Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin tidak bebas menentukan pengeluaran negara tanpa mempertimbangkan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Ketika kemampuan keuangan terbatas, program yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih dahulu.
Prinsip ini relevan untuk menilai belanja jasa influencer. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa kegiatan publikasi tersebut menjadi kebutuhan, seberapa besar manfaatnya, dan apakah nilai kontraknya sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Baca Juga: Apakah Pajak Selalu Haram dalam Islam? Menelisik Kritik Tajam Imam Nawawi kepada Dinasti Mamluk
Selain prinsip skala prioritas, fikih siyasah juga menempatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab utama penguasa.
Imam Abul Ma'ali al-Juwaini dalam kitab Ghiyatsul Umam menjelaskan:
وَأَمَّا سَدُّ الْحَاجَاتِ وَالْخَصَاصَاتِ فَمِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ
Artinya, “Adapun memenuhi kebutuhan dan menutupi kekurangan masyarakat, maka hal itu merupakan urusan yang paling penting dari sekian banyak urusan penting.” (Ghiyatsul Umam, Alexandria: Darud Da'wah, 2017, halaman 179).
Keterangan tersebut menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan infrastruktur yang dibutuhkan warga merupakan bagian dari kepentingan publik yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
Prinsip ini bukan berarti pemerintah dilarang membiayai kegiatan komunikasi dan publikasi. Informasi mengenai layanan publik, program pembangunan, dan kebijakan pemerintah juga dibutuhkan masyarakat. Namun, belanja komunikasi harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak boleh menggeser kebutuhan yang lebih mendesak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pemerintah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk publikasi, manfaatnya perlu diukur lebih jauh daripada sekadar jumlah penayangan. Apakah informasi tersebut benar-benar menjangkau masyarakat sasaran? Apakah masyarakat menjadi lebih memahami program pemerintah? Apakah publikasi itu mendorong penggunaan layanan atau meningkatkan keberhasilan program?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar pengeluaran negara tidak berhenti pada pencapaian popularitas semata.
Syekh Izzuddin bin Abdissalam juga menegaskan bahwa pengelolaan kepentingan umum tidak dapat disamakan dengan pengelolaan kepentingan pribadi. Penguasa harus memilih tindakan berdasarkan kemaslahatan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan dirinya atau kelompok tertentu.
Dalam kitab Qawa'idul Ahkam, ia menjelaskan:
وَلَا يَتَخَيَّرُوْنَ فِي التَّصَرُّفِ حَسْبَ تَخَيُّرِهِمْ فِيْ حُقُوْقِ أَنْفُسِهِمْ … لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنِ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ
Artinya, “Tidak boleh memilih dalam mengalokasikan dana sesuai pilihan mereka dalam hak-hak pribadi. Sebab, perhatian syariat terhadap kepentingan umum lebih sempurna dan lebih besar daripada perhatian syariat terhadap kepentingan individu. Setiap tindakan yang membawa kerusakan atau menghalangi kebaikan, maka tindakan tersebut dilarang.” (Izzuddin bin Abdissalam, Qawa'idul Ahkam, Damaskus: Darul Qalam, 2000, jilid II, halaman 158).
Prinsip tersebut berkaitan erat dengan akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketika pejabat publik memiliki hubungan kepemilikan, jabatan, atau kepentingan dengan perusahaan penerima kontrak, pemerintah harus memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.
Hubungan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, kondisi itu menuntut pemeriksaan yang lebih cermat agar keputusan pengadaan benar-benar didasarkan pada kebutuhan lembaga, bukan kedekatan atau kepentingan pihak tertentu.
Dalam hal ini, keterbukaan dokumen pengadaan, kewajaran harga, mekanisme pemilihan penyedia, dan hasil pekerjaan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Penggunaan influencer sebenarnya tidak otomatis bertentangan dengan prinsip fikih siyasah. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk kelompok yang sulit dijangkau melalui saluran komunikasi konvensional.
Dalam penjelasannya, KKP menyebut kerja sama publikasi dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi program prioritas. Sementara itu, RANS menyatakan nilai kontrak mencakup berbagai pekerjaan produksi dan kegiatan promosi, bukan hanya unggahan konten. <Cite refs={["turn523338search1","turn523338search3"]}/>
Keterangan tersebut perlu menjadi bagian dari penilaian. Namun, klaim mengenai jumlah output dan penayangan belum cukup untuk membuktikan bahwa pengadaan telah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemerintah tetap perlu membuka informasi mengenai target kampanye, kelompok sasaran, indikator keberhasilan, rincian biaya, serta hasil evaluasinya.
Di sinilah prinsip maslahah 'ammah perlu diterapkan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir