KebonCinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan bahwa sebanyak 93 persen guru di Indonesia telah memiliki sertifikat pendidik. Capaian tersebut merupakan hasil percepatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir, yakni 2024 dan 2025.
Program PPG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik. Melalui program ini, guru yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh sertifikat pendidik sebagai dasar untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi terutama dilakukan melalui program PPG Guru Tertentu atau yang sebelumnya dikenal sebagai PPG Dalam Jabatan.
Hasilnya, jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mencapai sekitar 2,8 juta orang atau setara dengan 93 persen dari total guru di Indonesia.
"Dalam 2 tahun terakhir ini, kita berhasil melakukan percepatan untuk PPG Guru Tertentu, sehingga jumlah guru tersertifikasi di Indonesia kini sudah 93% atau 2,8 juta," katanya dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Langit Seduh Rooftop, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Kabar Baik untuk Ustaz Pesantren! Kemenag Upayakan Penambahan Penerima TPG Tahun Depan
Sertifikat pendidik tidak hanya menjadi bukti profesionalitas seorang guru, tetapi juga menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru.
Bagi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), tunjangan profesi diberikan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, guru non-ASN yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi berhak memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Melalui sertifikasi, tenaga pendidik diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail, menjelaskan bahwa PPG Guru Tertentu merupakan program yang diperuntukkan bagi guru yang sudah aktif mengajar, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik.
Program tersebut menjadi bagian dari percepatan sertifikasi guru yang terus dilakukan pemerintah. Berdasarkan pemaparan Kemendikdasmen, capaian program pada 2026 mengalami peningkatan sebesar 43 persen dibandingkan 2020.
Saat ini, tercatat sebanyak 86.958 guru sedang mengikuti program PPG dengan melibatkan 172 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara.
Dari total sekitar 2,9 juta guru di Indonesia, masih terdapat 242.867 guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah menargetkan seluruh guru tersebut dapat menyelesaikan proses sertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun.
Angka tersebut menjadi perhatian Kemendikdasmen agar kesempatan memperoleh sertifikat pendidik dapat menjangkau seluruh guru yang memenuhi persyaratan.
Selain menyasar guru yang sudah mengajar, Kemendikdasmen juga mempersiapkan tenaga pendidik baru melalui program PPG Calon Guru atau yang sebelumnya dikenal sebagai PPG Prajabatan.
Program ini ditujukan bagi lulusan sarjana (S1) atau diploma empat (D4) yang memiliki keinginan untuk berprofesi sebagai guru.
Berbeda dengan PPG Guru Tertentu yang diperuntukkan bagi pendidik yang sudah aktif mengajar, PPG Calon Guru menjadi jalur pendidikan profesi bagi calon tenaga pendidik sebelum memasuki dunia kerja sebagai guru.
Temu Ismail mengungkapkan bahwa sepanjang 2022 hingga 2025, jumlah lulusan PPG Calon Guru telah mencapai 92.001 orang.
"Nah total sampai saat ini lebih dari 92 ribu atau tepatnya 92.001 orang lulusan PPG Calon Guru (sepanjang 2022-2025)," ujar Temu.
Melalui dua jalur tersebut, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan tenaga pendidik profesional dapat terpenuhi, baik dari kalangan guru yang sudah mengajar maupun calon guru baru.
Baca Juga: TPG 263 Ustaz Pesantren Cair, Siapa Saja Penerimanya?
Meskipun jumlah guru bersertifikat pendidik telah mencapai 93 persen, pemerintah masih menghadapi persoalan dalam pemerataan tenaga pendidik.
Nunuk Suryani menjelaskan bahwa masih terdapat guru yang belum memperoleh tunjangan profesi meskipun telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Salah satu penyebabnya berkaitan dengan distribusi dan penempatan guru yang belum merata.
Menurutnya, terdapat daerah atau sekolah yang mengalami penumpukan tenaga pendidik, sementara wilayah lain justru masih membutuhkan guru.
"Kalau misalnya masih ada guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan, dikarenakan distribusi atau penempatan mereka itu tidak merata atau menumpuk," beber Nunuk.
Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab dalam proses sertifikasi guru. Sementara itu, pengaturan distribusi dan penempatan tenaga pendidik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Kewajiban mendistribusikan itu belum berjalan dengan baik," sambungnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen berencana melakukan transformasi atau restrukturisasi tata kelola guru. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki sistem penempatan tenaga pendidik agar lebih sesuai dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan.
"Maka nanti kita akan ada transformasi atau restrukturisasi tata kelola guru agar kita bisa menata dengan baik," ungkap Nunuk.
Dengan capaian 93 persen guru bersertifikat pendidik, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada penyelesaian sertifikasi, tetapi juga pembenahan tata kelola dan pemerataan tenaga pendidik. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan hak-hak profesional guru terpenuhi.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir