Viral Konten Karhutla Kena Shadowban, Komdigi Siap Buka Data Pembatasan Medsos! Apa Hasilnya?

KebonCinta.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap membuka data internal terkait pembatasan konten di media sosial yang diduga terjadi atas permintaan pemerintah. Langkah ini merespons temuan SAFEnet dan Remotivi mengenai meningkatnya moderasi terhadap konten kritis, termasuk unggahan tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyebut laporan kedua lembaga tersebut sebagai bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah.

Ia juga membuka peluang untuk mencocokkan data pemantauan SAFEnet dan Remotivi dengan catatan internal kementerian.

"Kami siap untuk buka dan kita cocokkan saja," ujar Mediodecci dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, pencocokan diperlukan untuk memastikan jumlah konten yang dilaporkan, periode pembatasan, serta keterlibatan Komdigi dalam setiap kasus.

Baca Juga: Karhutla Ganggu TKA 2026, Sebanyak 36.999 Siswa di Kalteng Ikuti Ujian Susulan 

SAFEnet dan Remotivi Temukan 94 dari 127 Konten Dimoderasi atas Permintaan Komdigi

Dalam laporan pemantauan hingga 8 November 2026, SAFEnet dan Remotivi mencatat sebanyak 127 konten mengalami moderasi atau penghapusan di media sosial.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau sekitar 74% tercatat mengalami moderasi atas permintaan Komdigi. Angka ini meningkat dibandingkan laporan sebelumnya yang mencatat 66 permintaan moderasi.

Sementara itu, sebanyak 33 konten atau sekitar 26% mengalami moderasi berdasarkan kebijakan internal platform.

Kedua lembaga tersebut menghimpun data melalui pemantauan media sosial dan laporan pengguna. Temuan ini mencakup berbagai topik, mulai dari kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Mediodecci mengatakan pihaknya belum dapat mengidentifikasi secara pasti 94 konten yang dimaksud dalam laporan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pencocokan berdasarkan periode pemantauan belum menghasilkan kesesuaian dengan catatan internal Komdigi.

Karena itu, pemerintah mengajak SAFEnet dan Remotivi melakukan dialog untuk memeriksa data secara bersama-sama.

Sebanyak 13 Konten Karhutla Mengalami Moderasi

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah pembatasan konten terkait kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan laporan SAFEnet dan Remotivi, terdapat 13 konten bertema karhutla atau sekitar 10,2% dari total 127 konten yang mengalami moderasi.

Sebagian konten tersebut berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap penanganan kebakaran hutan oleh pemerintah. Sejumlah unggahan juga membahas dampak kebakaran terhadap lingkungan dan satwa liar.

Laporan kedua lembaga menyebut sebagian pembatasan terjadi pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi permintaan penghapusan konten dan mekanisme pembatasan akses di platform digital.

Namun, data 13 konten karhutla tidak berarti seluruhnya mengalami tindakan yang sama. Bentuk moderasi dapat berbeda, mulai dari penghapusan, pembatasan akses, hingga pembatasan berdasarkan wilayah.

Platform X Paling Banyak Melakukan Moderasi

Dalam laporan yang sama, platform X mencatat jumlah moderasi tertinggi, yakni 56 konten atau sekitar 44,1% dari total pemantauan.

Threads juga menjadi salah satu platform yang mendapat perhatian. SAFEnet dan Remotivi mencatat 43 konten atau sekitar 33,9% mengalami moderasi di platform tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 25 konten dilaporkan mengalami pembatasan geografis atau geoblocking.

Melalui mekanisme tersebut, konten tidak dapat diakses oleh pengguna yang menggunakan alamat Internet Protocol (IP) Indonesia. Konten masih mungkin tersedia bagi pengguna dari wilayah lain.

Pembatasan geografis berbeda dari penghapusan permanen. Dalam praktiknya, sebuah unggahan dapat tetap tersimpan di platform, tetapi aksesnya dibatasi untuk pengguna di negara tertentu.

Komdigi Klaim Data Internal Dapat Ditelusuri

Mediodecci menyatakan data penanganan konten yang tersimpan dalam sistem Komdigi dapat ditelusuri kembali.

Menurutnya, pencatatan berlangsung melalui sistem elektronik sehingga riwayat penanganan dan komunikasi dengan platform dapat diperiksa.

Komdigi ingin menggunakan mekanisme pencocokan data untuk mengetahui apakah laporan SAFEnet dan Remotivi sesuai dengan catatan kementerian.

Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi apabila ditemukan kesalahan dalam proses moderasi.

Keterbukaan tersebut menjadi penting karena perbedaan data antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu diselesaikan berdasarkan bukti yang dapat diperiksa bersama.

SAFEnet dan Remotivi Ajak Komdigi Uji Publik

SAFEnet dan Remotivi berencana menggelar uji publik bersama Komdigi pada Selasa (17/11/2026).

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas hasil pemantauan, mengklarifikasi data pembatasan konten, serta memeriksa mekanisme moderasi yang dilakukan pemerintah dan platform digital.

Kedua organisasi ingin memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan konten memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Komdigi menyatakan terbuka untuk menerima data dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan secara resmi.

Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Memburuk, Pemkot Palu Perpanjang Sekolah Daring Mulai 26 Oktober 2026 

Komdigi Siapkan Transparansi Pemutusan Akses Konten

Selain membuka data internal, Komdigi juga sedang menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten digital.

Mekanisme tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Mahkamah Konstitusi mengenai transparansi tindakan pemutusan akses di ruang digital.

Melalui pemberitahuan publik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai tindakan pembatasan konten, termasuk alasan dan proses yang mendasarinya.

Transparansi ini penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi ketika kontennya dibatasi atau dihapus.

Kasus pembatasan konten karhutla memperlihatkan pentingnya pencatatan dan keterbukaan data dalam pengelolaan ruang digital. Hasil pencocokan antara Komdigi, SAFEnet, dan Remotivi akan menjadi bagian penting untuk menjelaskan skala pembatasan serta memastikan mekanisme moderasi berjalan secara akuntabel.