan.

Bagi rumah tangga dengan kemampuan keuangan terbatas, kedua kewajiban tersebut dapat menimbulkan tekanan ketika jatuh tempo berdekatan.

Karena itu, ia mengusulkan pembayaran pajak yang lebih terintegrasi dengan jadwal angsuran kendaraan.

BAGAIMANA GAGASAN PEMBAYARAN PAJAK TERSEBUT?

Dalam usulan tersebut, kewajiban pajak dapat diselaraskan dengan pembayaran cicilan kendaraan.

Tujuannya agar pemilik kendaraan lebih mudah merencanakan pengeluaran.

Sebagai gambaran, seseorang yang sedang mencicil sepeda motor dapat menyisihkan pembayaran pajak melalui mekanisme yang terjadwal.

Akan tetapi, rincian sistem, besaran pembayaran, serta perusahaan pembiayaan yang mungkin dilibatkan belum diumumkan.

Gagasan ini juga belum dapat dianggap sebagai fasilitas cicilan pajak yang sudah tersedia di seluruh Jawa Barat.

USULAN DIBAHAS DI KUNINGAN

Dudy menyampaikan gagasan tersebut dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula BKPSDM Kabupaten Kuningan.

Sosialisasi melibatkan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat dan dihadiri ratusan warga dari Kecamatan Kramatmulya serta wilayah sekitarnya.

Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan daerah.

Melalui dialog dengan warga, pemerintah dan DPRD dapat memperoleh masukan mengenai hambatan pembayaran pajak.

BELUM MENJADI KEBIJAKAN RESMI

Masyarakat perlu membedakan antara usulan anggota DPRD dan keputusan pemerintah yang sudah berlaku.

Hingga informasi tersebut diterbitkan pada 15 November 2026, belum ada penjelasan bahwa mekanisme pembayaran pajak kendaraan bersama cicilan kredit telah diterapkan secara umum.

Pemilik kendaraan tetap harus mengikuti ketentuan pembayaran pajak yang berlaku.

Jangan menunda kewajiban pajak tahunan dengan alasan menunggu kebijakan baru yang belum ditetapkan.

LAYANAN DIGITAL SAMSAT TETAP DAPAT DIMANFAATKAN

Dudy juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat digital yang tersedia.

Penggunaan layanan elektronik dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengikuti prosedur pembayaran sesuai ketentuan.

Namun, jenis transaksi yang dapat dilakukan bergantung pada layanan dan persyaratan masing-masing kanal.

Masyarakat dianjurkan menggunakan aplikasi atau situs yang diumumkan pemerintah.

PAJAK DAERAH UNTUK PELAYANAN MASYARAKAT

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan layanan publik.

Karena itu, pemerintah perlu berupaya meningkatkan kepatuhan melalui layanan yang mudah digunakan.

Di sisi lain, masyarakat mempunyai kewajiban memenuhi ketentuan perpajakan.

Usulan dari DPRD Jawa Barat diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan untuk mengembangkan sistem pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tags:
pajak kendaraan Jawa Barat 2026 cicilan pajak motor DPRD Jabar pajak motor kredit Bapenda Jawa Barat Samsat digital pajak kendaraan Kuningan.

Komentar Pengguna