"Setuju," jawab anggota forum rapat paripurna.
Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi tahap penting dalam pembentukan kerangka hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Adapun pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas Perampasan Aset menjadi bagian dari upaya menata pelaksanaan kewenangan tersebut agar pengelolaan dan pengawasannya memiliki fungsi kelembagaan yang berbeda.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir