KebonCinta.com — Anggaran tunjangan guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Jika digabungkan antara guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN, total anggaran tunjangan tersebut mencapai sekitar Rp 91,4 triliun.
Kenaikan anggaran ini berkaitan dengan bertambahnya jumlah guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik dan menerima tunjangan profesi.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut bukan berarti nominal tunjangan yang diterima setiap guru mengalami kenaikan. Peningkatan terjadi karena jumlah guru penerima tunjangan semakin banyak.
"Kenapa naik? bukan naik jumlahnya untuk per orang ya, tapi naik jumlahnya keseluruhan," tutur Nunuk dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Nunuk, total anggaran tunjangan guru di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp 90 triliun atau sekitar Rp 91,4 triliun. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Baca Juga: Cara Memeriksa Kesesuaian Tujuan, Kegiatan, dan Asesmen pada Perangkat Pembelajaran PPG
Nunuk menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan anggaran tunjangan guru adalah percepatan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu.
Melalui program tersebut, semakin banyak guru memperoleh sertifikat pendidik sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi. Dengan bertambahnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan, kebutuhan anggaran tunjangan pun ikut meningkat.
Sekretaris Ditjen GTK Kemendikdasmen, Temu Ismail, menambahkan bahwa tunjangan guru saat ini disalurkan setiap bulan. Ia juga menjelaskan bahwa percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru dalam beberapa tahun terakhir berkontribusi terhadap peningkatan anggaran.
Pada 2024, jumlah peserta PPG tercatat hampir 800 ribu orang. Sementara pada 2025, jumlah pesertanya mencapai hampir 400 ribu orang.
Percepatan tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah guru yang berhak menerima tunjangan profesi. Kondisi ini turut menjelaskan mengapa anggaran tunjangan guru pada 2026 mengalami peningkatan cukup besar.
Temu Ismail memaparkan bahwa anggaran tunjangan bagi guru ASN pada 2026 mencapai Rp 70,64 triliun. Anggaran tersebut mencakup tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), dan dana tambahan penghasilan (DTP).
Secara keseluruhan, anggaran tersebut telah disalurkan kepada 1.708.237 guru ASN. Berikut rincian jumlah penerimanya:
Ketiga jenis bantuan tersebut memiliki sasaran penerima dan ketentuan masing-masing. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi, sedangkan tunjangan khusus ditujukan bagi guru yang bertugas di wilayah dengan kondisi khusus sesuai ketentuan pemerintah.
Sementara itu, dana tambahan penghasilan merupakan bantuan bagi guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan penerimaan.
Selain guru ASN, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tunjangan guru non-ASN. Pada 2026, anggaran untuk kelompok ini mencapai Rp 20,21 triliun.
Anggaran tersebut mencakup tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru yang disalurkan kepada 916.075 guru. Rinciannya meliputi:
Khusus untuk insentif guru, pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp 400 ribu per bulan. Program tersebut didukung anggaran sekitar Rp 1,5 triliun.
Temu Ismail menyebut percepatan PPG pada 2024 dan 2025 turut meningkatkan kebutuhan anggaran tunjangan bagi guru non-ASN.
"Dengan adanya percepatan PPG di 2024-2025 cukup siginifikan, itu total hampir lebih Rp 20 triliun, tepatnya Rp 20,21 triliun itu aneka tunjangan guru non-ASN," kata Temu.
Baca Juga: Tips Menjawab Studi Kasus PPG: Menghubungkan Masalah, Tindakan, Hasil, dan Refleksi
Jika anggaran guru ASN sebesar Rp 70,64 triliun digabungkan dengan anggaran guru non-ASN sebesar Rp 20,21 triliun, totalnya mencapai Rp 90,85 triliun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya dukungan anggaran pemerintah untuk tunjangan tenaga pendidik pada 2026. Namun, peningkatan total anggaran tidak berarti setiap guru memperoleh kenaikan nominal tunjangan.
Besarnya anggaran lebih dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan sebagai penerima, terutama setelah percepatan program PPG.
Dengan demikian, penyelesaian pendidikan profesi guru menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses terhadap tunjangan profesi. Guru yang belum mendapatkan tunjangan tetap perlu memperhatikan persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku agar dapat memperoleh hak sesuai aturan pemerintah.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir