SeCirebon.com — Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyiapkan 468 petugas pendata tingkat rukun warga (RW) untuk memperbarui data potensi pajak kendaraan bermotor.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) guna memperkuat pendapatan daerah.
Program ditandai dengan pembukaan bimbingan teknis di Kantor Samsat Kabupaten Kuningan pada Senin, 16 November 2026.
PENDATAAN MENJANGKAU TINGKAT RW
Sebanyak 468 petugas disiapkan untuk menjalankan pendataan dan pemutakhiran informasi kendaraan pada lingkungan masing-masing.
Pelaksanaan program juga melibatkan pengawas desa dan kelurahan serta verifikator kecamatan.
Pendekatan berbasis lingkungan diharapkan membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih terperinci.
Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak dan meningkatkan ketepatan perencanaan.
BUPATI KUNINGAN MEMBUKA BIMTEK
Baca Juga: Job Fair Kolaka 2026 Buka 470 Lowongan dari 22 Perusahaan, Berlangsung hingga 18 November
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi PKB dan BBNKB Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW), atau Samsat Kabupaten Kuningan.
Program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
MENGAPA DATA KENDARAAN PERLU DIPERBARUI?
Data kendaraan dapat berubah seiring terjadinya jual beli, perpindahan kepemilikan, dan perubahan administrasi.
Informasi yang tidak diperbarui berpotensi menyulitkan pemetaan kewajiban serta penerimaan pajak daerah.
Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang akurat untuk memahami kondisi di lapangan.
Pemutakhiran tersebut juga diharapkan membantu memetakan wilayah yang memerlukan pelayanan atau sosialisasi lebih lanjut.
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Menurut Bupati Dian, optimalisasi pajak merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan yang memadai guna mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.
Penerimaan dari sektor kendaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembiayaan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Namun, peningkatan potensi pajak tidak otomatis berarti target penerimaan langsung tercapai.
Hasilnya masih bergantung pada ketepatan data, kepatuhan wajib pajak, serta pelaksanaan kebijakan.
BUKAN OTOMATIS ADA PAJAK BARU
Pendataan kendaraan perlu dibedakan dari perubahan tarif atau penetapan jenis pajak baru.
Laporan mengenai kegiatan ini tidak menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan mengumumkan tarif PKB atau BBNKB baru pada 16 November.
Karena itu, masyarakat tidak perlu menganggap kedatangan petugas pendata sebagai bukti munculnya pungutan tambahan.
Kewajiban pajak tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
MASYARAKAT PERLU MEMASTIKAN IDENTITAS PETUGAS
Apabila terdapat kegiatan pendataan kendaraan di lingkungan tempat tinggal, masyarakat sebaiknya memastikan petugas memiliki identitas dan penugasan yang dapat dikonfirmasi.
Informasi mengenai pembayaran pajak hendaknya diperoleh melalui saluran resmi Samsat atau instansi berwenang.
Warga juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang meminta transfer pembayaran ke rekening pribadi dengan mengatasnamakan program pendataan.
PEMBANGUNAN MEMBUTUHKAN DATA YANG TEPAT
Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap pendataan tingkat RW membantu memperkuat kualitas informasi kendaraan bermotor.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat merencanakan peningkatan penerimaan secara terukur.
Program ini menjadi salah satu langkah penguatan administrasi perpajakan daerah melalui kerja sama pemerintah provinsi, kabupaten, dan aparat lingkungan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir