KebonCinta.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon menyiapkan penertiban bangunan liar dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang ruas Jalan Kanci–Sindanglaut, Jawa Barat.
Rencana tersebut disampaikan setelah Satpol PP sebelumnya melaksanakan kegiatan penataan di kawasan Jalan Fatahillah.
Informasi mengenai rencana perluasan penertiban dipublikasikan Radar Cirebon pada Senin, 9 November 2026.
KAWASAN KANCI–SINDANGLAUT MENJADI SASARAN
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Cirebon, Soko Guruning Gemi, menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan penertiban pada jalur Kanci–Sindanglaut.
Sasaran kegiatan mencakup bangunan liar dan aktivitas PKL yang dinilai membutuhkan penataan sesuai ketentuan.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengatur penggunaan ruang publik.
Namun, hingga informasi diterbitkan, kegiatan pada ruas Kanci–Sindanglaut masih berada dalam tahap persiapan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan rencana penertiban dengan tindakan pembongkaran yang sudah dilaksanakan.
DIAWALI DENGAN TAHAPAN TEGURAN
Baca Juga: BPVP Padang Gelar Tes Pemagangan Nasional 10 November 2026, Cek Dokumen dan Ketentuan Pesertanya
Satpol PP menegaskan bahwa proses penertiban tidak dilakukan tanpa prosedur.
Salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah pemberian teguran kepada pihak yang mendirikan atau menggunakan bangunan pada lokasi yang menjadi sasaran.
Teguran merupakan bagian dari prosedur administrasi sebelum tindakan penertiban lebih lanjut dilakukan.
Soko menjelaskan bahwa pihaknya ingin melaksanakan penataan secepat mungkin, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pendekatan tersebut diperlukan agar kegiatan berjalan secara tertib dan memiliki dasar administratif yang jelas.
SETELAH PENATAAN JALAN FATAHILLAH
Rencana di Kanci–Sindanglaut merupakan kelanjutan dari kegiatan penertiban di Jalan Fatahillah.
Satpol PP Kabupaten Cirebon tidak hanya memusatkan perhatian pada satu kawasan, melainkan juga mempertimbangkan sejumlah lokasi lainnya.
Penataan dilakukan terhadap titik-titik yang dinilai membutuhkan pengawasan terkait keberadaan bangunan liar dan kegiatan PKL.
Pemerintah daerah berharap proses penertiban dapat berlangsung sesuai aturan.
RUAS JALAN NASIONAL JUGA MASUK AGENDA
Selain Kanci–Sindanglaut, sejumlah ruas jalan nasional yang melintasi Kabupaten Cirebon disebut masuk dalam rencana penertiban berikutnya.
Namun, belum disebutkan secara lengkap lokasi dan jadwal tindakan untuk seluruh ruas jalan tersebut.
Pemerintah masih perlu menyelesaikan tahapan persiapan sebelum pelaksanaan di lapangan.
Karena itu, informasi mengenai jadwal pembongkaran pada lokasi tertentu harus menunggu pemberitahuan resmi Satpol PP.
DAMPAK TERHADAP PEDAGANG PERLU DIPERHATIKAN
Penataan ruang publik dapat berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang yang berusaha di tepi jalan.
Bagi para pedagang, kepastian mengenai area yang menjadi sasaran, tahapan teguran, dan waktu pelaksanaan merupakan informasi penting.
Masyarakat yang memiliki bangunan atau usaha pada lokasi tersebut sebaiknya mengikuti pemberitahuan dari pemerintah daerah.
Pemeriksaan status pemanfaatan lahan serta aturan yang berlaku juga perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan mengenai keberlanjutan usaha.
MASYARAKAT DIMINTA MENGIKUTI INFORMASI RESMI
Rencana penertiban bangunan liar dan PKL di Kanci–Sindanglaut masih membutuhkan proses administrasi sebelum tindakan dilaksanakan.
Satpol PP Kabupaten Cirebon menyatakan komitmen untuk mengikuti prosedur termasuk pemberian teguran terlebih dahulu.
Masyarakat disarankan tidak menyebarkan informasi mengenai tanggal pembongkaran atau daftar lokasi yang belum dipastikan oleh instansi berwenang.
Perkembangan pelaksanaan penataan dapat dipantau melalui pemberitahuan pemerintah daerah dan Satpol PP Kabupaten Cirebon.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir