Sejumlah Siswa SDN Kalitanjung 1 Cirebon Alami Mual dan Pusing Usai MBG, Dapur SPPG Ditangguhkan

KebonCinta.com — Sejumlah siswa SD Negeri Kalitanjung 1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 9 November 2026.

Keluhan yang dilaporkan antara lain mual dan pusing. Beberapa siswa kemudian mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis di fasilitas kesehatan.

Peristiwa tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kota Cirebon karena terjadi setelah seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut menandatangani pakta integritas mengenai keamanan penyelenggaraan program.

BELASAN ORANG DILAPORKAN MENGALAMI KELUHAN

Berdasarkan laporan Radar Cirebon yang diterbitkan pada Selasa, 10 November 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menyebut terdapat 15 orang yang mengalami keluhan hingga pukul 13.00 WIB pada hari kejadian.

Jumlah tersebut terdiri atas 14 siswa dan satu petugas SPPG. Sebanyak 11 orang dilaporkan dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, data Rumah Sakit Daerah Gunung Jati mencatat sembilan pasien dari SDN Kalitanjung 1 serta dua pasien tambahan dari SDN Kanggraksan.

Perbedaan catatan tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan belum final. Jumlah pasien tidak boleh dijumlahkan begitu saja karena berpotensi mencatat orang yang sama lebih dari sekali.

KELUHAN MUNCUL SETELAH MAKAN MBG

Baca Juga: 6 Manfaat Daging Kalkun bagi Kesehatan, Kenali Kandungan Nutrisinya 

Salah seorang orang tua siswa, Dewi, menyampaikan bahwa anaknya mengeluhkan mual dan pusing setelah mengonsumsi lauk ayam tepung dari paket MBG.

Menurut keterangan yang diterimanya, pembagian makanan baru dilakukan kepada siswa kelas I dan VI ketika laporan keluhan mulai muncul.

Distribusi kepada kelas lainnya kemudian dihentikan sebagai langkah pencegahan.

Tindakan tersebut dilakukan agar makanan yang dicurigai tidak terus dibagikan sebelum kondisi dapat diperiksa.

WALI KOTA CIREBON TINJAU PASIEN

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mendatangi RSD Gunung Jati untuk melihat langsung kondisi siswa yang mendapatkan penanganan.

Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan penyelenggaraan MBG setelah adanya pakta integritas yang ditandatangani kepala SPPG.

Pakta integritas tersebut memuat kewajiban penggunaan bahan baku yang segar, pencatatan asal bahan makanan, serta ketentuan pengolahan di dapur penyelenggara.

Pemerintah daerah meminta evaluasi agar perlindungan terhadap kesehatan siswa menjadi prioritas.

OPERASIONAL DAPUR DITANGGUHKAN

Dalam laporan Radar Cirebon, koordinator wilayah Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa dapur SPPG terkait langsung mendapatkan penangguhan operasional atau suspend.

Penangguhan tersebut merupakan langkah penanganan setelah laporan gangguan kesehatan muncul.

Namun, tindakan administratif tersebut tidak berarti seluruh penyebab kejadian sudah dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium.

PENYEBAB MASIH MEMERLUKAN PEMERIKSAAN

Terdapat dugaan bahwa kondisi lauk ayam yang disajikan berkaitan dengan keluhan para siswa.

Meski demikian, dugaan tersebut belum boleh dinyatakan sebagai kesimpulan medis atau laboratorium tanpa hasil pemeriksaan yang mendukung.

Penyebab gangguan kesehatan dapat dipastikan melalui penelusuran riwayat konsumsi, pemeriksaan pasien, dan pengujian sampel yang relevan oleh pihak berwenang.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan laporan dugaan keracunan dengan penyebab yang telah terkonfirmasi secara resmi.

ORANG TUA DIIMBAU MEMPERHATIKAN KESEHATAN ANAK

Pemerintah Kota Cirebon mengimbau orang tua segera membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit apabila mengalami gejala yang mengkhawatirkan.

Penanganan medis menjadi prioritas, terutama apabila keluhan berlangsung terus-menerus atau disertai kondisi yang memburuk.

Peristiwa di Kalitanjung menjadi perhatian baru terhadap pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.

Perkembangan jumlah pasien, hasil pemeriksaan kesehatan, dan keputusan lanjutan terhadap dapur penyelenggara masih perlu mengikuti keterangan resmi Dinas Kesehatan serta Badan Gizi Nasional.