KebonCinta.com — Pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Pengadaan tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Museum dan Cagar Budaya serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2024 hingga 2026.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja negara, terlebih pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran. Salah satu paket yang disorot adalah penayangan Instagram Story dengan nilai kontrak sekitar Rp575,6 juta. ICW juga mempertanyakan keterbukaan manfaat pengadaan dan potensi terbatasnya persaingan penyedia jasa.
Di sisi lain, KKP menyatakan bahwa kerja sama publikasi bertujuan memperluas jangkauan informasi mengenai program prioritas kementerian. RANS juga menjelaskan bahwa nilai kontrak tidak hanya mencakup biaya unggahan media sosial, tetapi termasuk produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, dan kegiatan promosi lainnya. Perusahaan tersebut mengklaim seluruh kampanye menghasilkan lebih dari 150 output dan 52,6 juta penayangan secara kumulatif.
Lantas, bagaimana Islam memandang penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer? Apakah pengeluaran tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan skala prioritas dalam fikih siyasah?
Baca Juga: Kapan Seseorang Dimaafkan Saat Mencuri? Menelisik Konsep Keadaan Darurat dalam Hukum Islam
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Lima paket berasal dari Museum dan Cagar Budaya pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta jasa kehadiran dalam acara.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP pada 2025 hingga 2026 dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar. Rinciannya sebagai berikut:
Jika digabungkan, nilai delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002. Angka ini merupakan nilai pengadaan yang ditemukan ICW, bukan bukti bahwa seluruh anggaran tersebut telah menjadi kerugian negara.
Sorotan terhadap pengadaan ini tidak hanya berkaitan dengan nominalnya. ICW juga mempertanyakan hubungan antara spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan kementerian, keterbukaan proses pengadaan, serta potensi konflik kepentingan karena perusahaan penerima kontrak terafiliasi dengan Raffi Ahmad yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perlu mengkaji apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah. KPK juga mendorong kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengadaan.
Dalam perspektif fikih siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab mengelola keuangan negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Penggunaan dana publik tidak boleh hanya didasarkan pada kehendak pemimpin atau pertimbangan popularitas suatu program. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan anggaran adalah al-ahammu fal-ahammu, yaitu mendahulukan kepentingan yang paling penting sebelum kepentingan berikutnya. Prinsip ini mengharuskan pemerintah mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, dampak program, serta kemampuan keuangan negara.
Imam al-Qalyubi menjelaskan bahwa penggunaan dana untuk kemaslahatan harus mengikuti urutan prioritas. Besaran alokasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Ia mengatakan:
وَيَجِبُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ. ... وَقَدْرُ الْمُعْطَي إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ وَيَخْتَلِفُ بِضَيقِ الْمَالِ وَسَعَتِهِ
Artinya, “Wajib di dalamnya (dana maslahat) untuk mendahulukan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir