Karena itu, penilaian terhadap anggaran Rp14,7 miliar tidak cukup dilakukan dengan membandingkan nominalnya dengan kebutuhan masyarakat. Pemeriksaan juga perlu menjawab apakah harga yang dibayarkan wajar, apakah penyedia dipilih melalui proses yang kompetitif, apakah pekerjaan sesuai kontrak, dan apakah hasilnya sepadan dengan biaya.
Baca Juga: Shalat Tanpa Membaca Doa Iftitah, Apakah Tetap Sah? Begini Penjelasan Hukum Islam!
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa fikih siyasah memberikan pedoman penting dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah harus mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak, mengutamakan kemaslahatan masyarakat, serta menghindari penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian senilai Rp14,7 miliar patut dievaluasi secara terbuka, terutama terkait urgensi, kewajaran harga, transparansi proses, dan manfaat yang dihasilkan. Namun, besarnya nilai kontrak saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya pemborosan atau tindak pidana korupsi. Kesimpulan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung pelaksanaan tugas kementerian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika komunikasi publik memang diperlukan, pelaksanaannya harus terukur dan efisien. Jika terdapat kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak, kebutuhan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja.
Sebab, dalam perspektif fikih siyasah, jabatan pemerintahan bukan sekadar kewenangan untuk membelanjakan uang negara. Di dalamnya terdapat amanah untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mengelola harta publik secara adil.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir