Keboncinta.com-- Rencana perluasan pendidikan gratis kembali menjadi perhatian masyarakat setelah pemerintah menyampaikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.
Pemerintah saat ini menyiapkan penerapan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD/TK hingga pendidikan dasar dan menengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 23 September 2026 memberikan arahan mengenai penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Cakupannya disebut meliputi PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan penyiapan skema dan pembiayaan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyusun mekanisme agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Salah satu perkembangan yang menarik perhatian adalah masuknya pendidikan anak usia dini dalam arah kebijakan tersebut.
Pemerintah menyampaikan bahwa layanan pendidikan gratis di sekolah negeri akan dimulai dari jenjang PAUD/TK dan berlanjut hingga pendidikan menengah. Dengan demikian, perluasan akses pendidikan tidak hanya berfokus pada SD, SMP, atau SMA, tetapi juga menyentuh pendidikan pada usia dini.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah sebelum pendidikan dasar. Pemerintah memandang pendidikan usia dini sebagai bagian penting dalam membangun kesiapan belajar anak.
Untuk mendukung pembiayaan pendidikan, pemerintah selama ini menggunakan sejumlah instrumen, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kemendikdasmen menyebut BOS diberikan kepada peserta didik di sekolah negeri maupun swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan.
Perluasan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembebasan atau dukungan biaya. Kualitas proses pembelajaran juga menjadi bagian yang diperhatikan pemerintah.
Kemendikdasmen menempatkan peningkatan kompetensi guru sebagai salah satu bagian dari upaya memperbaiki mutu pendidikan. Berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas pendidik terus dilakukan agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan kebutuhan peserta didik.
Pada 2026, misalnya, pemerintah menjalankan sejumlah program penguatan kompetensi guru, termasuk pelatihan pembelajaran mendalam serta pengintegrasian literasi digital, pemrograman, dan etika kecerdasan buatan dalam pembelajaran.
Artinya, perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik diarahkan untuk berjalan bersamaan. Pendidikan yang semakin mudah dijangkau tetap membutuhkan tenaga pengajar dan fasilitas pembelajaran yang memadai.
Selain pendidikan pada jenjang PAUD hingga menengah, pemerintah juga menyampaikan rencana untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri atau PTN.
Namun, berbeda dengan arahan mengenai sekolah negeri, skema pendidikan tinggi tersebut masih berada dalam tahap pematangan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan mekanisme agar kebijakan tersebut dapat diterapkan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara kebijakan pendidikan gratis yang sedang disiapkan pada jenjang sekolah negeri dengan rencana pembebasan biaya pendidikan di PTN yang masih membutuhkan proses lebih lanjut.
Belum tepat jika rencana tersebut dipahami sebagai ketentuan bahwa seluruh biaya kuliah di semua PTN sudah otomatis gratis. Detail mengenai sasaran penerima, bentuk pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, dan waktu penerapan masih menunggu kebijakan resmi berikutnya.
Pemerintah juga terus mengembangkan skema bantuan pendidikan untuk memperluas kesempatan belajar masyarakat.
Program Indonesia Pintar menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk membantu peserta didik dari keluarga yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Pada 2026, pemerintah juga memperluas sasaran PIP hingga murid TK dari keluarga tidak mampu.
Selain itu, kebijakan anggaran pendidikan 2027 menempatkan sekolah gratis sebagai salah satu prioritas nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dalam rencana tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta bantuan perlengkapan sekolah.
Hal ini menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tidak hanya mengandalkan satu program. Berbagai bentuk dukungan pembiayaan, operasional sekolah, bantuan peserta didik, serta peningkatan kualitas pendidik disiapkan secara bertahap.
Dengan adanya arahan pemerintah mengenai pendidikan gratis di sekolah negeri, masyarakat kini perlu menunggu rincian penerapannya.
Pemerintah masih menyiapkan skema agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat. Karena itu, informasi mengenai teknis pelaksanaan, cakupan pembiayaan, serta tahapan penerapan sebaiknya mengacu pada regulasi dan pengumuman resmi.
Yang sudah disampaikan pemerintah adalah komitmen memperluas layanan pendidikan gratis dan bermutu di sekolah negeri dari PAUD/TK hingga pendidikan menengah. Sementara rencana pendidikan tinggi negeri gratis masih dalam proses penghitungan dan pematangan.
Dengan demikian, arah kebijakan pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada memperluas akses agar lebih banyak anak dapat bersekolah, tetapi juga pada pembiayaan, kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan keberlanjutan program agar layanan pendidikan dapat berjalan secara lebih merata.