ASN & Karier
Hilmi An Naufal

Pemerintah Perpanjang Masa Kerja 172.323 Guru Non-ASN di Sekolah Negeri, Berlaku bagi yang Terdata Dapodik

Pemerintah Perpanjang Masa Kerja 172.323 Guru Non-ASN di Sekolah Negeri, Berlaku bagi yang Terdata Dapodik

17 November 2026 | 14:16

KebonCinta.com — Pemerintah memutuskan memperpanjang masa kerja sekitar 172.323 guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang mengajar di sekolah negeri dan telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.

Kebijakan tersebut menyasar guru dengan perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.

Selain guru di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, keputusan tersebut juga berkaitan dengan sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.

Informasi resmi dipublikasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 15 November 2026.

172.323 GURU MENJADI SASARAN

Baca Juga: Mitos atau Fakta: Kenapa Ban Mobil Listrik Disebut Jauh Lebih Cepat Aus Dibanding Mobil Biasa? 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan pemerintah mengenai perpanjangan masa kerja tenaga pendidik non-ASN.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembahasan mengenai kepastian status kepegawaian bagi tenaga yang telah bekerja di instansi pemerintah.

Syarat yang ditegaskan adalah guru mengajar di sekolah negeri, tercatat dalam Dapodik, dan memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.

Karena itu, angka 172.323 tidak boleh diartikan mencakup seluruh guru honorer tanpa melihat status serta ketentuan yang berlaku.

DIBAHAS BERSAMA DPR RI

Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi finalisasi status ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu lintas profesi.

Rapat dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Jakarta.

Pertemuan melibatkan pemerintah serta unsur pimpinan DPR untuk membahas persoalan status dan kesinambungan pekerjaan tenaga non-ASN.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga diundang menghadiri pembahasan tersebut.

GURU KEMENAG TURUT DIPERHATIKAN

Selain 172.323 guru non-ASN sekolah negeri, pemerintah menyebut sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.

Angka kedua kelompok perlu dibedakan karena berasal dari lingkungan pengelolaan yang berbeda.

Pelaksanaan kebijakan tetap membutuhkan proses administrasi sesuai instansi yang bertanggung jawab.

Guru perlu memeriksa informasi individual melalui sekolah atau instansi terkait, bukan hanya berdasarkan angka nasional.

PEMERINTAH BAHAS STATUS PPPK PARUH WAKTU

Rapat koordinasi turut menghasilkan keputusan mengenai peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Pembahasan mencakup beberapa bidang pekerjaan, termasuk guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, dan tenaga teknis.

Pemerintah menyatakan penerapannya akan dilakukan bertahap mulai 1 Januari 2027.

Namun, perpanjangan masa kerja guru non-ASN dan perubahan status PPPK merupakan dua keputusan yang perlu dibedakan.

Perpanjangan kontrak tidak otomatis berarti setiap guru langsung diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa proses administrasi.

KESEMPATAN SELEKSI CPNS JUGA DIBAHAS

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut membahas kesempatan bagi PPPK yang memenuhi ketentuan untuk mengikuti seleksi CPNS 2027.

Kementerian terkait juga menyampaikan rencana rekrutmen CPNS 2026.

Meskipun demikian, rencana pengumuman seleksi tidak sama dengan dibukanya pendaftaran untuk seluruh formasi pada tanggal tertentu.

Calon pelamar harus menunggu informasi resmi mengenai jabatan, persyaratan, kuota, dan jadwal.

KEPASTIAN KERJA PENTING BAGI SEKOLAH

Perpanjangan masa kerja dapat membantu menjaga kesinambungan layanan pendidikan karena sekolah masih membutuhkan tenaga guru yang telah menjalankan tugasnya.

Kepastian administrasi juga penting agar guru memperoleh informasi yang jelas mengenai kelanjutan pekerjaan.

Bagi sekolah, perubahan status dan pengelolaan tenaga pendidik perlu direncanakan agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.

GURU DIIMBAU MEMERIKSA DATA DAPODIK

Guru yang merasa termasuk sasaran kebijakan dapat berkoordinasi dengan kepala sekolah dan operator Dapodik.

Pastikan data identitas, riwayat penugasan, serta informasi kepegawaian telah tercatat dengan benar.

Jangan mengirimkan dokumen pribadi kepada pihak yang menjanjikan pengangkatan atau perpanjangan kontrak dengan imbalan biaya.

Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian lebih baik bagi tenaga pendidik non-ASN, dengan pelaksanaan mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku.

Tags:
guru non-ASN 2026 guru honorer Dapodik perpanjangan kontrak guru 172323 guru PPPK Paruh Waktu PPPK Penuh waktu CPNS 2027 Kemendikdasmen.

Komentar Pengguna