KebonCinta.com - Kebijakan penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menerapkannya mulai tahun ajaran 2027.
Kebijakan ini sekaligus membuka kembali pembahasan mengenai perjalanan sistem penjurusan yang telah mengalami berbagai perubahan dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Selama ini, masyarakat lebih akrab dengan pembagian jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa. Padahal, sistem peminatan di SMA pernah memiliki format yang jauh lebih beragam, mengikuti arah kebijakan kurikulum pada masanya.
Baca Juga: Contoh Inovasi Pembelajaran untuk RPL PPG Kemenag 2026: Modul, Video, PTK, dan Karya Guru
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa aturan mengenai penjurusan sebenarnya tidak pernah dicabut.
"Kalau penjurusan itu udah jelas kok bahwa regulasinya masih tetap berlaku tidak berubah, PP 17/2010 tidak pernah dicabut tentang aturan penjurusan," tuturnya dalam taklimat media TKA di Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, pemerintah melakukan evaluasi untuk menyesuaikan pelaksanaan penjurusan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik saat ini.
Sistem penjurusan SMA di Indonesia bukan kebijakan yang baru muncul. Perubahan formatnya dapat ditelusuri sejak kurikulum 1968. Pada periode tersebut, SMA dibagi menjadi tiga kelompok, yakni jurusan A, B, dan C. Masing-masing memiliki bidang studi dengan jumlah yang berbeda.
Memasuki kurikulum 1975, pembagian tersebut disederhanakan menjadi dua kelompok utama, yaitu IPA dan IPS. Namun, perkembangan kebutuhan pendidikan kemudian mendorong pemerintah memperluas pilihan peminatan.
Pada kurikulum 1984, penjurusan berkembang menjadi beberapa kelompok. Di antaranya A1 yang berfokus pada ilmu fisika, A2 untuk ilmu biologi, A3 untuk ilmu sosial, serta A4 untuk ilmu budaya. Dalam perkembangannya, muncul pula A5 yang berorientasi pada ilmu agama.
Perubahan kembali terjadi melalui Kurikulum 1994. Pada periode ini, siswa memperoleh program umum terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan jurusan menjelang kelas tiga. Pilihannya meliputi Bahasa, IPA, dan IPS.
Selanjutnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 tetap mempertahankan pola penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Penentuan jurusan umumnya dilakukan ketika siswa memasuki kelas XI.
Sementara itu, Kurikulum 2013 membawa pendekatan yang berbeda. Sistem peminatan lebih ditonjolkan melalui pilihan mata pelajaran, pendalaman minat, dan lintas minat. Dengan demikian, siswa tidak hanya diarahkan berdasarkan pembagian jurusan secara konvensional.
Kemendikdasmen kini menyiapkan pendekatan baru untuk pelaksanaan penjurusan pada 2027. Pemerintah tidak sekadar mengembalikan pembagian jurusan seperti yang pernah diterapkan sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan ketertarikan siswa.
Salah satu perubahan yang disiapkan adalah penggunaan Asesmen Bakat dan Minat (ABM) sebelum peserta didik menentukan pilihan jurusan. Asesmen tersebut akan dilaksanakan secara rutin oleh tim Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik).
Selain itu, sistem baru dirancang lebih fleksibel. Siswa yang mengalami perubahan minat selama proses pembelajaran nantinya dapat mengajukan perpindahan jurusan.
Pendekatan tersebut menjadi pembeda penting dibandingkan pola penjurusan sebelumnya yang cenderung menempatkan siswa pada pilihan tertentu untuk jangka waktu lebih panjang.
Dengan rencana penerapan pada 2027, tantangan berikutnya adalah memastikan sekolah memiliki kesiapan dalam menyediakan pilihan pembelajaran, tenaga pendidik, serta mekanisme perpindahan jurusan yang jelas.
Penjurusan seharusnya tidak hanya menjadi cara mengelompokkan siswa berdasarkan bidang akademik, tetapi juga menjadi sarana membantu mereka mengembangkan potensi sesuai kemampuan dan rencana masa depan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir