UU Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Perusahaan Dilarang Menahan Ijazah Pekerja

KebonCinta.com — Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut telah disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta kini dapat diakses masyarakat melalui situs resmi pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan informasi mengenai publikasi undang-undang tersebut pada Senin, 9 November 2026.

Regulasi baru ini menjadi perhatian karena memuat sejumlah ketentuan penting mengenai hubungan kerja, perlindungan pekerja, pelatihan, pengupahan, hingga pemutusan hubungan kerja.

ATURAN BARU SUDAH BERLAKU

Baca Juga: Enikki Festa 2026/2027 Ajak Pelajar Indonesia Berkarya, Simak Tema dan Informasinya 

Berdasarkan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, UU Nomor 27 Tahun 2026 telah berlaku sejak 28 Oktober 2026.

Undang-undang tersebut terdiri atas 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab.

Materi pengaturannya mencakup kesempatan kerja, hubungan industrial, pelatihan, penggunaan tenaga kerja asing, perlindungan pekerja, jaminan sosial, serta pengawasan ketenagakerjaan.

Aturan ini juga merupakan tindak lanjut dari perkembangan hukum ketenagakerjaan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

PERUSAHAAN DILARANG MENAHAN IJAZAH

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

Ketentuan tersebut tercantum dalam materi pokok UU Nomor 27 Tahun 2026 yang dipublikasikan melalui JDIH Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengaturan ini penting bagi pekerja maupun pencari kerja karena dokumen pendidikan dan identitas pribadi merupakan bagian dari kebutuhan administrasi individu.

Masyarakat yang menghadapi persoalan terkait penahanan dokumen perlu membaca ketentuan lengkap, termasuk pasal terkait dan mekanisme penegakannya.

PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK KERJA

Undang-undang tersebut juga mengatur perubahan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT.

Berdasarkan abstrak resmi JDIH BPK, PKWT memiliki jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, dengan jangka waktu perpanjangan paling lama satu tahun.

Pemberi kerja dan pekerja perlu memperhatikan ketentuan rinci dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan yang masih berlaku.

Ketentuan baru tidak seharusnya ditafsirkan hanya berdasarkan informasi singkat yang beredar di media sosial.

PELINDUNGAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Selain mengatur pekerja dalam hubungan kerja formal, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat ketentuan mengenai tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu.

Pelindungan bagi kelompok tersebut antara lain berkaitan dengan jaminan sosial sesuai pengaturan yang berlaku.

Pemerintah juga mengatur pelatihan kerja yang diperuntukkan bagi pencari kerja, pekerja yang meningkatkan kompetensi, serta pekerja yang membutuhkan peralihan keterampilan.

MENGGANTIKAN ATURAN SEBELUMNYA

Berdasarkan informasi JDIH BPK, UU Nomor 27 Tahun 2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi baru tersebut juga mencabut sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap perlu diperhatikan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru.

Pemerintah diberikan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan yang diperlukan.

CARA MEMBACA DAN MENGUNDUH UU NOMOR 27 TAHUN 2026

Masyarakat dapat membuka situs https://jdih.setneg.go.id untuk memperoleh salinan resmi undang-undang.

Selanjutnya, gunakan fitur pencarian peraturan dan masukkan nomor 27 serta tahun 2026 dengan jenis dokumen undang-undang.

Buka halaman UU Pelindungan Ketenagakerjaan, kemudian pilih berkas salinan PDF yang tersedia untuk dibaca atau diunduh.

Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja disarankan membaca aturan secara utuh agar memahami hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan yang telah berlaku.