Bansos hingga BSU Disiapkan! Pemerintah Gelontorkan Paket Ekonomi untuk Jaga Daya Beli Akhir 2026

KebonCinta.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi menjelang penghujung 2026.

Memasuki kuartal IV-2026, berbagai program mulai disiapkan, mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan pangan beras, pembukaan rekening bank, hingga program penguatan tenaga kerja.

Pemerintah juga tengah menyisir kebutuhan anggaran sementara sekitar Rp31 triliun untuk menopang pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah ingin memastikan pemulihan ekonomi tetap berjalan secara inklusif.

Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas pekerja dan penguatan aktivitas dunia usaha.

Baca Juga: Simak Baik-baik! Cara Menentukan Pengawas TKA yang Benar, Ini Alur Resmi dan Sistem Silangnya 

“Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 Oktober 2026.

Bantuan Beras 10 Kg Diberikan hingga Desember 2026

Salah satu program yang disiapkan untuk menopang kebutuhan masyarakat adalah bantuan beras.

Pemerintah akan memberikan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama periode Oktober hingga Desember 2026.

Program tersebut menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

Untuk menjalankan bantuan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.

Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan dukungan lebih besar di tengah dinamika ekonomi.

BSU Rp300 Ribu per Bulan untuk 13,3 Juta Pekerja

Tak hanya bantuan pangan, pemerintah juga memperkuat perlindungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Program tersebut diberikan senilai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dan ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja.

BSU diharapkan dapat membantu mempertahankan kemampuan belanja masyarakat pekerja sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga konsumsi rumah tangga.

Konsumsi masyarakat sendiri menjadi salah satu komponen penting dalam aktivitas perekonomian, sehingga perlindungan terhadap pendapatan pekerja menjadi perhatian pemerintah.

Ada Program Pembukaan Rekening Bank

Untuk kuartal IV-2026, pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi warga negara berusia di atas 17 tahun.

Program ini diarahkan terutama kepada masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 sampai desil 4.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah secara lebih terarah.

Pelatihan Kerja Jadi Bagian Paket Ekonomi

Pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen bantuan langsung. Penguatan kualitas tenaga kerja juga masuk dalam paket kebijakan yang disiapkan.

Memasuki 2027, pemerintah berencana melanjutkan program magang bagi 150 ribu peserta serta menyediakan pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh perlindungan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Untuk mendukung keseluruhan bauran kebijakan tersebut, pemerintah sedang menyiapkan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun.

Haryo menyebut anggaran itu sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan agar sejumlah program yang dirancang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Menurut pemerintah, kombinasi bantuan sosial, perlindungan pekerja, serta program peningkatan produktivitas diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat rentan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, paket kebijakan yang disiapkan untuk penghujung 2026 bukan hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi menuju 2027.