KebonCinta.com — Imam Nawawi dikenal sebagai ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Karya-karyanya, seperti Al-Majmu', Riyadhus Shalihin, dan Syarah Shahih Muslim, masih menjadi rujukan umat Islam hingga sekarang.
Namun, ketokohan Imam Nawawi tidak hanya terlihat dari keluasan ilmunya. Ia juga dikenal berani menyampaikan kritik kepada penguasa ketika kebijakan negara dinilai merugikan masyarakat.
Salah satu peristiwa penting dalam kehidupannya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Az-Zahir Baibars dari Dinasti Mamluk. Imam Nawawi menentang pungutan tambahan kepada penduduk Syam untuk membiayai kebutuhan militer. Ia bahkan mengirimkan beberapa surat kepada sultan bersama sejumlah ulama.
Kisah tersebut dicatat oleh muridnya, Ibnu al-Aththar, dalam kitab Tuhfatut Thalibin. Rangkaian surat itu memperlihatkan bagaimana seorang ulama menggunakan argumentasi agama, kondisi sosial, dan pertimbangan keuangan negara untuk menasihati penguasa.
Baca Juga: Amalkan Doa Ini Agar Negeri Dipimpin oleh Pemimpin yang Amanah dan Bijaksana
Imam Nawawi lahir pada 631 H atau 1233 M di Nawa, wilayah Syam yang sekarang termasuk Suriah. Ia hidup pada masa ketika kawasan tersebut berada dalam tekanan konflik militer.
Sultan Az-Zahir Baibars memerintah Kesultanan Mamluk pada 1260 hingga 1277 M. Pada masa itu, ancaman serangan Mongol dan konflik dengan Tentara Salib menjadi bagian penting dari situasi politik dan militer kawasan Syam.
Kebutuhan perang tentu memerlukan biaya besar. Pemerintahan membutuhkan dana untuk membiayai pasukan, logistik, dan berbagai kebutuhan pertahanan.
Dalam situasi tersebut, muncul kebijakan pungutan tambahan terhadap masyarakat. Kebijakan inilah yang mendapat kritik dari Imam Nawawi dan sejumlah ulama lainnya.
Keberatan mereka bukan semata-mata karena masyarakat harus membayar pungutan. Persoalan utamanya adalah kondisi rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sementara kas negara masih memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan.
Kisah penolakan Imam Nawawi terhadap kebijakan Sultan Baibars tercatat dalam Tuhfatut Thalibin karya Ibnu al-Aththar, murid sekaligus orang dekat Imam Nawawi.
Dalam bagian tersebut terdapat tiga surat yang berkaitan dengan persoalan pungutan dan kebijakan terhadap harta masyarakat. Isi surat memperlihatkan tahapan nasihat, argumentasi hukum, hingga permintaan agar pemerintah menghentikan tindakan yang merugikan rakyat.
Sikap Imam Nawawi terhadap penguasa juga digambarkan dalam keterangan Ibnu al-Aththar:
كَانَ مُوَاجِهًا لِلْمُلُوكِ وَالْجَبَابِرَةِ بِالْإِنْكَارِ، وَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ
Artinya, Imam Nawawi berani menghadapi para raja dan penguasa yang melakukan kemungkaran. Ia tidak takut terhadap celaan orang lain ketika menyampaikan kebenaran.
Keterangan tersebut menggambarkan keberanian Imam Nawawi dalam menjalankan tanggung jawab keilmuan dan moralnya. Ia tidak menjadikan kedekatan dengan penguasa sebagai alasan untuk membenarkan kebijakan yang dinilai keliru.
Dalam surat pertama, Imam Nawawi mengajak Sultan Baibars memperhatikan keadaan penduduk Syam.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat sedang mengalami kesulitan hidup akibat minimnya curah hujan, mahalnya harga kebutuhan, berkurangnya hasil pertanian, dan banyaknya ternak yang mati.
Ibnu al-Aththar mencatat bagian surat tersebut:
أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي ضِيقِ عَيْشٍ، وَضَعْفِ حَالٍ
Artinya, penduduk Syam pada tahun itu sedang mengalami kesempitan hidup dan kondisi ekonomi yang lemah.
Imam Nawawi ingin agar sultan memahami bahwa kebijakan negara harus mempertimbangkan keadaan masyarakat. Pungutan tambahan dalam situasi seperti itu berpotensi memperberat beban penduduk yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Surat tersebut juga memuat nasihat keagamaan. Imam Nawawi mengingatkan pentingnya kasih sayang dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat.
Namun, tanggapan sultan terhadap nasihat tersebut tidak sesuai harapan para ulama. Perselisihan kemudian berlanjut melalui surat berikutnya.
Dalam surat kedua, Imam Nawawi menyampaikan argumentasi yang lebih terperinci mengenai pembiayaan militer.
Menurutnya, para prajurit telah memperoleh tunjangan atau jatah nafkah dari Baitul Mal. Mereka menjalankan tugas militer sebagai bagian dari kewajiban yang telah didukung oleh anggaran negara.
Karena itu, selama Baitul Mal masih memiliki sumber daya, pemerintah tidak semestinya mengambil harta masyarakat untuk membiayai kebutuhan tersebut.
Dalam suratnya, Imam Nawawi menulis:
وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الرَّعِيَّةِ شَيْءٌ مَا دَامَ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ
Artinya, tidak halal mengambil sesuatu dari rakyat selama Baitul Mal masih memiliki harta.
Ia kemudian menyebut beberapa bentuk kekayaan negara yang perlu diperhitungkan, seperti uang, barang, tanah, dan aset lain yang dapat dijual.
Argumentasi ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi tidak hanya menyampaikan kritik berdasarkan penderitaan masyarakat. Ia juga mempertanyakan pengelolaan sumber daya negara.
Ada prinsip penting dalam nasihat tersebut: pemerintah harus memeriksa kemampuan keuangan negara sebelum membebankan kebutuhan tambahan kepada rakyat.
Kajian sejarah Rasmus Bech Olsen menjelaskan bahwa posisi Imam Nawawi tidak dapat disederhanakan sebagai penolakan mutlak terhadap seluruh bentuk pajak. Ia tidak menutup kemungkinan adanya pungutan dalam keadaan darurat ketika sumber daya Baitul Mal benar-benar tidak mencukupi.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir